Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Pemkot Didesak Selesaikan Pembangunan Pasar Raya Blok-II

0

     Padang, jurnalsumatra.com – Para anggota DPRD Kota Padang mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan pembangunan Pasar Raya Blok II mengingat batas penyelesaian 31 Desember 2015 telah diperpanjang menjadi 15 Perbruari 2016.
“Batas akhir penyelesaian tinggal beberapa hari lagi sehingga diharapkan dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim di Padang, Jumat.
Ia menilai banyak pihak berharap Blok II itu selesai tepat waktu apalagi penyelesaiannya telah diundur dari rencana awal yakni akhir Desember 2015 karena kontraktor PT Ide Murni meminta perpanjangan waktu selama 50 hari.

    “Dalam waktu yang singkat ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) diharapkan betul-betul memperhatikan secara teliti terkait item-item kontrak yang ada,” katanya.
Hal tersebut dimaksudkan agar pengerjaan Pasar Raya Blok II sesuai dengan aturan-aturan yang ada termasuk syarat yang diberlakukan saat kontraktor meminta perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan.
Kontraktor PT Ide Murni harus membayar denda sebesar Rp20 juta per hari hingga batas akhir penyelesaian sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan dinas atau pihak terkait harus memastikan bahwa denda itu benar-benar direalisasikan.
Menurutnya, kelebihan harinya sudah sekitar 40 hari sehingga besaran dendanya diperkirakan mencapai Rp800 juta. Ini tentunya harus benar-benar masuk ke kas daerah.

    “Denda itu adalah persoalan hukum. Jika tidak direalisasikan tentunya akan berdampak hukum,” ujanya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti optimistis penyelesaian Blok II itu bisa tepat waktu karena hasil rapat antara Komisi II dan Disperindagtamben beberapa waktu yang lalu menunjukkan proses pengerjaan sudah sampai 100 persen walaupun ada retensi-retensi yang akan dilakukan.
Terkait denda yang harus dibayarkan kontraktor, ia menyampaikan bahwa pihak dinas teknis sudah memastikan akan menerapkannya.

     “DPRD tentu akan selalu mengawasi agar denda ini bisa masuk kedalam kas daerah,” tutupnya.
Sementara,  Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Padang Hendrizal mengatakan pembangunan Blok II mencapai 91 persen per 31 Desember 2015  dan kontraktor meminta perpanjangan waktu, hal ini dibenarkan berdasarkan perwako maksimal tambahan 50 hari.
Menurutnya, sebenarnya kontrak pembangunan Blok II dengan PT Ide Murni dari Jakarta hanya 140 hari terhitung 14 Agustus hingga 31 Desember 2015 dengan dana serapan Rp19,1 miliar, namun tidak dapat terpenuhi.
“Syarat minimal tambahan waktu ialah 80 persen dan mencukupi. Akhirnya diperpanjang dengan denda Rp20 juta per hari,” katanya.(anjas)