LSM Indoman : Alex Noerdin Bohongi Kejagung

0
amrizal aroni berpose sejenak di pos penjagaan usai melaporkan alex noerdin di bareskrim mabes polri

amrizal aroni berpose sejenak di pos penjagaan usai melaporkan alex noerdin di bareskrim mabes polri

Palembang, jurnalsumatra.com – Pengakuan Alex Noerdin Gubernur Sumsel berkenaan dengan sudah mengembalikan dana hibah Bansos 2013 sebesar 15 milyar sesuai perintah BPK usai diperiksa Kejaksaan agung (kejagung) 29 April 2016 lalu disinyalir berbohong.

Menurut Amrizal Aroni ketua LSM Indoman pengakuan itu merupakan kebohongan, karena uang yang dikembalikan tersebut adalah uang kelebihan bayar dari beberapa pekerjaan proyek dan pengadaan barang dan jasa di beberapa SKPD, menurut hasil audit ada kelebihan bayar hal tersebut dikarenakan dari uji petik yang dilakukan oleh pemeriksa BPK kurang volume dan kemahalan harga namun tetap dibayar seratus persen. Rekomendasi inilah yang diperintahkan oleh BPK untuk dikembalikan senilai lebih kurang 15 milyar. Uang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dana bansos yang tengah disidik oleh Kejagung.

HASIL PEMERIKSAAN ATAS

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Anggaran (TA) 2013 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak

12 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

  1. Status Kepemilikan Penyertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada

PDAM Tirta Musi Tidak Jelas dan Proses Likuidasi PD Grafika Meru Belum

Berjalan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov. Sumsel) pada Neraca per 31

Desember 2013, telah menyajikan nilai Investasi Permanen sebesar

Rp643.185.903.927,54. Nilai investasi tersebut merupakan penyertaan modal kepada

perusahaan daerah dengan rincian pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rincian Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

pada Perusahaan Daerah

Nilai Investasi

No Nama Perusahaan Daerah 31 Desember 2013 31 Desember 2012

(Rp) (Rp)

1 PT Bank SumselBabel 413.218.068.749,20 368.645.264.599,68

2 PD Pertambangan dan Energi 100.274.947.691,00 86.983.508.497,00

3 PD Grafika Meru (GM) 377.682.795,00; 377.682.795,00

4 PD Perhotelan Swarna Dwipa 40.425.030.955,00 36.548.447.503,00

5 PD Prodexim 5.409.699.290,78 3.329.620.038,70

6 PT Asuransi Bangun Askrida 630.000.000,00 500.000.000,00

7 PT Swarna Dwipa Selaras 3.277.575.782,31 3.239.283.517,20

8 BPR Sumsel sebesar 78.286.675.058,06 71.706.732.530,86

9 PDAM Tirta Musi Palembang 287.854.029,80 287.854.029,80

10 PT Penjaminan Kredit Daerah 998.369.576,39 486.521.075,11

Jumlah 643.185.903.927,54 572.104.914.586,35

Permasalahan ini sebelumnya telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) BPK RI Nomor 15.C/LHP/XVIII.PLG/06/2013 tanggal 13 Juni 2013 yaitu temuan

dengan judul Status Kepemilikan Penyertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

kepada PDAM Tirta Musi Tidak Jelas dan Proses Likuidasi PD Grafika Meru Belum

Berjalan. Berdasarkan pemeriksaan atas tindak lanjut permasalahan tersebut, diketahui

bahwa belum ada tindak lanjut yang signifikan untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut terutama terkait tindak lanjut terkait penyertaan pada PDAM Tirta Musi.

Permasalahan yang ada terkait Status Penyertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

pada PDAM dan proses likuidasi PD Grafika Meru dapat diuraikan sebagai berikut.

  1. Status Kepemilikan Penyertaan Pemprov. Sumsel kepada PDAM Tirta Musi

Tidak Jelas

Angka penyertaan merupakan angka yang diambil dari Laporan Keuangan (audited)

PDAM Tirta Musi yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik,

dan Rekan. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa terdapat penyajian

penyertaan modal Pemprov. Sumsel sebesar Rp287.854.029,80, nilai tersebut

merupakan hasil pemeriksaan BPKP untuk Tahun Buku 2008 dimana penyertaan

tersebut dalam bentuk bantuan pemerintah provinsi untuk pemasangan pipa

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 4

distribusi pada Tahun 1970 –1979, namun rinciannya tidak ada.

Jumlah penyertaan modal pemerintah provinsi tersebut tidak pernah mengalami

perubahan, baik itu koreksi tambah atau kurang, bentuk kontribusi PDAM Tirta

Musi kepada Pemprov. Sumsel atas penyertaan tersebut juga tidak pernah ada setiap

tahunnya. Konfirmasi terakhir dengan Bidang Akuntansi BPKAD, mengungkapkan

bahwa belum ada hasil tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI agar Kepala Bagian

Akuntansi berkoordinasi secara intensif dengan pihak PDAM Tirta Musi mengenai

ketetapan hukum atas nilai penyertaan tersebut.

