Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Kejaksaan Awasi Penggunaan Dana Bimtek DPRD

0

     Makassar, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Negeri Makassar fokus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Makassar.
“Ada indikasi jika penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan Bimtek anggota DPRD tidak tepat dan inilah yang sedang kita telaah,” ujar Kepala Seksi Intelejen Kajari Makassar Andi Fajar Anugrah Setiawan di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, penggunaan dana Bimtek yang dilakukan sejumlah anggota DPDR Makassar saat ini masuk dalam telaahnya karena dana Bimtek itu perlu dipertanggunjawabkan.
“Dana itu kan perlu dipertanggunjawabkan penggunaannya. Meskipun dana Bimtek haknya legislator, tapi itu uang negara. Kedepannya penggunaanya itu akan kami awasi,” katanya.
Fajar mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan anggaran dana Bimtek tersebut. Guna memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
Ia menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Adwi Umar untuk dimintai keteranganya guna mengetahui soal mekanisme dan aturan soal dana Bimtek tersebut.
“Kami akan panggil Sekwan segera karena anggaran Bimtek bagi para anggota dewan ini sekitar Rp4 miliar,” sebutnya.
Ia menyatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah persoalan Bimtek bagi anggota DPRD Makassar yang banyak diributkan sejak beberapa hari ini terdapat unsur pelanggaran atau tidak, masih harus dilakukan telaah.
“Bimtek anggota dewan ini masih kita telaah dan belum bisa kami pastikan ada pelanggaran didalamnya atau tidak. Makanya, sejumlah pihak akan kami periksa,” katanya.
Andi Fajar mengaku, jika kegiatan Bimtek para legislator ini masih dalam tahap pengumpulan data dan bahan keterangan (Puldata dan Pulbaket). Jika dalam kegiatan tersebut terdapat unsur melawan hukum, maka akan ditingkatkan statusnya ke penyelidikan.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Makassar, Jumat (4/3), kembali melakukan kunjungan kerja ke Bali. Perjalanan dewan tersebut dalam rangka Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar selama tiga hari.
Namun, Sekretariat DPRD Makassar menolak memberikan informasi terhadap nama-nama dan jumlah legislator yang berangkat. Baik Sekretaris Dewan (Sekwan) maupun Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang saling melempar tanggung jawab.
Kabag Protokol Sekretariat DPRD, Puspawaty Hera menolak memberikan nama-nama legislator yang ikut dalam Bimtek, malah justru melempar tanggungjawab ke Bagian Umum Sekretariat DPRD.
“Datanya tidak ada di sini,” ketusnya.
Sekretaris DPRD Kota Makassar, Adwi Amin Umar juga menyarankan agar meminta daftar nama tersebut di Bagian Protokol karena surat tugas dewan dibuat oleh pihak protokoler DPRD Makassar.
Sekitar 45 anggota DPRD berangkat dengan didampingi dua orang staf sekretariat DPRD Makassar. Anggaran yang digunakan masing masing legislator mendapat Rp4,5 juta dengan etimasi biaya akomodasi, tidak termasuk biaya trasportasi lokal dan tiket pesawat pulang-pergi.
Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah menyayangkan sikap sekretariat DPRD yang tidak transparan, termasuk soal anggaran. Menurutnya, itu patut dipertanyakan, apa keuntungannya sekretariat menutupi Bimtek DPRD.
“Sekwan itu pengguna anggaran dan harus terbuka dalam hal apapun, tidak boleh menutup-nutupi seperti ini karena pertanggungjawabannya juga sama publik,” ujarnya.(anjas)