Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Peraturan Perundungan Jangan Hanya Lindungi Siswa Formal

0

Jakarta, jurnalsumatra.com – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat Venna Melinda mengatakan peraturan mengenai perundungan atau “bullying” jangan hanya melindungi siswa yang bersekolah di sekolah formal tetapi juga nonformal.
“Justru perlindungan anak-anak nonformal itu yang harus ditingkatkan karena mereka yang notabene anak yang tinggal di kolong jembatan, lebih rentan terhadap kekerasan seksual dan fisik,” ujar Venna dalam diskusi panel Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat “Sekolah Aman-Anti Kekerasan” di Jakarta, Senin.
Kasus perundungan yang terjadi di sekolah maupun di luar sekolah, lanjut dia, seperti gunung es. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mengubah paradigma semua pihak dan melakukan kerja sama agar perundungan tak terjadi lagi.
“Sebelum ada Permendikbud 82/2015 ini, anak yang mengalami perundungan tidak tahu harus mengadu kemana. Melalui Permendikbud ini diatur kemana anak tersebut harus mengadu,” jelas dia.
Bahkan jika sekolahnya defensif, maka anak korban perundungan tersebut yang dipaksa keluar dari sekolah.
Venna sendiri mengaku anaknya pernah mengalami perundungan, hal itu pula yang mendorongnya menjadi legislator dengan harapan kejadian yang menimpa anaknya tidak dialami anak lain.
Permendikbud 82/2015 berisi tentang pencegahanan dan penanggunlangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Venna mendorong agar Permendikbud tersebut didorong menjadi Perpres.
“Kalau di daerah Permendikbud itu dicuekin. Para guru lebih takut pada kepala daerah ketimbang menteri. Dengan diubah menjadi Perpres lebih bagus karena melibatkan semua pihak, bahkan anggota DPR pun bisa dilibatkan,” cetus dia.
Venna menegaskan bahwa masalah perundungan jangan dianggap enteng. Perundungan itu masalah kekerasan dan pelakunya harus diberikan hukuman, sehingga tercipta sekolah yang aman.
“Zaman sudah berubah, kalau dulu keliling taman itu hal wajar, tapi sekarang tidak. Pendekatan dilakukan secara pribadi. Oleh karena itu kompetensi guru juga perlu ditingkatkan,” tukas dia.
Sebelumnya,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan telah meluncurkan Program Sekolah Aman Anti Kekerasan di Lingkungan Pendidikan. Data Kemdikbud, sebanyak 2.208 anak berhadapan dengan hukum pada 2014.(Anjas)