Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Dakwaan Bupati Barru Terdakwa Minta Mobil Pajero

0

     Makassar, jurnalsumatra.com – Sidang perdana Bupati Barru, Sulawesi Selatan Andi Idris Syukur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terungkap jika terdakwa meminta mobil Mitsubishi Pajero.
“Saksi Muslim Salam kembali menemui terdakwa dan terdakwa Idris Syukur menanyakan mana mobil yang diminta. Dan dijawab oleh saksi nanti akan dilaporkam ke saksi Naharuddin selaku atasan saksi Muslim,” jelas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Paian Tumanggor dalam dakwaannya di PN Tipikor Makassar, Senin.
Dalam dakwaan jaksa yang dibacakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barru itu, pada 2012, PT Bosowa Grup bermaksud mendirikan pabrik semen di Kabupaten Barru.

     Untuk proses awal dalam merealisasikan pendirian pabrik semen, PT Semen Bosowa mengajukan permohonan kepada Bupati Barru Andi Idris Syukur berupa pengurusan izin eksplorasi tanah liat dan eksplorasi batu gamping.
Kemudian pada April 2012, perusahaan mengutus saksi Muslim Salam selaku Kepala Biro Direksi Grup Bosowa untuk menemui terdakwa Andi Idris Syukur dan mengutarakan maksud dan tujuan untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Barru yaitu akan mendirikan pabrik semen. Serta menanyakan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.
“Terdakwa Idris Syukur saat itu mengaku akan rapat dulu dengan jajaran SKPD-nya,” kata Tumanggor.

     Setelah itu Muslim Salam kembali menemui terdakwa di ruang kerjanya dan saat itu didampingi Kadis Pertambangan. Dalam pertemuan itu Muslim mendapatkan informasi mengenai persyaratan dalam pengajuan izin eksplorasi yang diinginkan oleh Bosowa Grup.
Pada 24 Juli 2012, grup Bosowa telah melakukan kegiatan untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan izin eksplorasi di Barru. Selanjutnya mendapat informasi dari Pemda Barru bahwa semua dokumen yang menjadi kepentingan pengurusan izin-izin eksplorasi sudah lengkap.
Sehari setelahnya pada 25 Juli 2012 Grup Bosowa memasukkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi ke Bupati Barru.

     Namun sebelum 25 Juli, pada waktu itu Bupati Barru menerima kunjungan Wakil Menteri Perhubungan yang akan meninjau Pelabuhan Garongkong dan dilanjutkan dengan jamuan makan siang di rumah jabatannya di mana saat itu juga rombongan dari Bosowa Grup sudah ada.
“Saat acara telah selesai, terdakwa mengantar rombongan Bosowa dan mengatakan kepada saksi Muslim Salam jika mobil yang kalian pakai semua itu bagus (Mutsubishi Pejero Sport). terdakwa juga mau mobil seperti ini yang akan dipakai untuk naik-naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa,” katanya.

     Meski seluruh persyaratan yang diminta oleh SKPD di Kabupaten Barru telah dipenuhi oleh PT Bosowa Grup, tapi IUP itu tidak kunjung dikeluarkan oleh terdakwa Andi Idris.
Bahkan Muslim Salam beberapa kali datang untuk menemui terdakwa untuk menyampaikan tindak lanjut IUP yang sudah lengkap persyaratannya, namun selalu dijawab nanti oleh terdakwa.
Pada pertengahan Agustus 2012, Muslim didampingi saksi lainnya Naharuddin yang tidak lain adalah atasannya kembali menemui terdakwa, tapi dijawab lagi nanti.
“Beberapa hari kemudian saksi Muslim Salam kembali menemui terdakwa dan terdakwa Idris Syukur menanyakan mana mobil yang diminta. Dan dijawab oleh saksi nanti akan dilaporkam ke saksi Naharuddin,” jelasnya.

     Karena adanya kekhawatiran dari grup Bosowa, maka selanjutnya pada 25 Agustus 2012, Muslim Salam bersama Naharuddin memenuhi permintaan terdakwa, yakni mobil jenis Mistsubishi Pajero Sport 2.5D GLX berwarna Abu Perak Metalik telah disiapkannya.
Pada 26 Agustus mobil tersebut diambil oleh suruhan terdakwa di Dealer Mistsubishi Bosowa Berlian beserta surat tanda nomor kendaraannya (STNK).
Sehari setelahnya pada 27 Agustus terdakwa menelepon dan menanyakan kepada saksi Muslim jika mobil tersebut atas nama Ahmad Manda dan bukannya atas nama istrinya Andi Citta Mariogi.
“Saksi kemudian menanyakan lagi kapan perizinan Bosowa keluar dan dijawab oleh terdakwa, ‘balik nama dulu ke atas nama istriku’,” sebutnya.

     Dalam kasus ini Idris dijerat dua pasal sekaligus, yakni Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Atas perbuatannya tersebut, tersangka yang baru sebulan ini dilantik menjadi kepala daerahh untuk periode keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Sementara Ketua Majelis Hakim, Andi Cakra Alam didampingi dua hakim lainnya menanyakan isi dakwaan itu terhadap terdakwa, apakah dakwaannya dimengerti atau tidak.
Terdakwa yang mendengar dakwaan yang dibacakan oleh tim JPU itu mengaku tidak mengerti tujuan dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum.(anjas)