  1. Proses Likuidasi PD Grafika Meru Belum Berjalan

Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov. Sumsel selama lima tahun berturut-

turut sejak Tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa investasi pada PD Grafika Meru

disajikan sebesar Rp377.682.795,00 dalam Neraca. Nilai investasi tersebut tidak

pernah mengalami perubahan baik itu koreksi tambah atau kurang. PD Grafika Meru

sedang dalam proses likuidasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012

tanggal 12 Juni 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru yang dinyatakan bahwa

PD Industri Grafika Meru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan tanggapan Gubernur Sumatera Selatan atas temuan BPK RI seperti

tersebut di atas, diketahui bahwa telah dibentuk tim likuidasi PD Industri Grafika

Meru berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 393/KPTS/IV/2013

tanggal 30 April 2013 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PD Industri Grafika

Meru, yang bertujuan untuk meneliti Laporan Keuangan Likuidasi Perusahaan. BPK

RI telah merekomendasikan Tim Likuidasi PD Grafika untuk segera menyampaikan

laporan hasil kerjanya terutama kejelasan mengenai mekanisme pengalihan aktiva

dan penyelesaian kewajiban. Konfirmasi terakhir dengan Bidang Akuntansi BPKAD

diketahui bahwa proses penelitian masih dilakukan dan belum mendapatkan hasil.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat

(5) yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan

negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 74 yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah

daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun

anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan

modal daerah berkenaan;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

pada Pernyataan Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi pada Paragraf 15 yang

menyatakan bahwa investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah

investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan

dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga

hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan

internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;

2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan

pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 5

  1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pencabutan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah

Industri Grafika Meru pada Pasal 2:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh aktiva dan passiva PD Grafika Meru

dikembalikan kepada Pemprov. Sumsel;

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PD Grafika Meru wajib menyampaikan

neraca likuidasi kepada Pemprov. Sumsel;

3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa gubernur menunjuk auditor independen atau

aparat pengawasan untuk melakukan audit terhadap neraca likuidasi

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

Permasalahan di atas mengakibatkan:

  1. Penyajian investasi PDAM Tirta Musi dalam Neraca Pemprov. Sumsel diragukan

kewajarannya karena belum jelas status kepemilikannya;

  1. Hak dan kewajiban pemegang saham, direksi, dan pihak lain yang terkait tidak jelas;
  2. Penyajian nilai investasi PDAM Tirta Musi dan PD Grafika Meru sebesar

Rp665.536.824,80 (Rp287.854.029,80 + Rp377.682.795,00) tidak mencerminkan

nilai sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh:

  1. Belum adanya koordinasi yang intensif antara Bidang Akuntansi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Bagian Keuangan PDAM Tirta Musi

Palembang;

  1. Belum adanya hasil tim likuidasi dari Pemprov. Sumsel untuk meneliti Laporan

Keuangan Likuidasi PD Industri Grafika Meru yang bertujuan untuk melakukan

proses likuidasi dan kejelasan mengenai mekanisme pengalihan aktiva dan

penyelesaian kewajiban.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD menyatakan bahwa pihaknya telah

berkoordinasi dengan pihak PDAM Tirta Musi dengan surat Nomor 900/03256/BPKAD-

IV/2013 tanggal 19 September 2013 perihal Rincian Penyertaan Modal Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan kepada PDAM Tirta Musi Palembang, namun sampai saat ini

pihak PDAM belum dapat memberikan rincian. Sedangkan untuk PD Grafika Meru

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan kepada BPKP untuk

melakukan audit dan saat ini pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang

menunggu hasil pemeriksaan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:

  1. Kepala BPKAD secara berjenjang untuk memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi

BPKAD untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan Wakil Direktur

Keuangan PDAM Tirta Musi;

  1. Tim Likuidasi untuk segera menerbitkan laporannya atas penelitian terhadap

Laporan Keuangan Likuidasi Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 6

  1. Kerjasama kepada Pihak Ketiga Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Tidak

Sesuai Ketentuan

Pemprov. Sumsel dalam Neraca per 31 Desember 2013, telah menyajikan nilai

Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp438.481.518.913,72.

Kemitraan tersebut berupa kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak swasta

dengan mengembangkan aset yang dimiliki oleh Pemprov. Sumsel. Rincian kerjasama

BGS tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rincian Kerjasama BGS Pemprov. Sumsel dengan Pihak Ketiga

Obyek Kerjasama

No Mitra Kerjasama

Asal Aset Obyek BGS

1 Komplek Stadion Bumi Hotel, Palembang Convention PT GISI

Sriwijaya Gedung Sport Hall Center/GOR, dan Town Square

2 Tanah Kosong di Jakabaring Taman Rekreasi, Sarana Olaharga dan PT LSM

Fasilitas Perparkiran

3 Komplek Stadion Bumi Rumah Sakit, Mall dan Sarana Perparkiran PT PPM

Sriwijaya

4 Lapangan Tennis Indoor Sarana Pendidikan PT RJT

5 Museum Tekstil (Eks BP7 Prov. Hotel Heritage PT DKLN

Sumsel)

6 Tanah Kosong di Jakabaring Mall Jakabaring dan Sarana Perparkiran PT GP

7 Tanah Kosong di Jalan POM IX Hotel dan Sarana Perparkiran PT BJL

Angkatan 45 (PS Mall)

Hasil pemeriksaan fisik dan analisis dokumen menunjukkan bahwa terdapat dua

obyek kerjasama yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut.

