Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


KEMENPAN-RB Akan Perbaiki Akuntabilitas Pemda Yang Rendah

0

Jakarta, jurnalsumatra.com- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan kementeriannya akan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah yang nilai akuntabilitasnya rendah melalui program intensif atau studi banding untuk aparatur sipil negara (ASN) daerah bersangkutan.
“Kita akan undang. Kalau nanti tidak ada yang inisiatif (mengikuti program intensif), kita akan tawarkan pada pemerintah-pemerintah daerah,” kata Yuddy di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin.
Program intensif tersebut dibuka bagi pemerintah daerah yang ingin mengirimkan aparat daerahnya untuk “magang” atau studi banding di Kementerian PAN-RB guna meningkatkan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
Maksud program tersebut bertujuan agar ASN pemerintah daerah paham bagaimana menjalankan tata kelola pemerintah yang baik, mengelola keuangan, merencanakan program-program pembangunan serta penganggarannya.
Selain itu juga mengenai pengawasan internal yang baik sehingga sistem kerja pemerintah berada pada rel yang benar.
Yuddy menilai program tersebut bermanfaat sebagai pembelajaran ASN dengan harapan bisa membawa kinerja tata kelola pemerintahan dengan standar nasional pada pemerintahan di daerah.
Ia menargetkan pada 2016 untuk menjalankan program tersebut di tiga hingga lima provinsi wilayah Indonesia Timur. Untuk saat ini, Kementerian PAN-RB memulainya dari Provinsi Papua dan Papua Barat yang memang memiliki nilai akuntabilitas yang rendah.
Selain Papua, Yuddy mengatakan, sejumlah provinsi lain yang dinilai perlu untuk diperbaiki tata kelola pemerintahannya melalui program intensif antara lain Maluku, Maluku Tenggara, Aceh, Sulawesi barat, Sulawesi Tenggara, dan sejumlah provinsi di Kalimantan.
Pada hari ini, Menteri PAN-RB meresmikan 18 ASN Pemprov Papua Barat yang berasal dari sejumlah kedinasan dan bermacam latar belakang disiplin ilmu untuk bekerja di beberapa kedeputian Kementerian PAN-RB.
Program tersebut akan dijalani selama tiga bulan dan setelahnya dikembalikan pada pemerintah daerah semula.(anjas)