Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Pusat Pangkas DBH, Pemprov Sumsel Optimalkan Pajak Daerah

0
Pusat Pangkas DBH, Pemprov Sumsel Optimalkan Pajak Daerah

Pusat Pangkas DBH, Pemprov Sumsel Optimalkan Pajak Daerah

Palembang, jurnalsumatra.com – Pemangkasan dana bagi hasil (DBH) minyak dam gas (migas) oleh pemerintah pusat harus segera disikapi. Solusinya, Pemprov Aumsel harus mengoptimalkam pajak daerah agar bisa peningkatan pendapatan daerah.

Hal tersebut diungkapkan ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramandha usai paripurna DPRD Sumsel, Kamis (21/4). “Dengan penurunan dana bagi hasil migas otomatis pajak daerah adalah sumber utama untuk membangun daerah,” kata Giri.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, dengan penurunan dana bagi hasil migas itu menjadi masalah bagi daerah, sehingga harus beralih pada sumber pendapatan lain yakni pajak daerah. “Pajak daerah itu termasuk pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak air permukaan dan retribusi-retribusi, ini yang harus dioptimalkan lagi,” katanya pula.

Dia mengingatkan, bagaimana sistemnya perlu dibuat seefisien mungkin dan transparan sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran lagi.  “Kami juga minta sistem online dipercepat dalam pembayaran pajak,” ujarnya pula.

Sementara itu, anggota DPRD Sumsel Budiarto Marsul menyatakan capaian realisasi dana perimbangan atau dana bagi hasil (DBH) tahun 2015 untuk Sumsel sebesar 82,06 persen dari target Rp2,8 triliun. “Penyebab utama adalah adanya perubahan atau penurunan perhitungan DBH Sumsel tahun 2015 sebagaimana perubahan Perpres tentang DBH,” ujarnya

Karena itu, DPRD Sumsel merekomendasikan agar dalam penetapan target penerimaan DBH migas ke depan tidak mutatis mutandis (perihal mengubah apa yang perlu diubah, Red) mengambil angkanya sesuai peraturan menteri keuangan ataupun perpres. “DPRD Sumsel merekomendasikan kisaran angka 75-80 persen dari angka peraturan menteri keuangan atau perpres,” ulasnya.

Lanjutnya, untuk capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2015 sebesar 85,55 persen dari target sebesar Rp6,8 triliun. “Kondisi demikian harus menjadi perhatian serius semua pihak atas tidak tercapai target tersebut dengan melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan secara komprehensif,” pungkasnya (eka)