Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Pemkab Bojonegoro Siap Hadapi Tuntutan Terkait Pupuk

0

Bojonegoro, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, siap menghadapi tuntutan pidana dari PT Arthesis Sakti Persada, Malang, yang mengadu ke Polda Jatim, terkait pengadaan pupuk tembakau pada 2009.
“Kami siap memberikan keterangan kalau memang ada panggilan polisi terkait pengadaan pupuk bagi petani tembakau pada 2009,” kata Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro Nuzulul Hudaya, di Bojonegoro, Rabu.
Ia mengaku sudah memperoleh informasi bahwa perwakilan PT Arthesis Sakti Persada, Malang, Agoes Soeyanto, mengadu ke Polda Jatim terkait pengadaan pupuk, yang belum dibayar pemkab sebesar Rp5,7 miliar.
“Tapi secara resmi kami belum memperoleh surat dari Polda Jatim, atas pengaduan Agoes Suyanto,” ucapnya, menegaskan.
Lebih lanjut ia menjelaskan pemkab memang belum bisa membayar uang pengadaan pupuk 2009 bagi petani tembakau berikut bunganya sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) senilai Rp5,7 miliar kepada kontraktor.
Pertimbangannya, lanjut dia, sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pembayaran pengadaan barang harus disertai tanda terima barang.
Apalagi, lanjut dia, pemkab selama ini tidak pernah menerima barang berupa pupuk tembakau juga obat-obatan, sebagaimana yang disengketakan dengan PT Arthesis Sakti Persada, Malang.
“Meski demikian kami masih mencari pola pembayaran pengadaan pupuk berikut bunganya sebesar Rp5,7 miliar, untuk memenuhi keputusan MA,” katanya, menegaskan.
Menurut dia, pemkab sudah mengalokasikan pembayaran pengadaan pupuk berikut bunganya sebesar Rp5,7 miliar di dalam APBD 2015.
Tapi, lanjut dia, pembayaran pengadaan pupuk tidak bisa dilaksanakan, karena alokasi pembayaran dilakukan melalui Dishutbun.
“Sesuai ketentuan pos pembayarannya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPPKD). Oleh karena itu, pemkab di dalam APBD 2016 kembali mengalokasikan pembayaran pengadaan pupuk di BPPKD,” jelas dia.
Dari keterangan yang diperoleh, perwakilan PT Arthesis Sakti Persada, Malang, Agoes Soeyanto, mengadu ke Polda Jatim, pada 31 Desember 2015.
Di dalam surat pengaduan dengan No. LPB/1878/xII/2015/UM/Jatim, pejabat yang diadukan yaitu Bupati Bojonegoro, Suyoto, Wakil Bupati (wabup) Setyo Hartono dan Kepala Dishutbun Nuzulul Hudaya, dengan alasan tidak mematuhi keputusan MA.(anjas)