Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


LSM Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan PRT

0

Jakarta, jurnalsumatra.com – Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mendesak DPR, khususnya Komisi IX segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT (PPRT) yang sudah ditetapkan sebagai bagian RUU Prioritas Prolegnas 2016.
“Masyarakat sipil diwakili oleh JALA PRT sudah mengajukan RUU Perlindungan PRT ke DPR dan pemerintah sejak 2004, 12 tahun hingga tiga periode 2004-2009 ke periode 2009-2014 dan sekarang periode 2014-2019,” kata Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini di Jakarta, Jumat.
Hal tersebut, dikatakannya di sela-sela konferensi pers “Menyikapi Kekejaman Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Empat PRT di Utan Kayu, Jakarta Timur”.
Ia menjelaskan dalam waktu 12 tahun perjalanan RUU PPRT sempat menjadi Prioritas Legislasi Nasional 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan sudah dibahas hingga Baleg DPR dan kemudian berhenti dan dihentikan pada 2015.
“Pada awal 2016, setelah melalui desakan dan perdebatan yang sangat alot, akhirnya RUU PPRT menjadi bagian dari perubahan prioritas Prolegnas 2016 DPR RI,” ucap Lita.
Sementara itu, kata dia di dunia Internasional sudah lahir Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga pada 16 Juni 2011.
“Mantan Presiden SBY sendiri menyampaikan Pemerintah Indonesia akan menjadikan konvensi ini sebagai acuan peraturan perundangan untuk perlindungan PRT di dalam negeri dan PRT Migran, namun hasilnya sangat memprihatinkan,” katanya.
DPR dan Pemerintah, kata dia, selalu alot dan belum mengakui PRT sebagai pekerja karena belum ada UU Perlindungan dan belum ada ratifikasi Konvensi ILO 189 Kerja Layak PRT.
“Dapat dikatakan bahwa pada dua kali periode SBY memimpin dan dua kali periode DPR 2004-2009 dan 2009-2014 telah gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan situasi kerja layak hak-hak PRT sebagai pekerja,” ujarnya.
Bahkan DPR dan Pemerintah, kata Lita, telah membiarkan terjadinya situasi perbudakan modern terhadap PRT.
“Akan kah ini menjadi ketiga kalinya dalam pemerintahan dan DPR gagal lagi (mengesahkan RUU PPRT),” ujarnya.(anjas)