  1. Kontribusi dari PT GP Belum Diterima

Kerjasama BGS Pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Penunjang Lainnya

di Jakabaring dilaksanakan oleh PT GP, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor

008/SPK/VI/2011 dan Nomor 001/GP-DIR/VI/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Lahan yang dimanfaatkan dalam BGS adalah tanah seluas ± 60.156 m² yang terletak

di Jalan H.A. Bastari Jakabaring Palembang.

Hasil wawancara dan pemeriksaan fisik pada tanggal 24 April 2014, menunjukkan

bahwa pembangunan gedung pusat perbelanjaan dan fasilitas pendukung telah

selesai dan telah dilakukan operasionalisasi sejak bulan Juni 2013. Hasil konfirmasi

kepada PT GP, menunjukkan bahwa PT GP memang belum melakukan penyetoran

atas kontribusi kepada Pemprov. Sumsel.

Berdasarkan pada Pasal 10 perjanjian kerjasama tersebut, pihak investor diwajibkan

memberikan kontribusi dengan cara sebagai berikut.

1) Untuk Mall, 1% dari pendapatan kotor setiap tahunnya;

2) Kontribusi parkir, pengelolaan parkir di lokasi Pusat Perbelanjaan dan fasilitas

penunjang akan dikelola oleh pihak kedua, yang mana hasil pendapatan dari

perparkiran akan dibagikan kepada para pihak, yang masing-masing pihak akan

mendapatkan 60% untuk pihak investor dan 40% untuk pihak Pemprov. Sumsel

dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir.

Pihak BPKAD telah mengirimkan surat teguran pembayaran kontribusi melalui surat

Nomor 900/0061/BPKAD-V/2014 tanggal 8 April 2014. Namun demikian, sampai

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 7

dengan pemeriksaan berakhir tanggal 19 Mei 2014, belum ada tanggapan dari pihak

investor.

  1. Objek BGS dengan PT RJT Tidak Sesuai Perjanjian

Kerjasama BGS Pembangunan Sarana Pendidikan Beserta Fasilitas Penunjangnya

dilaksanakan oleh PT RJT, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor

009/SPK/VI/2011 dan Nomor 001/RJT-DIR/VI/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Lahan yang dimanfaatkan dalam BGS adalah tanah seluas ± 2.820 m² dengan

Sertifikat Hak Pakai Nomor 405 Tahun 1997 yang terletak di Jalan POM IX

Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Berdasarkan Berita

Acara Serah Terima diketahui bahwa Tanah Bangunan Lapangan Tennis dan

Lapangan Basket Indoor di Jalan POM IX Seluas ± 2.820 m² diserahkan kepada PT

RJT untuk dibangun sarana pendidikan beserta fasilitasnya pada tanggal 28

November 2011.

Hasil wawancara dan pemeriksaan fisik pada tanggal 9 Mei 2014, menunjukkan

bahwa sarana pendidikan yang menjadi obyek perjanjian dikelola oleh Yayasan

Sekolah Palembang Harapan. Selain menempati gedung yang menjadi obyek BGS,

yayasan juga menempati dan menggunakan lapangan basket indoor, lapangan mini

soccer, gedung trampoline dan kolam pemanasan yang tidak termasuk dalam obyek

perjanjian.

Menurut keterangan pihak PT RJT, diketahui bahwa atas obyek-obyek yang dikuasai

akan dibuatkan perjanjian sewa menyewa yang mencakup objek diluar yang

dikerjasamakan untuk dikenakan kontribusi. Namun, sampai dengan pemeriksaan

berakhir tanggal 19 Mei 2014 perjanjian tersebut belum terealisasi.

  1. Nilai Obyek BGS dengan PT RJT Kurang dari yang Diperjanjikan

Kerjasama BGS Pembangunan Kawasan Gedung Olahraga (GOR) Jalan POM IX

Palembang dilaksanakan oleh PT RJT, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama

Nomor 009/SPK/VI/2011 tanggal 28 Februari 2011, yang melaksanakan

pengembangan tanah dengan membangun gedung sarana pendidikan beserta fasilitas

penunjang. Nilai investasi yang akan ditanamkan dalam obyek BGS adalah sebesar

Rp150.000.000.000,00. Hasil pengamatan fisik dan wawancara pada tanggal 9 Mei

2014, menunjukkan bahwa sarana pendidikan sudah beroperasi. Pada Tahun 2013,

pihak investor telah menunjuk appraisal independen untuk menilai investasi yang

telah ditanamkan. Untuk melaksanakan penilaian tersebut telah ditunjuk Kantor Jasa

Penilai Publik Doli Siregar dan rekan. Hasil penilaian aset yang dituangkan dalam

laporan Nomor DSR-PST/A/FAV/III/14/0235 tanggal 18 Maret 2014, menunjukkan

bahwa nilai pasar properti yang ditanamkan sebesar Rp64.681.000.000,00 termasuk

nilai pasar tanah sebesar Rp18.442.000.000,00. Dengan demikian, nilai investasi

yang ditanamkan tidak sesuai dengan komitmen yang dituangkan dalam perjanjian

kerjasama.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa SKPD yang mempunyai tugas memungut

dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib

mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut;

