Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Merusak Lingkungan, Usaha Galian Golongan C Bakal Ditertibkan

0
Terlihat Alat Berta Milik PT BRu Yang Mengeruk Galian C Di Desa Pulau Pinang.

Terlihat Alat Berta Milik PT BRu Yang Mengeruk Galian C Di Desa Pulau Pinang.

Lahat, jurnalsumatra.com – Usaha galian golongan C yang bertebaran di Bumi Seganti Setungguan ini, dinilai telah merusak lingkungan. Namun, sulit dihentikan, baik itu dari perseorangan maupun perusahaan.

“Terus terang, kalau untuk tambang batubara perusahaan sangat jelas, lain halnya dengan galian golongan C menyebar dimana-mana, sehingga sangat mengkhawatirkan sekali, terlebih lagi memperlihatkan kerusakan lingkungan,” ungkap Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE, belum dihadapan Anggota DPRD Provinsi Sumsel dan Kepala SKPD yang ada, belum lama ini.

Sebab, menurut orang nomor satu pemimpin Lahat ini, kalau dahulu penambangan galian golongan C mengambil batu di sungai, akan tetapi, kini, dipinggiran sungai, sehingga sedimen bertumpuk, tapi, arah aliran sungai berubah dan menyebabkan banjir.

“Karna itulah, dengan kedatangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Komisi IV dapat menertibkan para penambang yang izinnya sama sekali telah habis atau tidak diperpanjang lagi,” tambahnya.

Memang kata Aswari, untuk dapat menertipkan semua galian c yang ada, dibutuhkan sosialisasi tentang pertambangan, termasuk didalamnya materi kerusakan lingkungan dampak dari galian golongan C yang menyalahi procedural.

“Sosialisasi tentang pertambangan galian C hanya diketahui oleh pejabat setempat, dan pemegang IUP dapat berinteraksi, dimana, ini sangat jelek sekali, dimana, bantaran sungai menjadi rusak,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Ir Herpanto Msi didampingi Wakil Ketua, Yulius Maulana mengungkapkan, sektor tambang galian golongan C buat cemas dan khawatir, sulit mengontrolnya, bahwasanya izin batuan, terutama galian C diakomodir sesuai dengan peraturan gubernur (pergub) No 1/2016.

“Minerba, penertiban sedang dalam proses UPTD melakukan inventarisir, ada beberapa temuan, diantaranya banyak izin habis, tidak memperpanjang, diluar ijin melakukan menambang,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, UPTD Pertambangan dan Energi (Tamben) sudah bekerja dengan baik, data-data belum tersampaikan sudah berjalan, terkait ijin batuan, waktunya akan dilakukan serta berkoordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat, langkah penertiban dan pembuatan tim, terintegrasi menyelesaikan masalah mulai dari huluan,”

“Sesuai aturan berlaku, dimana, 100 meter kiri-kanan ditetapkan kawasan lindung dan konservasi, begitupun sungai kecil 50 meter kiri-kanan, dan ini memang harus diprioritaskan,” tegas Herpanto didampingi Yusmaulana. (Din)