Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


DPRD Desak Eksekutif Susun Program Bersumber APBN

0

     Kotabaru, jurnalsumatra.com – Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak eksekutif menyususn program pembangunan dengan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang alokasinya cukup besar.
Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah di sela-sela kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah pusat melalui kementerian memberikan kesempatan kepada daerah untuk megajukan program dan pembangunan yang alokasinya dari APBN.
“Kami mendapatkan informasi dan masukan dari Kementerian PU, sebenarnya sangat besar kesempatan bagi Kotabaru untuk mendapatkan alokasi pendanaan APBN dalam pembangunan sarana dan prasarana sektor pengairan khususnya pembuatan embung,” kata Alfisah.
Disampaikannya kebutuhan sarana prasarana untuk menjamin ketersediaan air bagi warga Kotabaru oleh ketua dewan ketika mendampingi rombongan Komisi III DPRD, mengingat kejadian yang hingga saat ini masih dialami warga Bumi Saijaan yakni kesulitan mendapatkan air bersih ketika musim kemarau.
Menurut Alfisah, di Kementerian PU memberikan peluang bagi daerah termasuk Kotabaru mengajukan program yang dinilai menjadi keperluan mendesak bagi daerah, yang dalam hal ini perlunya pembuatan embung-embung di sejumlah kecamatan.
Namun lanjut dia, menunjang pengajuan terhadap program yang dibuat, perlu dilengkapi segala syarat dan ketentuan diantaranya legalitas baik menyangkut kesiapan lahan, green desain dan hal-hal lain yang menjadi prasarat atas pembangunan sarana tersebut.
Mengutip penjelasan dari kementerian, politisi Partai NasDem ini menyebut, pembangunan yang bersumber dari APBN ini setelah dinatakan lengkap segala ketentuan dan syaratnya, maka akan diproses sesuai dengan SOP dan melalui tahapan-tahapan.
“Dari keterangan yang kami terima, proses dari pengajuan hingga turunnya anggaran yang bersumber dari APBN di kementerian ini sekitar 3-4 tahun,” kata Alfisah seraya menyebut cepat atau lambatnya persetujuan dan turunnya anggaran juga tergantung seberapa mendesaknya program tersebut bagi kepentingan masyarakat banyak.
Artinya jika eksekutif proaktif dan ulet mengkoordinasikannya dengan kementerian dengan alasan demi pemenuhan hajat hidup masyarakat banyak, maka proyek yang diajukan itu akan bisa lebih cepat dari jadwal yang semestinya.
Ia menyontohkan Pemerintah Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan yang pada tahun 2016 ini mendapatkan kucuran anggaran dari APBN sebesar Rp900 miliar yang diperuntukkan dalam proyek pembangunan sarana prasarana pengairan.
Jika memang daerah lain bisa, lanjut Alfisah, sudah semestinya Kotabaru juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama, lagi-lagi dalam hal ini tinggal bagaimana keseriusan dan kemauan keras pemerintah daerah setempat melalui SKPD terkait.
Sebab jika hanya mengandalkan anggaran darp APBD kabupaten, ketua dewan wanita pertama di Bumi Saijaan ini mengaku sangat pesimis bisa terlaksana dengan cepat mengingat kemampuan yang terbatas sementara alokasi atau belanja yang harus dipenuhi sudah pasti.
“Oleh sebab itu, desakan kami kepada eksekutif agar lebih giat berusaha membuat program pembangunan yang pendanaanya dari APBN, dan legislatif siap memback-up sesuai dengan kewenangannya,” demikian Alfisah.(anjas)