LMR RI Desak Gubernur Sumsel Stop PT Medco

0
LMR RI Desak Gubernur Sumsel Stop PT Medco

LMR RI Desak Gubernur Sumsel Stop PT Medco

PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kedatangan LMR RI ini menuntut PT Medco yang diduga tidak memiliki izin operasional dan surat keterangan terdaftar untuk penggunaan tenaga kelistrikan, Kamis (4/2/2016).

Dalam orasinya Suwardi perwakilan massa menyampaikan beberapa tuntutan terkait dugaan pembebasan tanah masyarakat, yang digunakan oleh kuasa tambang yaitu PT. Medco E&P sebanyak 40 aset tanah, diduga 20 aset tanah tidak jelas baik berupa history, NJOP, surat kepemilikan tanah dan azas manfaat sehingga PT Medco berpotensi merugikan negara dan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Suardi dalam hal ini SKK Migas diduga turut serta membiarkan hal tersebut, karena PT Medco diduga tidak memiliki Izin Operasi dan Surat keterangan terdaftar untuk penggunaan tenaga kelistrikan dan melanggar UU No.30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan Pasal 49 ayat 2.

“Setiap orang yang melakukan penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.4 miliar,” ujar Suardi.

Sementara itu Marwan Saragih Kabid Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel, mengatakan akan segera memproses dan mengecek kelapangan karena ada 6 titik yang lagi diproses.

“Perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan lainya juga diwajibkan membuat SLO (sertifikat laik Operasi),” jelasnya.

Menanggapi tuntutan dari LMR RI, Marwan Siragi tidak dapat menjawabnya dan mempersilakan menanyakan kepada lembaga yang berwenang.

Ia menjelaskan, tuntutan para pendemo tersebut tidak benar terkait tidak adannya izin operasional ketenaga listrikan yang dilakukan PT Medco. Menurutnya, PT Medco telah mengantongi izin opersional dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kelistrikan, dan UU 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan izin operasional melalului pihak provinsi, dan Pemprov Sumsel telah menyetujui izin tersebut.

Sementara itu Koordinator aksi Suwardi mengatakan akan melanjutkan aksi ini sampai ada titik terang atas permasalahan tersebut, “Kami akan mendatangkan masa lebih banyak lagi jika kasus ini tidak ada titik terang”jelasnya.

Share.