Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Berdasarkan UU No 23/2014 PNS Pegawai Provinsi dan Pusat

0
Berdasarkan UU No 23/2014 PNS Pegawai Provinsi dan Pusat

Berdasarkan UU No 23/2014 PNS Pegawai Provinsi dan Pusat

Lahat, jurnalsumatra.com – Lebih kurang seribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat, akan dialihkan kewenangannya atau status kepegawaian dari urusan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi pegawai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pengalihan Status PNS ini Merujuk pada Undang-undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini disampaikan Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE melalui Plt Kepala Badan Kepagawain Daerah (BKD) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lahat, Nasrun Aswari SE MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Penyusunan Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian, M Ichsan Fadli SIP MM.

Dijelaskan M Ichsan, saat ini BKD Kabupaten Lahat telah melakukan verifikasi dan fasilidasi terhadap PNS di lingkungan Pemda Lahat yang akan dialihkan status kepegawaian menjadi Pegawai Provinsi dan Pegawai Pusat.

“Memang benar sekali, ada perubahan status yang dilakukan oleh BKN RI terkait PNS di seluruh Indonesia, dimana, BKN akan alihkan sejumlah PNS Kabupaten/Kota ke pusat dan ke Provinsi. Hal ini ketentuan berlaku. Dan saat ini kita sedang menverifikasi dan menfasilidasi data yang akan kita ajukan ke Provinsi,”katanya, ditemui, Jum’at (15/4).

Ia menyebutkan, pengalihan status PNS ke Provinsi dan pusat tersebut akan diikuti sebanyak delapan SKPD yang terdiri dari delapan Kementerian/Lembaga. Dimana personil pengalihan, yakni Kementerian Ketenagakerjaan dalam lingkup bidang Pengawas Ketenagakerjaan. Kemendikbud dalam bidang Pendidikan Menengah (Guru SMA/SMK). BKKBN dalam bidang Penyuluh/Petugas Lapangan KB. Kementerian Kehutanan dalam bidang Rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari Penyuluh Kehutanan dan Polisi Kehutanan.

Selanjutnya Kementerian Perhubungan dalam bidang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan B yang meliputi jabatan Pengelola Terminal Tipe A, Tipe B, dan Pengelola Jembatan Timbang. Kementerian ESDM dalam bidang Metrologi Legal (Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan) yang meliputi jabatan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bidang Penyuluhan Perikanan Nasional yang meliputi jabatan Penyuluh Perikanan. Kemendagri dalam bidang urusan pemerintahan umum.

“Ada 8 SKPD yang PNSnya bakal dialihkan ke Provinsi dan pusat. Ke 8 SKPD tersebut adalah, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas perdagangan, BP4K atau penyuluh perikanan, Dinas pertambangan, Dinas tenaga kerja, serta BKKBN,”tuturnya.

Ichsan menambahkan, untuk BKKBN PNSnya akan dialihkan ke pemerintah pusat, sedangkan Dinas Pendidikan, Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, Penyuluh perikanan BP4K, Dinas tenaga Kerja, semunya dialihkan ke Provinsi.

“Oleh sebab itulah, kita sedang melakukan pendataan dan koordinasi dengan delapan SKPD tersebut,” paparnya.

Dirinya menuturkan, yang paling banyak PNS dialihkanke Provinsi adalah dari Dinas Pendidikan (Disdik), yakni ada sebanyak 712 guru baik dari guru SMA/SMK sederajat di Kabupaten Lahat.

“Yang paling banyak adalah PNS dari Disdik Kabupaten Lahat yang dialihkan ke Provinsi Sumsel ada sebanyak 712 PNS dari guru SMA/SMK sederajat di Kabupaten lahat. sedangkan untuk Disnaker ada 2 PNS, dan untuk BKKBN, Penyuluh perikanan serta  Distamben dan lainnya bisa tanyakan langsung ke masing-masing instansi bersangkutan,” terang Ichsan.

Ichsan mengungkapkan, pelaksanaan pengalihan tersebut akan berlaku pada 1 Oktober 2016 mendatang. “Jika berlaku, nanti ada penandatanganan yang dilakukan oleh Bupati, DPRD dan Gubernur terkait pengalihan PNS Kabupaten/Kota ke Provinsi dan pusat,” imbuhnya. (Din)