Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Legislator: Pembentukan Otorita Danau Toba Perlu UU

0

Medan, jurnalsumatra.com – Pembentukan Otorita Danau Toba perlu dilakukan melalui undang-undang agar memiliki kewenangan yang kuat dalam membenahi dan membangun kawasan strategis nasional tersebut.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Ikrimah Hamidy di Medan, Senin, mengatakan pembentukan otoritas tersebut tidak cukup dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) semata.
Hal itu disebabkan otorita tersebut akan bersinergi dengan pemprov dan tujuh pemkab di Sumut yang terbentuk melalui UU.
Ketidakseimbangan dasar pembentukan lembaga tersebut dikhawatirkan menyebabkan otoritas yang dibentuk “kalah pamor” dengan Pemprov Sumut dan pemkab di kawasan Danau Toba sebagai lembaga yang dibentuk melalui UU.
Ia mencontohkan kesan tumpang tindih dan tarik menarik kepentingan antara Otorita Batam dengan Pemkot Batam sehingga , menimbulkan kebingungan bagi investor.
“Kalau hanya PP atau Keppres, khawatirnya Otorita Danau Toba nanti hanya seperti ‘macan ompong’,” katanya.
Kemudian, kata Ikrimah, pemerintah juga diharapkan melakukan pembenahan terlebih dulu agar otorita yang akan dibentuk mampu bekerja dengan baik.
Ia mencontohkan pembenahan mengenai perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan Danau Toba agar tidak menghambat kinerja dan bertentangan dengan otorita yang akan dibentuk.
Demikian juga dengan konsep tata ruang, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota berkaitan dengan pemberdayaan Danau Toba.
“Itu harus segera dibereskan. Kalau tidak, meski anggarannya ada, nanti tidak masuk lagi. Jadi, tidak cukup datang sambil menjanjikan dana Rp12 triliun tanpa ada pembenahan serius,” katanya.
Selain itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengharapkan pemerintah tidak menggembar-gemborkan istilah “Monaco Asia” dalam pengembangan Danau Toba.
Menurut dia, istilah Monaco Asia tersebut dinilai akan menjadi kontroversi disebabkan muncul kesan adanya kebebasan dalam perjudian, prostitusi, atau kegiatan lainnya yang diprotes masyarakat.
Pihaknya mengharapkan pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai danaunya dunia karena akan menjadi situs dunia oleh Unesco.
“Memang (Monaco Asia) kesannya wah, tetapi bagi orang tahu, disana muncul kesan akan dilegalkan judi dan prostitusi,” ujar Ikrimah.
Sebelumnya, lima menteri melakukan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba di Institut Teknologi Del, Kabupaten Toba Samosir, Sumut, Sabtu (9/1).
Lima menteri tersebut adalah Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Rakor itu dihadiri Pelaksana Tugas Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, dan tujug pemkab di kawasan Danau Toba.(anjas)