Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Perizinan Perkebunan

0

Sampit, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Handoyo J. Wibowo mendesak pemerintah daerah itu untuk mengevaluasi perizinan perkebunan sawit dan tambang.
“Evaluasi itu perlu karena di Kotawaringin Timur diduga banyak perusahaan perkebunan sawit dan tambang yang menggarap lahan hingga di luar izin hak guna usaha yang diberikan,” katanya di Sampit, Jumat.
Akibat menggarap lahan di luar HGU itu menimbulkan banyak permasalahan, terutama dengan masyarakat sekitar kebun.
Sengketa Lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan muncul karena perusahaan menggarap lahan pertanian masyarakat.
Menurut Handoyo, dengan dilakukannya evaluasi kembali perizinan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah sengketa lahan.
Dalam evaluasi perizinan tersebut pemerintah juga harus melakukan pengukuran kembali lahan milik perusahaan yang bermasalah.
“Pengukuran kembali tersebut untuk memastikan lahan mereka sudah sesuai dengan izin HGU yang diberikan apa tidak, jika tidak tentunya melanggaran aturan dan harus dikembalikan ke pemerintah dan apabila milik masyarakat maka di kembalikanke pemilik yang sebenarnya,” katanya.
Hadoyo mengungkapkan, evaluasi kembali perizinan bukan untuk mencari siapa salah dan siapa yang benar, namun lebih dari pada untuk mempermudah penyelesaian masalah sengketa lahan.
“Bagaimanapun pemerintah harus berpihak terhadap masyarakat karena masyarakatadalah bagian dari daerah ini. Yang jelas, pada intinya dalam menyelesaikan masalah sengket lahan jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ungkapnya.
Evaluasi perizinan sebelumnya juga telah diperintah oleh gubernur Kalteng. Dan selama evalauasi tersebut tidak dilaksanakan, maka pemerintah Kotawaringin Timur tidak diperbolehkan menerbitkan perizinan untuk perkebunan maupun pertambangan.
“Sepengetahuan kami sampai saat ini pemerintah Kotawaringin Timur belum melaksanakan perintah gubernur Kalteng tersebut, sebagai bukti masih banyak perusahaan yang melanggar aturan,” ucapnya.(anjas)