Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Kejaksaan Periksa Sekda Parepare Terkait Pungli

0

     Makassar, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memeriksa Sekretaris Daerah Kota Parepare Mustafa Mappangara dalam kasus dugaan pungutan liar berupa panjar (uang muka) kios di Pasar Lakessi, Parepare.
“Hari ini ada dua pejabat Pemkot Parepare yang kami minta untuk datang memberikan kesaksiannya mengenai panjar kios Pasar Lakessi,” kata Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Rabu.
Bukan cuma Sekda Kota Parepare yang dimintai keterangannya oleh penyidik Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Kepala Bagian Keuangan Pemkot Parepare Jamal Achmad juga ikut diperiksa.

     Jamal usai menjalani pemeriksaan sekitar lebih dari 2 jam itu mengaku jika kehadirannya ke kejaksaan hanya untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan Pasar Lakessi.
“Hanya berkoordinasi dan besok saya diminta untuk datang lagi sambil membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan penyidik,” katanya.
Jamal menyebutkan dokumen itu meliputi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 dan realisasi anggaran pada tahun 2013.

     Dirinya akan diminta untuk menjelaskan mengenai rekening atas nama tim pemindahan pedagang Pasar Lakessi yang ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Parepare Faisal Andi Sapada (FAS).
“FAS selaku ketua tim. Dananya masuk ke kas daerah pada tanggal 19 Juni 2013,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Parepare Mustafa Mappangara yang pemeriksaannya lebih lama daripada Jamal memilih menghindari wartawan dengan keluar melalui pintu darurat.
Sebelumnya, bedasarkan bukti awal dalam kasus tersebut, ada bukti kuitansi pungutan dari 1.600 pemilik kios yang dipungut sejak 2012 berupa lembar deposit tabungan di Bank Bukopin Parepare.

     “Bukti awalnya itu kuitansi pungutan, kemudian bukti penarikan dari Bank Bukopin dan penyerahan uang ke Perindagkop disetorkan ke Bank Sulsel,” katanya.
Selain itu juga berkas penyetoran dana uang muka tersebut baru diserahkan pada tahun 2013 ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk disetorkan ke Bank Sulsel, sejak dipungut pada tahun 2012.
Berkas Laporan, tutur Mulyadi, terkait dengan adanya dugaan pungutan liar yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1,6 miliar yang kemudian diendapkan di bank swasta.(anjas)