Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Mataram Usulkan Bekas Bandara Untuk Penerbangan Pendek

0

Mataram, jurnalsumatra.com- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan bekas Bandara Selaparang dapat dihidupkan untuk kegiatan penerbangan dengan rute pendek.
“Tujuannya, agar dapat memberikan dampak baik secara ekonomi maupun secara visual bisa terpelihara,” kata Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.
Pernyataan tersebut dikemukakannya menanggapi kondisi bekas Bandara Selaparang yang sejak operasionalnya pindah ke Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah, keberadaannya saat ini kurang dioptimalkan.
Menurutnya, berdasarkan rencana tata ruang kota dan wilayah, lahan bekas Bandara Selaparang dengan luas sekitar 8 hektare memang tidak boleh ada pembangunan secara masif.
Pasalnya, kawasan tersebut merupakan daerah resapan air sehingga harus dipertahankan, agar kawasan itu tetap bisa memberikan kontribusi sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
“Kalau sampai ada pembangunan yang dilakukan secara masif dikhawatirkan bisa mempengaruhi aspek lingkungan dan ekologis,” sebutnya.
Terkait dengan itu, Mohan berharap agar pihak Angkasa Pura I bisa lebih mengoptimalkan keberadaan bekas Bandara Selapang, salah satunya dengan melanyi penerbangan rute pendek.
Dia mengakui, saat ini keberadaan bekas Bandara Selaparang sudah difungsikan sebagai sekolah penerbangan oleh LIFT (Lombok Institute of Flight Technology), namun sejauh ini aktivitas sekolah penerbangan itu belum memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat di kota ini.
“Untuk itulah, kita mendorong agar Angkasa Pura I bisa memfungsikan kembali bekas bandara itu untuk melayani penerbangan rute pendek,” katanya.
Kendati, lanjut Mohan, pihaknya memahami mengelola dua bandara dalam satu wilayah tidaklah mudah.
Akan tetapi hal ini harus dipertimbangan karena jika Bandara Selaparang bisa dihidupkan lagi, maka itu bisa memberikan dampak bagi masyarakat dan pemerintah melalui pendapatan asli daerah(PAD) meskipun tidak signifikan.
Wakil wali kota menyebutkan, dalam pengelolaan bekas bandara ini, pemerintah tidak bisa ikut campur karena lahan tersebut bukan aset pemerintah kota.
“Komunikasi dengan Angkasa Pura sudah kita lakukan, namun Angkasa Pura juga masih mempertimbangkan apa yang menjadi semangat pemerintah kota, harapannya semangat kita itu sama dengan Angkasa Pura,” ucapnya.(anjas)