Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Honorer Aceh Barat Tuntut Status PNS

0

Meulaboh, Aceh, jurnalsumatra.com – Puluhan tenaga honorer katagori dua (K-2) di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mendatangi kepala daerah menuntut kejelasan status pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Kami sudah lulus tes CPNS pada 2013, tapi kenapa kami tidak juga dikeluarkan SK, sekarang malah ada alasan pemda karena ada PP baru yang membeda-bedakan TK negeri dan swasta,” kata salah seorang tenaga honorer kepada wartawan di Meulaboh, Senin.
Kedatangan puluhan wanita yang mayoritas tenaga pengajar pada Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berstatus swasta ini, meminta tangung jawab pemerintah daerah sebab mereka sebelumnya sudah lulus tes calon PNS.
Tenaga honorer di Aceh Barat ini meminta kepastian dari pemerintah, pasalnya untuk sekolah TK yang berstatus negeri di daerah itu hanya satu unit, sementara lainnya adalah yayasan atau swasta yang strukturalnya dikepalai oleh PNS.
Selain itu SK honorer yang dipegang sejak mengabdi di tempat-tempat pendidikan di daerah itu adalah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, karena itu semua honorer tersebut sudah mengikuti tes CPNS dan dinyatakan lulus pemutihan.
Puluhan guru menanti Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah selesai rapat, kemudian setelah keluar dari ruangan, kaum hawa ini langsung menghentikan bupati di lantai atas kemudian mempertanyakan status mereka secara tatap muka.
Bupati yang saat itu ditanyai langsung beranjak turun karena ada undangan yang harus segera dihadiri dan sebagai tindak lanjut akan diagendakan pertemuan dengan seluruh tenaga honorer belum beruntung itu pada Selasa (2/2) sore.
Tidak puas dengan jawaban bupati, para honorer K-2 mendatangi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat Bukhari, dalam perbincangannya dengan kaum perempuan ini Bukhari berjanji akan menindak lanjuti tuntutan mereka.
“Inikan kebijakannya di pemerintah pusat, sekarang ada Peraturan Pemerintah (PP) terkait persyaratan honorer yang bisa diluluskan itu apabila mengabdi pada sekolah negeri, bukan swasta,” tegasnya.
Bukhari menyebutkan, meski demikian pihaknya akan mencoba menyampaikan perihal tersebut kepada Ombustmen Provinsi Aceh yang kemudian sampai pada Kemenpan RB, sebagai bahan pertimbangan untuk mencari celah keluarnya SK para CPNS.
Sebut Bukhari, saat ini dari selurun tenaga honorer K-1 dan K-2 di Aceh Barat, hanya tersisa 71 orang lagi tenaga honorer yang berasal dari sekolah swasta belum turun nomor induk pegawai (NIP).
Sebutnya mayoritas honorer tersebut sudah mendapatkan SK honorer sejak 2005, karena itu Sekdakab Aceh Barat akan terus berupaya memperjuangkan nasib 71 tenaga honorer ini agar mendapatkan kesempatan yang sama diangkat sebagai PNS.(anjas)