Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Kejagung Periksa Petinggi Media Nasional Terkait Mobile8

0

      Jakarta, jurnalsumatra.com – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Senin, memeriksa Dirut PT Media Nusantara Informasi Sururi Al Faraouq sebagai saksi dugaan korupsi kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile8 Telecom (PT Smartfren) tahun anggaran 2007-2009.
“Saksi Sururi Al Faraouq beserta enam saksi lainnya memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Amir Yanto di Jakarta, Senin.

      Keenam saksi lainnya yang diperiksa, Permadi Setianegara (Dirut PT Alphaomega Wahana Nusantara), Rosliani (Dirut PT Kasafta Lh Cipta), Yulianti (Dirut PT Kusuma Megah Perdana), Andreas Pudjo Sungkono, dan Lie Janiharjanto (Dirut PT Duta Pertiwi).
Kapuspenkum menjelaskan pemeriksaan itu untuk mengetahui jumlah transaksi-transaksi perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan, serta untuk mengetahui transaksi keuangan yang pernah dihitung dari wajib pajak PT Djaja Nusantara Komunikasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo.
Kejaksaan Agung meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengajuan restitusi pajak (pergantian pajak) dari PT Mobile8 Telecom ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya tahun 2012 agar masuk bursa di Jakarta.

      Dugaan korupsi itu setelah tim penyidik mendapatkan keterangan dari Direktur PT Djaya Nusantara Komunikasi bahwa transaksi antara PT Mobile8 Telecom dan PT Djaya Nusantara Komunikasi tahun 2007-2009 senilai Rp80 miliar adalah transaksi fiktif dan hanya untuk kelengkapan administrasi pihak PT Mobile8 Telecom akan mentransfer uang senilai Rp80 milar ke rekening PT Djaya Nusantara Komunikasi.
Transfer tersebut dilakukan pada Desember 2007 dengan dua kali transfer, pertama transfer dikirim senilai Rp50 miliar dan kedua Rp30 miliar. Namun faktanya PT Djaya Nusantara Komunikasi tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom. Permohonan restitusi pajak lalu dikabulkan oleh KPP, padahal transaksi perdagangan fiktif dan transaksi tersebut dilakukan saat PT Mobil8 Telecom.(anjas)