Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Bupati Musirawas Berlakukan Fakta Integritas Perangi Narkoba

0

Musirawas. Jurnalsumatra.com- Bupati Musirawas, Sumatera Selatan, H Hendra Gunawan memberlakukan Fakta integritas terhadap seluruh Pegawai Negersi Sipil dalam jajarannya untuk memerangi penggunaan narkoba yang diduga sudah menyebar secara merata di wilayah itu.
Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para kepala desa wajib mendata tangani fatka integritas tersebut yang isinya antara lain tidak menggunakan narkoba dan berhenti memakai narkoba, kata hendra Gunawan kepada wartawan, Jumat.
Ia menegaskan masalah narkoba sudah menjadi isu nasional bahkan pemerintah pusat sudah menyatakan perang terhadap narkobat tersebut, pernyataan itu harus ditindak lanjuti hingga ke tingkat kabupaten termasuk Kabupaten Musirawas.
Kepada para kepala desa juga mengingatkan setiap akan dilantik wajib mendata tangani Fakta Intergritas tersebut, bagi yang tidak bersedia akan batal dilantik dan digantikan pada masyarakat lain yang lebih sanggup, karena tidak ada ampun bagi kepala desa yang menggunakan narkoba, sebab sudah menjadi kewajiban untuk diperangi.
Pekan lalu sudah dilakukan tes urin pada 137 dari 199 kepala desa, hasilnya akan diumumkan secara terbuka oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK), sedangkan kepala desa yang behasil lolos saat itu akan dites ulang.
“Kita targetkan seluruh kepala desa dilakukan tes urine agar pembasmian narkoba itu dimulai dari desa dan bagi kepala desa yang positif narkoab jangan kecil hati akan diberhentikan,” tandasnya.
Ketua BNN Musirawas Hendra Amoer mengatakan hingga saat ini belum bisa mempublikasi hasi tes urine yang dilakukan mendadak bagi ratusan kepala desa pekan lalu karena masih menunggu petunjuk Bupati Musirawas Hendra Gunawan.
“Untuk hasilnya sudah ada, tapi kita belum dapat mempublikasinya karena Pak Sekda akan mengadakan rapat terbatas terkait hasil tes tersebut,¿ katanya.
Ia memperkirakan rapat terbatas itu juga akan membahas bagi kepala desa yang tidak hadir atau pulang pada saat rakor, secara otomatis tidak ikut tes urine, sedangkan pak bupati menyarankan untuk dilakukan tes ulang bagi kepala desa yang tidak hadir atau melarikan diri sebelum dilakukan tes unrine tersebut.
Sedangkan untuk sanksi bagi kepala desa yang terbukti positif mengguknakan narkoba, itu merupakan wewenang Pemkab Musirawas untuk memberikan sanksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu adalah kebijakan bupati.
Kedepan sudah diagendakan untuk melakukan tes urine bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkab Musirawas, untuk teknis dan waktu belum dapat diinformasikan, ujarnya.
Ketua Pemuda Mandala Trikora (PMT) Musirawas Mirwan Batubara mendesak BNK harus transeparan dalam mengumumkan hasil tes urine para kepala desa itu ke publik dan saat ini sudah dipertanyakan masyarakat karena sudah satu pekan belum juga diumumkan.
“Mestinya BNK tidak terlalu lama mengumumkan hasil tersebut karena yang di tes cuma urine, keterlambatan itu akan mengundang persepsi dari kalangan masyarakat yang menduga adanya permainan,” katanya.(anjas)