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 8

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:

1) Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa bangun guna serah adalah

pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah

disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;

2) Pasal 33 ayat (7) yang menyatakan bahwa hasil penerimaan sewa disetor ke Kas

Daerah;

3) Pasal 41 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa mitra bangun guna serah

yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi

kewajiban membayar kontribusi ke Kas Daerah berdasarkan hasil perhitungan

tim yang dibentuk oleh kepala daerah;

  1. Perjanjian Kerja Sama Nomor 008/SPK/VI/2011 dan Nomor 001/GP-DIR/VI/2011

tanggal 24 Februari 2011 Pasal 10 yang menyatakan bahwa sebagai kompensasi dari

diberikan hak yang diatur dalam perjanjian ini oleh pihak pertama kepada pihak

kedua, maka pihak kedua wajib memberikan kontribusi kepada pihak pertama,

dengan pembayaran tetap sebagai berikut.

1) Untuk mall, 1% dari pendapatan kotor setiap tahunnya;

2) Untuk kontribusi parkir, pengelolaan parkir di lokasi pusat perbelanjaan dan

fasilitas penunjang lainnya akan dikelola oleh pihak kedua yang mana hasil

pendapatan dari perparkiran akan dibagikan kepada pihak, yang masing-masing

pihak akan mendapatkan 60% untuk pihak kedua dan pihak pertama akan

mendapatkan 40%;

  1. Perjanjian Kerja Sama Nomor 009/SPK/VI/2011 dan Nomor 001/RJT-DIR/VI/2011

tanggal 28 Februari 2011 yang menyatakan bahwa:

  1. a) Pendahuluan Poin b yang menyatakan bahwa lahan yang dimanfaatkan dalam

BGS adalah tanah seluas ± 2.820 m² Sertifikat Hak Pakai Nomor 405 Tahun

1997 yang terletak di Jalan POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir

Barat I Kota Palembang;

  1. b) Pasal 3 yang menyatakan bahwa pihak kedua dengan kesanggupan terbaik

menyatakan bahwa jumlah investasi yang akan ditanamkan dalam obyek BGS

adalah sebesar Rp150.000.000.000,00.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

  1. Pendapatan daerah kurang diterima;
  2. Terdapat aset yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan operasional dan

pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

  1. Nilai manfaat dari perjanjian BGS berupa penerimaan aset tidak maksimal.

Hal tersebut disebabkan oleh:

  1. Kepala BPKAD kurang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama dengan

pihak ketiga;

  1. Kepala Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan BPKAD kurang optimal dalam

melakukan pengawasan kerjasama dengan pihak ketiga.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 9

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD menyatakan akan menyurati PT GP

untuk segera menyetorkan kewajibannnya dan terkait objek BGS dengan PT RJT,

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menginformasikan bahwa perjanjian sewa

menyewa lapangan basket indoor, lapangan mini soccer, gedung trampoline dan kolam

pemanasan sedang dalam proses. Sementara itu, terkait nilai objek BGS yang kurang dari

yang diperjanjikan, Pemprov. Sumsel menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena nilai

yang tercantum dalam perjanjian kerjasama adalah nilai investasi yang direncanakan

dengan memperhatikan luasan lahan yang akan dikelola, sedangkan nilai yang dicatat

dalam laporan keuangan adalah nilai appraisal berdasarkan metode nilai pasar properti

yang terbangun yang setiap tahunnya akan cenderung menunjukkan adanya kenaikan

nilai.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

Kepala BPKAD untuk:

  1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
  2. Menagih kontribusi yang belum dibayar oleh PT GP;
  3. Memperbaharui dan mengevaluasi perjanjian kerjasama bangun guna serah dengan

PT RJT terkait dengan penguasaan obyek diluar perjanjian dan nilai investasi yang

tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

  1. Memerintahkan Kepala Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan BPKAD supaya

lebih optimal dalam melakukan pengawasan kerjasama dengan pihak ketiga.

  1. Penatausahaan dan Pengelolaan Utang RS dr. Ernaldi Bahar Belum Tertib

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Neraca per 31 Desember 2013, telah

menyajikan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp158.219.229.868,66, dengan

rincian pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2013

No Uraian Jumlah (Rp)

1 Utang Jamsoskes Sumsel Semesta 20.165.556.642,46

2 Ganti Rugi Tanah pada Biro Pemerintahan & Dinas PU 881.617.056,00

Bina Marga

3 Tagihan Pihak Ketiga pada Dinas Perhubungan, 568.736.000,00

Komunikasi & Informatika dan Dinas PU Cipta Karya  TA

2013 dalam proses pembayaran di TA 2014

4 Biaya Berlangganan Internet RS Dr Ernaldi Bahar 4.125.000,00

5 Tagihan Pihak Ketiga atas Belanja TA 2013 pada 136.599.195.170,20

Beberapa SKPD

 Jumlah 158.219.229.868,66

Tagihan Pihak Ketiga atas Belanja TA 2013 sebesar Rp136.599.195.170,20, terdiri

atas tagihan belanja pada 22 SKPD yang belum terbayar pada Tahun 2013. Salah satu

