IPW Nilai BPK-BPKP Tidak Serius Bantu Kepolisian

0

Jakarta, Jurnalsumatra.com – Indonesia Police Watch (IPW) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) belum serius dan maksimal membantu Polri dengan dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan lambannya kinerja kedua lembaga itu dinilai membuat kepolisian terganjal dalam memproses kasus korupsi secara cepat dan tepat.
Neta mencontohkan, dalam kasus dugaan korupsi di Pelindo II yang melibatkan mantan Direktur Utama RJ Lino, BPK tak kunjung memberikan hasil audit mengenai kerugian negara dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam kasus ini.
“Akibatnya, Polri tidak bisa bekerja cepat, kasus Pelindo II terkatung-katung, dan penetapan RJ Lino menjadi tersangka tak kunjung bisa dilakukan Polri,” ujarnya.
Selain itu, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya di Kabupaten Pakpak Bharat senilai Rp5,6 miliar, BPKP Sumut tak kunjung memberikan hasil PKKN proyek itu.
“Akibatnya kasus 2012 yang sudah ditangan Polres Pakpak Bharat sejak Januari 2015 ini tak kunjung bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Padahal polres sudah
melakukan penggeledaan di Pemkab Pakpak Bharat, sudah ekspos, dan rapat koordinasi dengan BPKP Sumut, tapi PKKN tak kunjung dikeluarkan BPKP Sumut,” jelasnya.
Neta berharap, kedua pimpinan BPK dan BPKP dapat mengawasi kinerja anak buahnya, terutama di daerah sehingga memiliki visi yang sama dengan Polri untuk memberantas korupsi.
“Jika BPK dan BPKP bekerja lamban, tidak peduli, dan tidak mau mengeluarkan PKKN, publik akan menduga-duga secara negatif atau bahkan menuding para pejabat di lembaga itu tidak satu visi dalam pemberantasan korupsi atau malah berkolusi dengan pejabat yang korup,” katanya.
Neta juga mendesak agar kedua lembaga itu segera mengeluarkan PKKN kasus Pelindo II dan PKKN dalam kasus dugaan korupsi di Pakpak Bharat agar bisa dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian
dituntaskan di pengadilan tindak pidana korupsi.
Dengan demikian BPK dan BPKP ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini dengan cepat dan tepat.
“Jadi para koruptor tidak punya peluang lagi untuk
patgulipat atau berkolusi dengan oknum-oknum aparat penegak hukum maupun oknum BPK dan BPKP,” pungkasnya.(anjas)

Share.