Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Terpidana Korupsi Bansos Akui Terima “Titipan” Penerima Hibah

0

Pekanbaru, jurnalsumatra.com – Terpidana korupsi dana hibah bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah mengakui bahwa dirinya menerima titipan penerima dana hibah dari seluruh legislator untuk selanjutnya diserahkan ke eksekutif.
Hal itu terungkap saat Jamal yang merupakan terpidana dalam perkara tersebut menjadi saksi untuk empat terdakwa lainnya pada sidang lanjutan korupsi Bansos Bengkalis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru, Rabu.

Dalam kesaksiannya untuk empat terdakwa yakni Rismayeni, Hidayat Tagor, Muhammad Tarmizi dan Purboyo itu, Jamal terang-terangan menyampaikan kepada majelis hakim yang dipimpin Amin Ismanto bahwa dirinya menerima titipan proposal calon penerima dana hibah untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Proposal itu selanjutnya diusulkan untuk masuk ke pada APBD 2012 dan APBD Perubahan 2012.
“Masing-masing rekan menyerahkan proposal ke saya untuk diajukan kepada eksekutif,” ujar Jamal.
Jamal yang merupakan mantan ketua DPRD kala pembahasan itu dilakukan mengatakan bahwa dirinya bertugas mengingatkan kepada Pemkab akan adanya “titipan” proposal dari rekan-rekan legislator.

“Yang ke saya itu bukan pengajuan. Tapi pengingat, kepada Bupati agar disampaikan melalui Sekda bahwa ini proposal dari kami,” lanjutnya.
Akan tetapi, kesaksian itu langsung dibantah oleh para terdakwa. Mereka meminta kepada mantan politisi PKS itu menjelaskan kapan menitipkan rekapan proposal ke terpidana. Namun Jamal dengan pasti menjawab bahwa mereka melakukannya di gedung DPRD, hanya saja dia tidak ingat kapan itu terjadi.
Keduanya terlibat tanya jawab setelah Hakim Ketua, Amin Ismanto mempersilakan terdakwa menanggapi kesaksian Jamal.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yusuf Luqita usai sidang menjelaskan jika Jamal Abdillah yang mengantar rekapan proposal yang diajukan oleh anggota legislatif ke Pemkab Bengkalis untuk diusulkan.
“Faktanya seperti itu, Jamal yang mengantar ke Sekda, Asmaran Hasan (almarhum) itu yang murni tidak cair, begitu juga perubahan, perubahan ketika itu ke sekretaris Bappeda,” ungkapnya.
Terkait proposal yang diajukan oleh anggota dewan tersebut menurut Luqita yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut, telah diaudit oleh BPKP Riau.
Berdasarkan hasil audit inilah kemudian ditemukan kerugian negara, dan ditetapkan tersangka tidak seluruh anggota dewan.

“Setelah BPKP turun dan audit investigasi, itulah ditemukan ke kelompok-kelompok, dan siapa-siapa yang membawa proposal,” urainya.
Sementara itu, pada sidang sebelumnya Selasa lalu (23/2) terungkap bahwa terjadi penambahan penganggaran untuk Bansos pada APBD 2012 dan APBDP 2012. Masing-masing terdiri dari Rp96 miliar menjadi Rp212 miliar dan Rp266 miliar menjadi Rp272 miliar.
Selain itu, pada sidang yang digelar pada hari yang sama tersebut, juga mengungkap adanya 2.132 penerima dana hibah yang diketahui menerima melalui transfer rekening tanpa ada pengawasan yang jelas.

Pada sidang itu, JPU menghadirkan sebanyak 11 orang saksi dimana Sekretaris Daerah Bengkalis Burhanudin serta Kepala Bappeda turut dihadirkan.
Sebelumnya, perkara korupsi berjamaah Bansos Bengkalis yang merugikan negara sebesar Rp31,3 miliar yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan sebanyak tujuh tersangka.
Ketujuh tersangka yakni mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keungan Kabupaten Bengkalis Azrafiani Aziz Rauf. Selanjutnya lima tersangka lainnya dari kalangan legislator adalah Rismayeni, Muhammad Tarmizi, Hidayat Tagor, Purboyo dan Jamal Abdillah.
Nama terakhir sebelumnya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada pekan lalu dengan hukuman delapan tahun penjara. Selain itu hak politik yang bersangkutan dicabut selama 10 tahun atas keterlibatannya melakukan korupsi Bansos Bengkalis.(anjas)