DPRD Ternate Dukung Pengalihan Kelurahan Jadi Desa

0

Ternate, jurnalsumatra.com – DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) mendukung pengalihan status adminitrasi seluruh kelurahan di Pulau Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua menjadi desa seperti yang diwacanakan pemerintah kota (pemkot) setempat.
“Melihat tatanan kehidupan sosial masyarakat di ketiga pulau tersebut memang lebih tepat sistem pemerintahannya dialihkan dari kelurahan menjadi desa,” kata anggota Komisi I DPRD Kota Ternate M. Yamin di Ternate, Sabtu.
Kondisi pembangunan seluruh kelurahan di Pulau Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua tersebut yang masih tertinggal, juga akan lebih cepat tertangani jika dialihkan jadi desa karena akan mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat yang jumlahnya cukup besar.
Ia mengatakan, DPRD Kota Ternate saat berkunjung ke ketiga pulau tersebut sudah meminta aspirasi dari masyarakat setempat mengenai kemungkinan pengalihan seluruh kelurahan setempat menjadi desa dan mayoritas masyarakat menyatakan setuju, bahkan tidak sedikit yang medesak untuk segera realisasikan.
Oleh karena

itu, DPRD Kota Ternate akan berkoordinasi dengan Pemkot Ternate, termasuk dengan berbagai pihak terkait di pusat, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai kemungkinan pengalihan kelurahan di ketiga pulau tersebut menjadi desa.
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat di Pulau Hiri Djafar Noh mengatakan seluruh kelurahan di Pulau Hiri minim infrastrukutr, jalan misalnya belum semua wilayah di pulau itu memiliki akses jalan yang memadai, begitu pula air bersih belum tersedia.
Kelurahan di Pulau Hiri selama ini hanya mendapat dana pembangunan kelurahan dari Pemkot Ternate sebesar Rp100 juta per tahun, sehingga tidak mencukupi untuk membenahi berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, sementara sentuhan melalui proyek yang ditanggani instansi terkait di pemkot juga sangat terbatas.
“Kalau kelurahan di Pulau Hiri berupa menjadi desa otomatis akan mendapat dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun dan jumlah itu pasti akan mampu membiayai berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu DPRD dan Pemkot Ternate harus segera memproses pengalihan kelurahan menjadi desa itu,” katanya.(anjas)