Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Universitas Udayana Bentuk Pusat Studi Desa

0

Denpasar, jurnalsumatra.com- Universitas Udayana membentuk Pusat Studi Desa bekerja sama dengan Pemprov Bali yang bertujuan untuk mendampingi pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
“Dengan bantuan yang begitu besar dan SDM yang masih rata-rata kemampuannya, inilah Unud mencoba untuk lihat peluang ini,” kata Ketua Tim Pengelola Pusat Studi Desa Prof Dr I Ketut Rai Setiabudhi, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, dengan kondisi SDM di desa yang tidak merata, pihaknya khawatir jika dana tidak digunakan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat.
“Selain itu, yang paling penting adalah membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar hukum, agar kepala desa tidak salah dalam menggunakan anggaran. Padahal mereka tidak ada niat untuk menyalahgunakan anggaran,” ucapnya pada acara peresmian Pusat Studi Desa dan pelepasan KKN mahasiswa Universitas Udayana itu.
Sejalan dengan pembentukan Pusat Studi Desa, mahasiswa Universitas Udayana dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata periode 12 diterjunkan untuk mendampingi sejumlah desa di Bali. Jumlah desa yang disasar sebanyak 29 desa di seluruh Bali dengan jumlah mahasiswa 479 orang.
“Oleh karena ada KKN kerja sama dengan pemerintah daerah, kami juga akan melakukan pemuktahiran data kemiskinan karena di desa itu mahasiswa yang diterjunkan dari berbagai fakultas” ujarnya.
Selanjutnya data tersebut, kata Rai Setiabudhi, akan diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali.
Sementara itu, Kepala BPMPD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan dengan dibentuknya Pusat Studi Desa dan juga mahasiswa Universitas Udayana diterjunkan KKN ke desa, hal itu untuk memastikan pemanfaatan dana di desa secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan lebih mempercepat pelayanan.
“Pendampingan secara formal sudah kami terjunkan, tetapi perguruan tinggi akan melakukan pendampingan terhadap manajemen pemerintahan, pelaporan, tata kelola dan sebagainya,” ucapnya.
Menurut dia, pola pendampingan itu, sangat sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarat. Di samping itu, ada sedikit perubahan format, dari KKN bahwa akan terus kontinyu, sampai desa itu mampu untuk melakukan suatu tata kelola yang baik.
Lihadnyana menambahkan, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk setiap desa di Bali besarnya bervariasi. Untuk desa di Kabupaten Badung misalnya besaran APBDesnya mencapai Rp6-12 miliar, sedangkan desa-desa di Kabupaten Buleleng dan Bangli, APBDesnya mencapai Rp1,5 miliar.(anjas)