SKPD tersebut adalah RS dr. Ernaldi Bahar, yang telah mencatat hutang kepada pihak

ketiga per 31 Desember 2013 sebesar Rp777.020.251,00, dengan rincian pada Tabel 4

berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 10

Tabel 4. Rincian Hutang Pihak Ketiga Pada RS dr Ernaldi Bahar

No. Nama Perusahaan Jumlah Hutang (Rp)

  1. PT IGM 154.656.336,00
  2. PT APL 141.832.571,00
  3. PT MUP 345.456.911,00
  4. PT AMS 69.008.805,00
  5. PT PPG 27.558.033,00
  6. PT EPM 38.507.595,00

 Jumlah 777.020.251,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan berupa dokumen dan faktur penagihan dari

rekanan, diketahui bahwa hutang tersebut merupakan hutang kepada supplier obat selama

bulan Juni s.d. Oktober 2013, dengan rincian pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Rincian Pemesanan Obat dan Faktur Penagihan Obat

Jumlah

No Nama Perusahaan Tanggal Pemesanan Keterangan

Faktur

  1. PT IGM 35 buah 20 Juni s.d. 23 Oktober 2013 Setiap faktur pesanan
  2. PT APL 23 buah 22 Juli s.d. 8 Oktober 2013 nominal dibawah

Rp10.000.000,00

  1. PT MUP 60 buah 20 Agustus s.d. 25 Oktober 2013
  2. PT AMS 16 buah 20 Agustus s.d. 11 September 2013
  3. PT PPG 9 buah 6 s.d. 31 Agustus 2013
  4. PT EPM 11 buah 12 Agustus s.d. 6 September 2013

Berdasarkan keterangan dari Asisten Apoteker Instalasi Farmasi RS dr. Ernaldi

Bahar, diketahui bahwa selama ini pemesanan obat kepada para supplier obat di atas

hanya berdasarkan telepon (by phone) saja sesuai dengan kebutuhan obat harian untuk

pasien yang diperkirakan oleh asisten apoteker yang bertanggungjawab di instalasi

farmasi tanpa adanya ikatan berupa kontrak kerja atau SPK yang ditandatangani oleh

pihak RS dr. Ernaldi Bahar dan supplier obat. Untuk selanjutnya, supplier obat kemudian

akan mengirimkan obat beserta faktur penagihan sesuai dengan pesanan yang diterima.

Berdasarkan keterangan dari Bagian Keuangan RS dr. Ernaldi Bahar, diketahui bahwa

obat yang dipesan langsung tersebut, rencananya akan dibayar dengan dana dropping

Jamkesmas, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013, dana dropping

Jamkesmas tidak juga turun sehingga hutang membengkak menjadi Rp777.020.251,00.

Supplier obat tidak akan memenuhi pesanan obat dari RS dr. Ernaldi Bahar jika tagihan

mereka belum juga dibayar, sehingga Direktur RS dr. Ernaldi Bahar berinisiatif

memasukkan hutang tersebut di dalam laporan keuangan rumah sakit yang kemudian juga

diakui di dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai hutang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

  1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, pada:

1) Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadaan Langsung dapat

dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan

ketentuan:

  1. a) Kebutuhan operasional K/L/D/I;

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 11

  1. b) Teknologi sederhana;
  2. c) Risiko kecil; dan/atau
  3. d) Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan

dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket

pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

2) Pasal 55 Tanda Bukti Perjanjian:

  1. a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa tanda bukti perjanjian terdiri atas:

(1) bukti pembelian;

(2) kuitansi;

(3) Surat Perintah Kerja (SPK); dan

(4) surat perjanjian.

  1. b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti pembelian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang

nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

  1. c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa kuitansi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya

sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

  1. d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa SPK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah);

  1. e) Ayat (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk

Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan pada Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas

Menuju Akrual Pernyataan Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban Paragraf 11 yang

menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 18:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran

pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan

dalam jumlah yang cukup;

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penganggaran untuk setiap pengeluaran

APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Permasalahan di atas mengakibatkan pembayaran atas hutang RS dr. Ernaldi Bahar

sebesar Rp777.020.251,00 belum memenuhi aspek legalitas.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 12

Hal tersebut disebabkan oleh:

  1. Direktur RS dr. Ernaldi Bahar kurang cermat dalam melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan hutang;

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan RS dr. Ernaldi Bahar kurang cermat dalam

melaporkan hutang.

Atas permasalahan tersebut, Direktur RS dr Ernaldi Bahar menyatakan bahwa

hutang tersebut berasal dari pembelian obat yang akan dibayarkan dengan dana

Jamkesmas, namun sampai dengan tahun anggaran berakhir terhadap klaim bulan Juni

s.d. Desember 2013 belum dibayarkan. Selain itu, pada TA 2013 terdapat efisiensi atas

anggaran pembelian obat sebesar Rp1.827.000.000,00. Untuk kedepannya pihak rumah

sakit telah menyiapkan MoU dengan distributor tentang penyediaan obat untuk pasien

JKN ataupun pasien umum.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

Direktur RS dr. Ernaldi Bahar untuk:

  1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutang di lingkungan kerjanya;
  2. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan RS dr. Ernaldi Bahar supaya lebih

cermat dalam melaporkan hutang.

