Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Boy : PNS Jadi ASN Artinya Pegawai Semuanya Sama

0
K Boy

K Boy

Palembang, jurnalsumatra.com – Terhitung mulai Januari 2016 seluruh pegawai pemerintah bukan lagi disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pemerintah Pusat. Sebutan PNS berganti menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Menanggapi perubahan Nama tersebut Legislator yang duduk di dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumsel Fahlevi Maizano mengatakan secara pribadi dirinya menyambut baik perubahan nama bagi PNS menjadi ASN. “Artinya dengan adanya perubahan Aparatur Sipil Negara ini, tidak ada lagi perbedaan semua sama. Jadi seluruh pegawai sama tidak ada lagi yang mengaku saya ini PNS pusat, saya ini PNS provinisi ataupun Kabupaten/kota selama ini yang terjadi seperti itu.”Ungkapnya Kepada jurnalsumatra Kamis, (7/1).

Boy sapaan akrab Fahlevi Maizano yang juga ketua Komisi V DPRD Sumsel ini, menambahkan artinya jika perubahan ini sudah diberlakukan Januari ini, maka seluruh ASN yang berada di wilayah sumsel harus patuh terhadapa aturan yang ada di dalamnya.

“ASN ini berlaku untuk semua PNS se-Sumsel ini harus dipatuhi. Sebagai contoh jika melihat aturan yang ada seperti UU 23 tahun 2014 tentang pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK sederajat, semua baik kabupaten/ kota harus mengikuti aturan itu,”tegasnya,

Selain itu Politisi dari partai PDI Perjuangan ini menekankan, jika nama PNS ini sudah diubah menjadi ASN tentu sebagai aparatur negara siap juga ditempatkan dimana saja sebagai bentuk pengabdian jangan karena adanya UU 23 tahun 2014, banyak ASN yang berada diaerah malah lantas mengusulkan pindah ke Provinsi.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Muzakir kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel membenarkan adanya perubahan nama tersebut.

“Itu kalau berdasarkan aturan baru tentang ASN. Kalau PNS itu aturan lama. Cuma berganti baju. Kalau dulu baju kuning, sekarang baju putih,” tegasnya

Dia menambahkan, sesuai aturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut seharusnya sudah berlaku pada 2016 ini. Hanya saja, belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) menjadi kendala penerapan amanat UU ASN.

“Tetapi UU ASN itu sampai sekarang belum ada PP nya. Bagaimana aturan pelaksana, bagaimana bentuknya, pengangkatannya bagaimana. Itu masih menggunakan PP yang lama,” paparnya.(Edhcan)