Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Dewan Desak Eksekutif Proaktif Soal PHK

0

     Kotabaru, jurnalsumatra.com – Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak pemerintah daerah setempat proaktif dan cepat tanggap terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi sejumlah karyawan perusahaan pertambangan akibat melambatnya ekonomi saat ini.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif, di Kotabaru, Rabu mengungkapkan, dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Pulau Sebuku   beberapa waktu lalu memperoleh laporan kekhawatirannya terkait banyaknya keluhan dari masyarakat tentang PHK tersebut.
“Baik secara pribadi maupun lembaga, saya belum bisa memberi jawaban dan jaminan, tapi yang bisa kami lakukan akan melakukan koordinasi dengan semua pihak utamanya pemerintah daerah agar menempuh langkah nyata dalam menyikapi permasalahan ini,” kata M Arif.
Pemerintah daerah lanjut dia, tentunya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait segera tanggap dan proaktif, baik dengan melibatkan perusahaan yang bersangkutan maupun para pemangku kepentingan, untuk mencarikan formula yang tepat agar gelombang PHK tidak terjadi.
Sebab lanjut Arif, akan banyak dampak negatif yang timbul jika gelombang PHK ribuan karyawan perusahaan ini terjadi, karena angka pengangguran yang tinggi akan berdampak pada masalah-masalah sosial diantaranya kriminalitas dan lain-lain.
Oleh sebab itu, langkah antisipatif jauh lebih baik dilakukan dari pada harus menanggulangi, aksi nyata yang diperlukan adalah bagaimana agar perusahaan bisa tetap beroperasi sehingga kemampuan finansialnya juga terjaga dan tidak merumahkan karyawan.
Jika memang penyebab melemahnya kemampuan perusahaan akibat regulasi pemerintah pusat, maka bisa juga upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah mengajukan despensasi atau keringanan atas kebijakan dimaksud.
“Satu contoh kebijakan pemerintah yang melarang ekspor terhadap hasil produk mentah, maka ada negosiasi yang bisa ditempuh, mungkin dengan mengajukan peninjauan atau beberapa syarat tertentu yang bisa dipenuhi agar penjualan produksi bisa dilakukan oleh perusahaan, sehingga kondisi perusahaan bisa tetap beroperasi dan menggaji karyawan,” ungkap dia.
Sesuai dengan kapasitas dan kewenangan legislatif, Arif menyebut akan mengundang kalangan perusahaan pertambangan di Kotabaru guna mencarikan solusi terkait ancaman PHK bagi ribuan karyawan, akibat melemahnya kemampuan perusahaan dampak dari pelemahan ekonomi dan regulasi pemerintah pusat tentang pertambangan itu tidak terjadi.
Diwartakan sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya di sejumlah desa yang termasuk wilayah Kecamatan Pulau Sebuku mendapatkan banyak keluhan masyarakat, salah satunya ancaman PHK bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tambang seperti PT Silo dan PT BCS (Bahari Cakrawala Sebuku).
“Kami mendapat bayak keluhan masyarakat yang sebelumnya bekerja di PT Silo (pertambangan biji besi) dan PT BCS (perusahaan tambang batu bara) di Pulau Sebuku, mereka terpaksa dirumahkan oleh perusahaan karena melemahnya kemampuan perusahaan,” kata Arif.
Dituturkannya, dari penjelasan masyarakat, perusahaan terpaksa merumahkan karyawan karena kian menuruannya kemampuan akibat regulasi atau kebijakan pemerintah pusat soal pertambangan dan faktor melemahnya ekonomi di negeri ini secara umum.
Dia menjelaskan, soal kebijakan pemerintah yang melarang ekspor terhadap bahan hasil tambang dalam bentuk mentah (biji besi), menjadikan PT Silo tidak bisa menjual hasil tambangnya secara langsung sebelum diolah.
Begitu juga dengan produk batu bara yang ditambang PT BCS, akibat penurunan harga komoditas tersebut di pasaran luar negeri, menjadikan kemempuan perusahaan yang melemah, pasalnya biaya produksi tetap besar, tapi tidak diimbangi dengan hasil penjualan yang memadai.(anjas)