Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Koruptor Bantuan Retribusi Daerah Dituntut Dua Tahun

0

     Denpasar, jurnalsumatra.com – Terdakwa I Made Darma yang diduga melakukan korupsi bantuan bagi hasil dana pajak daerah dan retribusi daerah dengan total Rp275 juta dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Gde Hariadi, di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu, JPU Gusti Ayu Rai Artini juga menuntut terdakwa dengan denda Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan.
“Selain hukuman denda terdakwa diwajibkan mengganti kekurangan kerugian negara Rp 12 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar harta bendanya akan disita dan dilelang dan jika belum mencukupi akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan,” ujarnya.
JPU menganggap perbuatan terdakwa yang merupakan mantan Bendesa Adat Samuan, Desa Carangsari, Petang, Badung, Bali terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dalam Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor.
“Mohon majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama dua tahun,” tegas JPU.

     Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sebagai Bendesa yang harusnya membantu masyarakat malah menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan bantuan untuk kepentingan pribadinya.
Selain itu, terdakwa pernah tersandung kasus narkoba dan yang meringankan hukuman mantan bendesa adat itu yakni bersikap sopan dalam sidang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar sidang, serta sudah mengembalikan kerugian Negara Rp263 juta.
Usai sidang, terdakwa yang tidak didampingi kuasa hukumnya, Ari Purwanto langsung menyatakan akan menyampaikan pembelaan (pledoi) dalam sidang berikutnya pecan depan.
Untuk itu, hakim menunda sidang pembelaan terdakwa hingga pekan depan (6/4). Dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa diduga telah melakukan korupsi bantuan bagi hasil dana pajak daerah dan retribusi daerah dari Kabupaten Badung sebesar Rp175 juta dan dari Pemerinta Provinsi Bali sebesar Rp100 juta.
Setelah uang dapat dicairkan, bantuan yang harusnya digunakan untuk kepentingan desa, justeru terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
Barang haram itu pula yang akhirnya mengantarkan kembali masuk ke dalam jeruji besi dan akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian Rp275 juta.(anjas)