Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Kemenag: Hanya Tiga Biro Umroh Terdaftar Di SUMBAR

0

Lubuk Sikaping, Sumbar, jurnalsumatra.com- Pejabat Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat, menyatakan, hingga saat ini baru tiga biro perjalanan umroh yang terdaftar di provinsi tersebut.
Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sumbar, Syamsuir, di Lubuk Sikaping, Selasa, mengatakan, hingga saat ini jumlah biro perjalanan umroh yang terdaftar hanya ada tiga di provinsi ini, mereka memiliki kantor dan juga telah melengkapi berkasnya dan dapat dikatakan legal.
“Masyarakat harus sadar dalam memilih penyelenggara perjalanan umroh ini harus hati-hati, sebab banyak terjadi penipuan, dan juga  merugikan masyarakat dalam hal pelaksaan umroh ini. Kami mengimbau masyarakat untuk dapat lebih hati-hati dalam memilih penyelanggara umroh,” kata Syamsuir.
Ia menambahkan, tiga biro perjalanan umroh yang terdaftar di Sumbar yakni Armindo travel, Sianok, dan Rizki travel.
Menurutnya, pengecekan terhadap kebeneranan dan adanya izin biro perjalanan tersebut sangat penting agar masyarakat tidak tertipu.
Biro perjalanan umroh meski telah terdaftar di pusat, jika memang ingin beroperasi di daerah atau kabupaten kota, juga harus memiliki kantor, agar jelas keberadaannya. Selama ini banyak biro perjalanan meski telah terdaftar di kementerian dan memiliki kantor di Jakarta, namun tidak mau mendirikan perwakilan di kabupaten dan kota, atau melapor ke kemenag, sehingga tidak terdaftar di daerah.
“Hal ini ke depannya yang harus diperbaiki, agar kami juga mudah melakukan pemantauan, terhadap semua biro perjalanan yang ada,” jelasnya.
Daftar tunggu ibadah haji yang panjang, mendorong masyarakat memilih melaksanakan umrah terlebih dahulu. Karena tidak sabar menunggu untuk ke Tanah Suci akhirnya memutuskan mencabut porsi keberangkatan dan memilih pergi umrah terlebih dulu. Namun demikian mereka terkadang salah dalam memilih biro umroh sehingga banyak menemui masalah.
Ia menjelaskan dalam peraturan Menteri Agama status biro perjalanan umrah hanya dua yaitu kantor pusat dan cabang. Jika cabang maka namanya harus sama dengan kantor pusat, tidak boleh hanya perwakilan atas nama perorangan saja.
Ia mengatakan sejumlah biro perjalanan umrah ada yang memakai ustad setempat sebagai tenaga pemasar untuk menarik minat masyarakat.
Kementerian Agama sudah memiliki kerja sama dengan Kepolisian untuk menindak biro perjalanan umrah yang tidak memenuhi aturan dan dapat ditindak secara hukum.
Kementerian Agama di kabupaten dan kota juga sudah diperintahkan mengawasi biro perjalanan umrah bekerja sama dengan penegak hukum setempat, jika ada yang belum terdaftar akan dikirim surat untuk mengurus izin.
Ia menyampaikan itu terkait 26 warga Pasaman, yang sampai saat ini gagal berangkat umroh, melalui PT Hijrah Haramain, yang berkantor di Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa itu telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Pasaman.(anjas)