Seskab: Presiden Sebut 2016 Tahun Percepatan Kerja

0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo menyebut 2016 merupakan tahun percepatan kerja dan seluruh kementerian/lembaga tidak diberikan waktu untuk bersantai.
“Tahun ini oleh Presiden disebut sebagai tahun percepatan kerja karena beliau masih merasa ada beberapa bagian wilayah Kementerian/Lembaga yang masih bekerja dengan ‘speed’ (kecepatan) yang kurang,” kata Pramono usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin.
Pramono mengungkapkan Presiden meminta tahun percepatan kerja ini menjadi tidak lagi tahun “Ayo Kerja” tapi sudah ada penekanan untuk mempercepat pekerjaan.
“Beliau menginginkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 ini harus jauh lebih baik dibandingkan 2015,” ungkap Pramono.
Seskab juga mengungkapkan beberapa yang menjadi arahan Presiden, yakni terkait promosi ekspor yang dilakukan di beberapa kementerian harus disatukan.
Pramono mengatakan di 17 kementerian itu ada promosi ekspor yang masih kecil-kecil, parsial, terpisah, tidak berjalan dengan baik dan nanti akan dipersatukan dengan membentuk badan yang menanganinya.
“Dengan demikian tidak lagi harus tersebar di seluruh 17 K/L, hanya pada 1 badan. Badan ini yang bertanggungjawab terhadap seluruh promosi yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, pariwisata dan sebagainya,” katanya.
Pramono juga mengungkapkan bahwa Presiden juga memberikan penekanan pada penyelesaian Hak Asasi Manusia (HAM) serta penyelesaian konflik di daerah dengan pendekatan damai (soft approach).
“Pendekatan ‘soft approach’ selalu menjadi prioritas bagi pemerintah karena kami berkeyakinan pendekatan ‘soft approach’ ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya,” kata Pramono.
Namun demikian, lanjutnya, jika ada paham yang berbeda dan ada keinginan untuk mendirikan negara di luar NKRI, maka pendekatan “hard approach” akan tetap dilakukan oleh pemerintah.
Pramono juga mengungkapkan bahwa Presiden meminta kepada Menkopolhukam melibatkan seluruh elemen masyarakat agat persoalan-persoalan HAM tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan dan tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.
Hal lain yang menjadi penekanan Presiden, kata Pramono, adalah revaluasi asset dan tax amnesty yang harus diselesaikan pada tahun ini.
“Karena ini menjadi dasar fondasi untuk perekonomian kita pada 2016-2017 diharapkan menjadi lebih baik dan Presiden selalu menekankan karena ini tahun kompetisi, apalagi sudah MEA, tidak ada pilihan bangsa harus siap dan pasti siap,” ungkap Pramono.(anjas)