Penghapusan P3N Bukan Solusi

0
bukhori

Penghapusan P3N Bukan Solusi

Palembang, jurnalsumatra.com – Kebijakan kementrian agama yang menghapus Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinilai bukan solusi yang tepat. Keputusan ino malah membuat situasi makin sulit. Penilaian ini disampaikan Pengamat sosial dan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Dr Kgs Bukhori Abdullah MHum. Ia mengatakan, kehadiran P3N ditenga-tengah masyarakat sangat dibutuhkan. “Peran mereka bukan sekedar pencatat pernikahan saja, lebih jauh dari itu bayak yang mampu menjadi panutan sehingga diangkat menjadi tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ujarnya Sabtu (9/1).

Bukhori mengaku tidak mengerti mengapa keputusan ini diambil Kementrian Agama. Diakui, salah satu alasannya kemungkinan pungutan liar. Namun, bila pungutan liar yang terjadi dan dianggap membebani masyarakat jangan sampai hal itu menjadi dasar dihapuskannya P3N. “Kalau mau benar, yang dilakukan perbaikan sistemnya. Perbaiki manajemennya. Tingkatkan pula pengawasan. Ini yang harus dilakukan. Bukan malah dihapuskan,” katanya. Ia juga berpendapat P3N harusnya diperkuat, menabah jumlahnya.

Memperhatikan kesejahteraan mereka lebih baik lagi. Memberikan reward and punishment. Ia juga berpendapat seharusnya jumlah P3N ditambah. “Saya khawatir akan makin kacau. Dii lapangan justru kacau ketika P3N dihapuskan. Sebab, ketika sabtu-minggu masyarakat mau menikah dibingungkan dengan jadwal siapa yang menikahkan. Adek saya besok (Minggu) menikah tapi tidak tahu siapa yang menikahkan. Harus dikembalikan P3N atau keberadaanya diadakan,” paparnya. Sebagaimana diberitakan P3N dari Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang Alang Lebar, Ust M Syueb menyesalkan keputusan Kemenang. Sebab, pemutusan ini tidak ada pemberitahuan dan penghargaan sama sekali. Di Palembang sendii lebih dari 100 P3N dan ada ribuan se Sumsel. Syueb berharap pebgahapusan P3N dibatalkan mengingat perannya sangat penting. “Kalau bisa dikaryakan lagi kenapa tidak. Toh penghapusan itu hanya berdasarkan surat edaran kementrian agama, bukan peraturan dan keputusan kementrian. Toh, di Jawa Barat tetap eksis,” katanya. (eka)