Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD Ramadhan


PEJABATBPPT Lombok Timur Diperiksa Polisi

0

Mataram, jurnalsumatra.com – Salah seorang pejabat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Lombok Timur, Senin, diperiksa penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
Pejabat yang dimaksud itu bernama Hasni, Kepala Bidang Pajak BPPT Lombok Timur.
Dia mengaku diminta pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi, saat masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran Perbendaharaan dan Akuntansi DPPKAD Kabupaten Lombok Timur.
“Saya datang ke sini untuk memenuhi panggilan penyidik terkait paket pengadaan parsel tahun 2014,” kata Hasni, yang ditemui usai dari ruang penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, Senin.
Namun, Hasni mengaku bahwa dirinya belum sempat memberikan keterangan apapun kepada penyidik. Melainkan, dia diminta untuk kembali ke ruang penyidik subdit III tipikor usai jam istirahat.
“Belum sempat diperiksa, karena penyidik katanya masih ada rapat dengan atasannya, jadi saya diminta untuk datang kembali setelah waktu ishoma (istirahat, sholat, dan makan),” ujar Hasni.
Terkait dengan pemeriksaannya, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Bagus Agus Wibowo, membenarkan bahwa yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bingkisan lebaran atau parsel di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2014.
“Sebagai saksi untuk melengkapi alat bukti penyidikannya,” ujar pria yang baru resmi diangkat sebagai Kasubdit III Tipikor Polda NTB, menggantikan pejabat lama AKBP Andy Hermawan.
Diketahui, pengadaan parsel di lingkup Pemkab Lombok Timur ini menelan anggaran sebesar Rp15,1 miliar, yang pendanaannya bersumber dari APBD daerah di tahun 2014.
Penyalurannya dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pemkab setempat menyalurkan parsel sebanyak 50.000 paket dengan nilai anggaran mencapai Rp12,4 miliar. Kemudian pada tahap kedua, pengadaan parsel sejumlah 13.500 dengan nilai anggaran mencapai Rp2,7 miliar.
Dikabarkan, dalam penyaluran parsel tersebut tidak seutuhnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, melainkan ada juga pihak pegawai negeri yang menerima. Hal itu pun dinilai sebagai bentuk penyimpangan, karena tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis).
Pada kepemimpinan Andy Hermawan, kasus ini masih menyisakan 106 instansi dari Pemkab Lombok Timur yang belum diperiksa, termasuk nilai kerugian negaranya yang masih di tangan BPKP Perwakilan NTB.
Rencana sebelumnya, setelah seluruh keterangan saksi rampung, pihak penyidik akan melakukan gelar perkara, dengan menetapkan tersangka dan alat bukti. Tanpa menunggu hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan NTB.(anjas)