Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Bupati Bojonegoro Minta BPK Audit SKK Migas

0

Bojonegoro, jurnalsumatra.com – Bupati Bojonegoro Suyoto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit SKK Migas terkait biaya yang dikeluarkan dalam memroses tukar guling tanah kas desa (TKD) Desa Gayam yang tidak membuahkan hasil.
“Kami minta BPK juga mengaudit biaya yang dikeluarkan SKK Migas selama memroses tukar guling TKD Gayam, yang tidak membuahkan hasil,” katanya, di Bojonegoro, Jatim, Kamis.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pemkab yang juga mengeluarkan biaya untuk memfasilitasi berbagai kegiatan proses tukar guling TKD Desa Gayam, Kecamatan Gayam seluas 13,2 hektare, juga harus menjalani audit BPK.
“Pemkab sudah diperiksa BPK, dalam kaitannya pengeluaran biaya proses tukar guling TKD Gayam,” ucapnya.
Dengan demikian, lanjutnya, kegiatan SKK Migas dalam memroses tukar guling TKD Gayam, selama empat tahun, yang tidak membuahkan hasil, juga harus diaudit BPK.
“BPK seharusnya juga mengaudit biaya yang telah dikeluarkan SKK Migas selama mengurus proses tukar guling TKD Gayam,” katanya, menegaskan.
Pemkab, katanya, mencabut izin gangguan atau “HO” di atas TKD Desa Gayam, Kecamatan Gayam, seluas 13,2 hektare, karena masa sewanya sudah berakhir 11 Februari lalu.
Oleh karena itu, menurut dia, di atas TKD Gayam yang sekarang dimanfaatkan lapangan C sumur minyak Sukowati, tidak boleh ada kegiatan.
“Kalau ada kegiatan yang dilakukan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di atas TKD Gayam, ya berarti “ilegal”,” tandasnya.
Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito menjelaskan, dalam proses TKD Gayam SKK Migas mengacu Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Di dalam UU itu, katanya, proses tukar guling TKD Gayam, batas waktunya ditentukan selama 60 hari.
“Kalau dalam waktu 60 hari tukar guling tidak bisa terlaksana, maka TKD Gayam dikuasai Negara,” tegasnya.
Menurut dia, proses TKD Gayam tidak mungkin bisa direalisasikan dalam waktu 60 hari, karena banyak tahapan administrasi yang harus dilalui, mulai izin Gubernur Jawa Timur, penetapan BPN, juga yang lainnya.
“SKK Migas dalam menguasai TKD Gayam dengan cara sewenang-wenang, bukan dengan pendekatan sosial,” ujar Suyoto, menegaskan.
Humas SKK Migas Elan Biantoro yang dimintai konfirmasi menjawab bahwa dirinya sedang rapat.
Namun, ia menjanjikan akan menelepon balik, kalau sudah selesai menggelar rapat dengan jajaran SKK Migas.
“Nanti saya telepon kembali, kalau rapat sudah selesai,” ucapnya.(anjas)