Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Ratusan pedagang kaki lima demo DPRD

0
Ratusan pedagang kaki lima demo DPRD

Ratusan pedagang kaki lima demo DPRD

Baturaja jurnalsumatra.com – Ratusan orang pedagang kaki lima Pasar Atas Baturaja, demo ke kantor DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, Selasa untuk menyampaikan tuntutan keadilan.

Pantauan di lapangan, para pedagang kaki lima (PKL) itu diterima Asisten I Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU) Mirdaili, Kasat Pol PP dan Linmas setempat, Agus Salim dan Kepala Unit Pasar Atas Baturaja, karena tidak satupun anggota dewan berada di tempat.

Aksi para pedagang ini bukan menolak untuk ditertibkan, melainkan meminta lapak atau kios tempat berjualan di dalam pasar, supaya bisa berjualan, kata Novi, salah seorang PKL di hadapan Asisten I Pemkab OKU, Mirdaili.

“Sedikitnya 300 orang PKL yang akan ditertibkan ini tidak memiliki tempat usaha, lalu kemana kami mau berjualan,” katanya pada jurnalsumatra.com.

Menurut dia, para pedagang tidak ada masalah ditertibkan, tetapi harus ada solusinya dengan disediakan los tempat berdagang di dalam Pasar Atas Baturaja.

Sementara, dari sekitar 300 orang PKL itu, sebanyak 72 orang di antaranya sudah menandatangani surat pernyataan siap ditertibkan dan berjualan di dalam gedung Pasar Atas.

Menurut Kepala Unit Pasar Atas, Bulmi, para pedagang tak perlu kuatir, dari 72 orang pedagang yang sudah menandatangani surat pernyataan itu sudah disediakan tempat berjualan di Pasar Atas.

“Masih banyak los/petak yang kosong di dalam gedung, bahkan rata-rata pedagang yang berjualan di luar sudah disediakan tempat,” katanya.

Asisten I Pemkab OKU Mirdaili mengatakan jika semua pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan atau di luar Pasar Atas kompak masuk ke dalam gedung yang disediakan.

Ia menambahkan suasana saat ini terlihat kurang tertata dengan adanya pedagang berjualan di badan jalan, bahkan mengganggu pengguna jalan ketika melintas.

Kasat Pol PP dan Linmas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Agus Salim memberi waktu sampai, Kamis (14/1) PKL tidak ada lagi yang menjajakan dagangannya di luar gudung pasar yang disediakan PD Pasar.

Agus menambahkan, dalam melakukan penertiban ini, Pol PP menegakan Perda No 7 tahun 2011 tentang pedagang kaki lima.

Di Perda ini jelas sanksinya, bagi yang melanggar dikenakan kurungan tiga bulan penjara dan denda Rp50 juta.

“Dalam penertiban akan melakukan secara persuasif agar masyarakat lebih tertib dan kenyamanan pengguna jalan bisa berjalan sebagai mana mestinya tanpa gangguan PKL menjajakan dagangan di badan jalan,”katanya.

Ia menambahkan, personel Pol PP diturunkan penertiban PKL itu sebanyak 300 orang dibantu anggota polisi dan TNI.

“Kita mengimbau jika sudah ditertibkan diharapkan tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan penjualan lapak, sehingga hasil penertiban bisa berjalan sesuai harapan,” katanya. (anjas)