BPMPD Musirawas Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa

0

    Musirawas, jurnalsumatra.com – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan akan mengusut dugaan penyimpangan alokasi dana Desa Sembantu Jaya karena perangkatnya tidak terima honor sejak 2012.
Padahal dalam evaluasi, anggaran dana Desa Sembantu Jaya disalurkan secara rutin, namun perangkat desanya tak menerima honor selama tiga tahun, kata Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMPD  Dodi Sutrisno di Musirawas, Selasa.
Ia menjelaskan setiap bulan dana gaji dan honor yang disalurkan ke desa itu untuk kepala desa menerima Rp2 juta, bendahara Rp600 ribu dan sekretaris desa nonPNS diberikan gaji Rp650 ribu.
Sedangkan untuk honor kepala urusan (Kaur) dan kepala dusun masing-masing menerima Rp500 ribu, Ketua Badan Pemerintahan Desa (BPD) Rp450 ribu dan anggota BPD sebesar Rp350 ribu.
Setiap pencairan anggaran dana desa termasuk dari bantuan bupati selalu ada pertanggungjawabannya, katanya.
“Kami minta para perangkat Desa Sembatu Jaya itu melaporkan secara rinci dan tertulis bila tidak menerima honorer selama tiga tahun,” tandasnya.
Kepala Inspektur Kabupaten Musirawas Hj Rita Mardiah melalui Sekretaris Pujo Wiloso telah menerima laporan secara tertulis dari perangkat Desa Sembantu Jaya yang mempertanyakan honor selama tiga tahun.
Laporanb itu akan ditindak lanjuti dengan menurunkan tim ke lapangan.
Kepada Dusun II Desa Sembantu Jaya Abudin mengatakan, ia diangkat menduduki jabatan itu berdasarkan SK Nomor 01/KPTS/SJ/2010 tertanggal 04 Juni 2010, hingga saat ini masih menjadi kepala dusun melalui pemilihan terbuka  oleh masyarakat setempat.
Namun terhitung tahun 2012, ia tidak lagi mendapatkan honor sebagai perangkat desa.
Para perangkat desa yang tak menerima honor itu, bukan hanya dirinya tapi terjadi pada beberapa perangkat lainnya.
Ia mengakui belum lama ini kepala desa sudah merombak dan melakukan pergantian terhadap perangkat desa, namun nama dirinya tidak tercantum dalam pergantian jabatan tersebut.
Masalah penggunaan dana anggaran desa pihaknya tak mengetahui, tapi realisasi di lapangan kurang berjalan seperti kegiatan PKK, usaha ekonomi produksit dan LKMD, jelasnya.(anjas)