Alokasi Dana Desa NTT 2016 Rp3,620 Triliun

0

Kupang, jurnalsumatra.com – Alokasi dana desa untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2016 berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia  mencapai Rp3,620 triliun untuk 2.995 desa yang tersebar di 21 kabupaten dalam provinsi berbasis kepulauan itu.
Pagu dan jumlah desa sebanyak itu diakses di Kupang, Rabu melalui laman Kemenkeu http://www.djpk.kemenkeu.go.id dan merupakan akumulasi total anggaran dari alokasi dasar per desa dan kabupaten dan alokasi formula hingga jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk dalam desa itu.
Masih dari laman Kemenkeu itu disebutkan untuk alokasi per desa rata-rata akan mendapatkan dana sebesar Rp565 juta sehingga jika dikalikan dengan jumlah kabupaten rata-rata mencapai Rp1.771.596.285.
Jumlah ini menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Nusa Tenggara Timur Florianus Mekeng mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah yang diperoleh NTT pada tahun anggaran 2015 untuk setiap desa rata-rata Rp270 juta-Rp484 juta.
“Kami masih menunggu kepastian itu secara formal dari Jakarta, dalam hal ini dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), termasuk petunjuk pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis),” katanya.
Meski demikian katanya telah ada signal bahwa dana desa tahun 2016  masih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.
Prinsipnya dana itu tidak untuk bangun kantor desa, tetapi untuk pembangunan bagi kepentingan banyak orang seperti infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta usaha ekonomi produktif lainnya yang meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Florianus.
Mantan Kepala Badan Arsip Provinsi NTT itu menegaskan selain prioritas infrastruktur dan pemberdayaan, Dana Desa 2016 yang dicairkan dalam dua tahap itu (April dan Agustus) juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan (Kesra) sosial yang berhubungan langsung dengan kemanusiaan.
Misalnya untuk kelanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin tetapi memiliki kecerdasan yang baik di pedalaman, terpencil dan tertinggal dari aspek ekonomi produktif, jalan, jembatan dan irigasi.
“Inilah konsep pembangunan pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan pembangunan dengan asumsi desa menjadi ujung tombak pembangunan yang harus dikawal bersama,” katanya.
Pemanfaatan dana desa tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang mengatur dan menjamin desa diberi kewenangan untuk memutuskan apa yang akan dibangun di masing-masing desa.
Awalnya berdasarkan prosedurnya yaitu kepala desa mengajak BPD desa dan tokoh masyarakat untuk memutuskan apa yang lebih baik untuk manfaatkan dana desa, sehingga ada kesamaan pandangan dan pendapat karena dana desa bukan milik aparat desa, melainkan milik masyarakat desa yang dikelola aparat desa.
Misalnya di bidang kesehatan, misalnya fasilitas air bersih dan sanitasi. Jika angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, harus juga menjadi prioritas.(anjas)