  1. Kesalahan Penganggaran Belanja Daerah pada Dua SKPD Sebesar

Rp11.903.791.000,00

Pemprov. Sumsel pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2013, telah

menganggarkan belanja sebesar Rp6.221.526.149.006,89 dan telah direalisasikan sebesar

Rp5.678.703.610.531,20 atau 91,28% dari anggaran. Pengujian secara uji petik pada dua

SKPD yaitu BPKAD serta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (Dinas PU Cipta Karya),

menunjukkan adanya kesalahan penganggaran sebesar Rp11.903.791.000,00, dengan

uraian sebagai berikut.

  1. BPKAD

Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pemeliharaan

Jalan JSC yang Seharusnya Dianggarkan pada Belanja Modal Sebesar

Rp5.340.791.000,00

Pada TA 2013, BPKAD telah menganggarkan Belanja Barang sebesar

Rp62.107.122.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.132.345.603,00 atau

90,38% dari anggaran. Salah satu kegiatan dalam belanja barang tersebut yaitu

belanja pemeliharaan jalan.

Kegiatan pemeliharaan rutin berkala area Jakabaring Sport City (JSC) yaitu

pemeliharaan jalan di lingkungan JSC dianggarkan pada belanja pemeliharaan

sebesar Rp5.340.791.000,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT TRA,

berdasarkan kontrak Nomor 03/PBJL/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus

  1. Pekerjaan telah selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)

Nomor 06b/PBJL/BPKAD/BAPP/2013 tanggal 14 Agustus 2013. Atas pekerjaan

tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp5.340.791.000,00.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 13

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

lapangan pada tanggal 7 Februari 2014, diketahui bahwa rincian item pekerjaan

adalah berupa perkerasan berbutir lapis pondasi aggregate A, Perkerasan Aspal

Laston Lapis Aus AC-WC dan lain-lain, sehingga pekerjaan tersebut termasuk

kategori peningkatan jalan dan bukan pemeliharaan rutin. Berdasarkan hal tersebut,

seharusnya pekerjaan tersebut dianggarkan melalui belanja modal dan bukan sebagai

belanja barang.

  1. Dinas PU Cipta Karya

Kesalahan Penganggaran pada Belanja Barang yang Seharusnya Dianggarkan

pada Belanja Modal Sebesar Rp6.563.000.000,00

Dinas PU Cipta Karya pada TA 2013 telah menganggarkan Belanja Barang yang

Akan Diserahkan pada Pihak Ketiga pada akun Belanja Barang sebesar

Rp112.658.952.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp91.084.763.148,00 atau

80,85% dari anggaran. Pengujian atas belanja tersebut menunjukkan bahwa terdapat

kesalahan penganggaran pada Kegiatan Pembangunan Asrama Haji Lanjutan Kota

Palembang.

Kegiatan Pembangunan Asrama Haji Lanjutan Kota Palembang dianggarkan pada

belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat sebesar Rp6.563.000.000,00.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT PMU dengan kontrak Nomor

08/SPPP/Asrama Haji/DPU.CIPTA KARYA/TPB/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 420/DPU-CIPTA KARYA-TPB/2013 tanggal 12

Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp6.563.000.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor 12901/SP2D/1.03.03.01/2013

tanggal 20 Desember 2013.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen kontrak dan fisik di lapangan pada

tanggal 25 April 2014, menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah berupa

pembangunan fisik asrama haji. Berdasarkan Dokumen Berita Acara Penyerahan

Sementara bulan Februari 2014, pengelolaan dan pemeliharaannya diserahkan

kepada Badan Pengelola Asrama Haji Sumatera Selatan.

Berdasarkan keterangan dari Dinas PU Cipta Karya, dinyatakan bahwa asrama haji

tersebut akan diserahkan kepada Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat

Daerah. Menurut keterangan dari Biro Umum dan Perlengkapan, dijelaskan bahwa

asrama haji tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tercatat

di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung dan Bangunan pada Biro Umum

dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya

belanja tersebut dianggarkan pada belanja modal dan bukan sebagai belanja barang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan pada Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas

Menuju Akrual, pada:

1) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan

Realisasi Anggaran Paragraf 36, yang menyatakan bahwa belanja operasi adalah

pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 14

memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja

pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial;

2) Buletin Teknis Nomor 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi Bab

III, yang menyatakan bahwa belanja yang diperuntukkan kepada instansi

vertikal (jika ada) atau sumbangan yang diberikan kepada pihak lain, yang

sifatnya sukarela dan tidak mengikat direklasifikasi ke akun hibah;

3) Buletin Teknis Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja

Pemerintah, Bab V.C.1.b, yang menyatakan bahwa belanja barang adalah

pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai

untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan,

dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada

masyarakat dan belanja perjalanan;

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 42 Ayat (1), yang menyatakan bahwa belanja hibah digunakan untuk

menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok

masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

2) Pasal 52:

  1. a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja barang/jasa sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas

bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;

  1. b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja barang/jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material,

jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,

cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana

mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,

pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas

pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan

lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis;

3) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan

pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah

ditetapkan dalam APBD;

Permasalahan di atas mengakibatkan:

  1. Belanja Barang lebih catat sebesar Rp11.903.791.000,00 (Rp5.340.791.000,00 +

Rp6.563.000.000,00);

  1. Belanja Modal kurang catat sebesar Rp11.903.791.000,00 (Rp5.340.791.000,00 +

Rp6.563.000.000,00).

