16 Raperda Baru Di Bahas DPRD Sumsel

Palembamg, jurnalsumatra.com – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD SumselĀ  terhadap penetapan program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2020 diruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Kamis (13/2/2020).

Rapat Paripurna di pimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan jajaran pimpinan DPRD Sumsel dan juga dihadiri Sekda Sumsel H Nasrun Umar dan kepala SKPD serta para undangan .

Menurut juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD Sumsel Hj Rita Suryani mengatakan, pada tanggal 4 September 2019, Gubernur / Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat dengan Nomor 188.34/2541/11/2019 perihal Usulan Program Pembentukan Perda Tahun 2020, menyampaikan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

Usulan dari Gubernur Sumatera Selatan ini selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi pada tanggal 9 dan 10 Januari serta dilanjutkan pada tanggal 13 Februari 2020 dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020, adapun usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud yaitu Ranperda tentang:

Raperda tentang Pembentukan BUMD Sektor Agri Bisnis, Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Prodexim (Perseroda), Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi.

Lalu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Raperda tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Lalu Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksl dan Hutan Lindung Provinsi Sumsel,  Raperda tentang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Terpadu Tanjung Api api, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Koridor Palembang Prabumullh.

Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Agropolltan OKI, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Koridor Lahat Muara Enim, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019, Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

Setelah mendengar paparan dan penjelasan dari pihak eksekutif, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat menerima dan melanjutkan untuk Pembahasan 13 (Tlga belas) Rancangan Peraturan Daerah dan 4 (empat) Raperda belum dapat ditetapkan ke dalam Propemperda Tahun 2020 dlkarenakan masih diperlukan pengkoordinasian dengan Kabupaten/Kota. 

Kemudian pada Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi juga telah dlsepakati bersama akan memasukkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan dari hasil Rapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Eksekutlf maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 memuat 16 (Enam belas) Raperda yang terdiri dari 3 (Tiga) Usulan Hak Inislatlf dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan 13 (Tiga belas) Raperda usulan darl Pemerlntah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 (Tiga) Ranperda yaitu :

Raperda tentang Pesantren, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Raperda tentang Pesirah.

Sedangkan Raperda usul eksekutif sebanyak 13 (Tiga belas) Raperda : Raperda tentang Pembentukan BUMD Sektor Agri Bisnis, Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Prodexim (Perseroda), Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi.

Lalu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Raperda tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Provinsi Sumsel, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Lalu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019, Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggran 2020 dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. 

Ketua DPRD Sumsel Hj Anita Noeringhati mengatakan kalau 16 raperda akan dibahas lebih lanjut.(adv)