Pengusaha Didakwa Suap Anggota DPRD Banten

0

Jakarta, jurnalsumatra.com – Direktur Utama PT Banten Global Developmen Ricky Tampinongkol didakwa menyuap anggota banggar dan wakil ketua DPRD Banten hingga ratusan juta rupiah untuk meloloskan penyertaan modal pendirian Bank Pembangunan Daerah Banten.
“Ricky Tampinongkol selaku Direktur Utama PT Banten Global Development (PT BGD) memberi sesuatu berupa uang sebesar Rp60 juta dan 6 amplop berisi uang masing-masing Rp10 juta dan 1 amplop berisi 1.000 dolar AS kepada FL Tri Satriya Santosa selaku anggota DPRD Provinsi Banten,” seperti tertulis dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang dibacakan di pengadilan negeri Serang, Senin (22/2).
Jaksa penuntut umum KPK yang terdiri atas Haerudin, Andry Prihandono, Nurul Widiasih dan Dian Hamisena itu mengungkapkan bahwa tujuan pemberian uang adalah agar Tri Satriya meloloskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 terkait usulan sisa anggaran penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Banten kepada PT BGD untuk pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten sebesar Rp385,4 miliar.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 memberikan mandat kepada PT BGD untuk membentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten dengan payung hukum Peraturan Daerah Provinsi Banten No 5 tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT BDG untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.
Berdasarkan aturan itu, Pemerintah Provinsi (pemprov) Banten melakukan penyertaan modal sebesar Rp950 miliar yang dibayar secara bertahap yaitu Rp324,6 miliar (TA 2013), Rp250 miliar (TA 2015) dan Rp385,4 miliar (TA 2016).
Pada 13 November, Tri Satriya yang merupakan anggota Komisi III  Bidang Keuangan dan Aset DPRD Banten itu menyampaikan adanya rencana kunjungan kerja 40 anggota DPRD Banten ke DPRD Jawa Tengah dan meminta bantuan uang kepada Ricky dan Ricky menyanggupi.
Uang dipersiapkan oleh Manager Keuangan PT BDG Miriam Budiarti yaitu sebesar Rp60 juta yang disiapkan dalam 40 amplop dengan isi masing-masing Rp1,5 juta dan diserahkan kepada Tri Satriya.
Uang kemudian diserahkan kepada supir Tri bernama Asep Komarudin di kantor PT BDG pada 14 November 2015 dan kemudian dibawa ke satu hotel di Semarang. Tri kemudian menambahkan Rp1 juta kepada setiap amplop yang diambil dari uang pemberian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten. Khusus 5 amplop untuk pimpinan ditambah lagi Rp1,5 juta sehingga total ada 35 amplop berisi Rp2,5 juta untuk setiap anggota banggar dan 5 amplop berisi Rp4 juta untuk 5 pimpinan banggar.
Setelah pengisian, Tri Satriya dan dua rekannya yaitu anggota banggar sekaligus Ketua fraksi Partai Hanura Eli Mulyadi dan anggota banggar yang juga Wakil Ketua Fraksi PAN Tubagus Luay Sofhani mengambil jatah mereka. Tri kemudian memerintahkan staf banggar Eka Putra Septiawan menyerahkan 37 amplop ke 37 anggota banggar lain.
Pada 29 November 2015, Tri kembali menghubungi Ricky dan menyarankan untuk memberi sejumlah uang kepada 6 pimpinan fraksi DPRD agar rapat paripurna yang akan dilakukan 30 November berjalan baik dan tidak gaduh dan disanggupi oleh Ricky. Ricky pun memerintahkan stafnya bernama Arniyanti Ayuningtyas untuk menyiapkan 6 amplop masing-masing berisi Rp10 juta dan 1 amplop berisi 1.000 dolar AS.
Uang tersebut diambil supir Tri, Asep Komarudin pada 30 November di kantor PT BDG. Staf PT BDG yang diminta untuk menyerahkan uang, Budhy Christianto menitip pesan bahwa “di situ ada enam amplop yang tebal, ada satu yang tipis spesial untuk bapak”.
Asep pun menyerahkannya ke Tri Satriya. Tri pun membalas dengan pesan singkat ke Ricky “Puji Tuhan, paripurna lancar tdk ad yg interupsi he2”.
Ricky juga masih menjanjikan pemberian 10.000 dolar AS kepada Wakil Ketua DPRD Banten dari fraksi Partai Golkar Sri Mulyahartono agar usulan penyertaan modal tersebut disetujui. Uang disiapkan oleh staf Ricky, Arniyanti Ayuningtyas.
Pada 29 November 2015, Tri mengirimkan SMS terusan dari Sri Mulyahartono yang menanyakan kejelasan dan mengancam bila tidak ada maka Sri Mulyahartono tidak akan ikut paripurna dan tidak menandatangani dan dibalas oleh Ricky bahwa ia akan memenuhi permintaan tersebut.
Sehingga pada paripurna tersebut, sisa anggaran penyertaan modal Pemprov Banten pun jadi salah satu usulan yang disahkan dan masuk ke dalam APBD 2016.
Uang 10.000 dolar AS itu rencananya akan diberikan di restoran Istana Nelayan Komplek Serpong Town Square pada 1 Desember 2015. Saat penyerahan uang, ketiganya pun ditangkap petugas KPK.
Perbuatan Ricky didakwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (anjas)