Hal tersebut disebabkan oleh:

  1. TAPD kurang cermat dalam mengalokasikan anggaran;
  2. Kepala BPKAD lalai dalam menganggarkan belanja sesuai jenisnya.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 15

  1. Kepala Dinas PU Cipta Karya lalai dalam menganggarkan belanja sesuai jenisnya.

Atas permasalahan tersebut:

  1. Sekretaris Daerah menyatakan mengakui bahwa terjadi kesalahan pengganggaran

pada kegiatan tersebut dan kedepannya akan menjadi perhatian pihak Sekretariat

Daerah;

  1. Kepala Dinas PU Cipta Karya menyatakan mengakui bahwa terjadi kesalahan

penganggaran pada kegiatan tersebut yang seharusnya belanja modal, tetapi dalam

pelaksanaannya menggunakan belanja barang yang akan diserahkan pada

masyarakat/pihak ketiga.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:

  1. TAPD agar lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran;
  2. Kepala BPKAD agar lebih cermat dalam menganggarkan belanja sesuai jenisnya;
  3. Kepala Dinas PU Cipta Karya agar lebih cermat dalam menganggarkan belanja

sesuai jenisnya.

  1. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada RS dr. Ernaldi Bahar Terlambat

Disetorkan Sebesar Rp34.884.480,00 dan Digunakan Langsung Sebesar

Rp330.924.520,00

Pada TA 2013, Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar menganggarkan penerimaan sebesar

Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.818.382.390,00 atau 84,85% dari

anggaran. Realisasi penerimaan tersebut terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan

sebesar Rp3.794.382.390,00 dan Lain-lain Penerimaan sebesar Rp24.000.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan kas pada Bendahara Penerimaan RS dr. Ernaldi Bahar

pada tanggal 29 Januari 2014, diketahui terdapat uang tunai yang dikuasai oleh

Bendahara Penerimaan sebesar Rp38.000.000,00. Uang tersebut merupakan penerimaan

atas Retribusi Pelayanan Pendidikan TA 2012 sebesar Rp8.076.960,00, TA 2013 sebesar

Rp29.507.520,00, TA 2014 sebesar Rp415.000,00 dan selisih pembulatan sebesar

Rp520,00.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas laporan perincian penerimaan, retribusi

pelayanan pendidikan terdiri atas kegiatan pendaftaran, administrasi MoU, Orientasi,

Praktek, Evaluasi, Honor Clinical Instructure (CI) dan sertifikat. Penerimaan yang

berasal dari pendaftaran, evaluasi, uji klinik kompetensi, 95 % dari jumah honor CI dan

sertifikat digunakan langsung untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Penerimaan yang

berasal dari administrasi MoU, orientasi, praktek dan 5% dari jumlah honor CI disetorkan

ke kas daerah sebesar 30% dari jumlah penerimaan bruto, sedangkan 70% diserahkan

kepada unit Diklat dan Litbang RS dr. Ernaldi Bahar. Sementara itu, untuk penerimaan

yang berasal dari kegiatan penelitian data awal seluruhnya diserahkan oleh Bendahara

Penerimaan kepada unit Diklat dan Litbang. Rincian penerimaan yang digunakan

langsung, diserahkan ke unit Diklat dan Litbang dan disetorkan ke Kas daerah untuk TA

2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 16

Tabel 6. Rincian Penerimaan RS dr. Ernaldi Bahar

Digunakan langsung

Disetorkan ke Kas

No Tahun Anggaran Diserahkan ke Unit Daerah

Kegiatan Pendidikan

Diklat dan Litbang (Rp)

(Rp)

(Rp)

1 2012 104.994.300,00 18.846.240,00 8.076.960,00

2 2013 144.533.100,00 62.550.880,00 26.807.520,00

 Jumlah 249.527.400,00 81.397.120,00 34.884.480,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pendapatan yang digunakan langsung

pada TA 2012 dan 2013 adalah sebesar Rp330.924.520,00 (Rp249.527.400,00 +

Rp81.397.120,00) dan yang disetorkan ke kas daerah sebesar Rp34.884.480,00.

Atas penerimaan sebesar Rp34.884.480,00, telah disetorkan ke Kas Daerah pada

tanggal 10 Februari 2014. Sedangkan penerimaan TA 2014 sebesar Rp415.000,00 masih

dipegang oleh Bendahara Penerimaan. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui

bahwa tarif untuk kegiatan pendaftaran, administrasi MoU, evaluasi, uji klinik

kompetensi, Honor CI dan sertifikat tidak diatur dengan perda melainkan hanya diatur

dengan Surat Keputusan Direktur RS dr. Ernaldi Bahar.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

  1. Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pungutan

selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah;

  1. Pasal 59 :

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan

penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;

2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas

umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat

sebagai inventaris daerah.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

  1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan terlambat dimanfaatkan sebesar

Rp34.884.480,00 dan kurang dicatat sebesar Rp330.924.520,00 (Rp249.527.400,00

+ Rp81.397.120,00);

  1. Membuka peluang penyalahgunaan atas penerimaan daerah.

Hal tersebut disebabkan oleh:

  1. Direktur dan Kepala Unit Diklat RS dr. Ernaldi Bahar belum mematuhi peraturan

yang berlaku atas pengelolaan pendapatan daerah;

  1. Bendahara Penerimaan lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Atas permasalahan tersebut, Direktur RS dr. Ernaldi Bahar menyatakan bahwa atas

temuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan teguran kepada Bendahara

Penerimaan agar mematuhi ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

Direktur RS Ernaldi Bahar untuk:

  1. Mematuhi peraturan yang berlaku atas pengelolaan pendapatan daerah;

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 17

  1. Menginstruksikan Kepala Unit Diklat RS dr. Ernaldi Bahar supaya mematuhi

peraturan yang berlaku atas pengelolaan pendapatan daerah;

  1. Menginstruksikan Bendahara Penerimaan supaya lebih cermat dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya.

  1. Harga Satuan Beberapa Kegiatan Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PU Cipta

Karya Ditetapkan Lebih Tinggi Sebesar Rp80.643.193,35

Hasil pemeriksaan dokumen secara uji petik pada kegiatan belanja modal,

menunjukkan terdapat ketinggian harga satuan sebesar Rp80.643.193,35, dengan uraian

sebagai berikut.

  1. Perluasan Pembangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera

Selatan Sebesar Rp25.161.708,00

Pelaksanaan kegiatan Perluasan Pembangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya

Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh CV VAA, berdasarkan Surat Perjanjian

Kontrak Nomor 104/RPUCIPTA KARYA/SPP/DPU.CIPTA KARYA-TPB/2013

tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp1.370.160.000,00, termasuk PPN 10%. Jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, diketahui terdapat analisis harga

satuan pekerjaan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga

terdapat ketinggian harga satuan pekerjaan sebesar Rp25.161.708,00, dengan rincian

pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Ketinggian Harga Satuan Pekerjaan Perluasan Pembangunan Gedung

Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan

 Volume Harga

Jumlah

No Pekerjaan Sat Satuan

Kontrak SNI Selisih (Rp)

(Rp)

  1. Pembesian Kolom 35 x 35 Kg 5.864,00 4.603,24 1.260,76 12.100,00 15.255.196,00
  2. Pembesian Balok Lantai

35 x 70 Kg 3.808,00 2.989,28 818,72 12.100,00 9.906.512,00

 Jumlah 25.161.708,00

  1. Perluasan Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (PMI) Provinsi Sumatera

Selatan Sebesar Rp55.481.485,35

Pelaksanaan kegiatan Perluasan Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (PMI)

Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh CV SRM, berdasarkan Surat Perjanjian

Kontrak Nomor 103/UDD/SPP/DPU.CIPTA KARYA-TPB/2013 tanggal 24 Juni

2013 senilai Rp2.235.813.400,00, termasuk PPN 10%. Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan selama 150 hari kalender.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, diketahui terdapat analisis harga

satuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI),

sehingga terdapat ketinggian harga satuan pekerjaan sebesar Rp55.481.485,35,

dengan rincian pada Tabel 8 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 18

Tabel 8. Ketinggian Harga Satuan Pekerjaan Perluasan Pembangunan

Gedung Unit Donor Darah (PMI) Provinsi Sumatera Selatan

Volume Bahan dan Upah (Rp) Volume Jumlah

No. Pekerjaan

Kontrak SNI Selisih (m3) (Rp)

  1. Beton K225 1.201.700,00 846.475,00 355.255,00 95,15 33.799.658,75
  2. Pasangan Keramik 40 x 40 155.582,00 111.463,58 44.118,42 374,05 16.502.495,00
  3. Acian 27.555,00 24.250,00 3.305,00 1.567,12 5.179.331,60

 Jumlah 55.481.485,35

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana  diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

  1. Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah

terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan

barang/jasa;

  1. Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk

pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk

peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan

diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

Permasalahan di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar

Rp80.643.193,35 (Rp25.161.708,00 + Rp55.481.485,35).

Hal tersebut disebabkan oleh:

  1. Kepala Dinas PU Cipta Karya kurang melakukan pengawasan dalam penyusunan

HPS;

  1. PPK masing-masing kegiatan kurang cermat dalam menyusun analisis harga satuan

HPS.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas PU Cipta Karya menyatakan mengakui

kesalahan dikarenakan menggunakan SNI Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Bappeda

Kota Palembang dan untuk yang akan datang akan mengunakan SNI yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

Kepala Dinas PU Cipta Karya untuk:

  1. Meningkatkan pengawasan dalam penyusunan HPS;
  2. Memerintahkan PPK masing-masing kegiatan supaya lebih cermat dalam menyusun

analisis harga satuan HPS.

  1. Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan

Dinas PU Bina Marga Terlambat Diselesaikan dan Belum Dikenakan Denda

Keterlambatan Sebesar Rp2.253.217.352,31

Pada TA 2013, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan belanja

modal sebesar Rp997.305.002.610,00 dengan realisasi sebesar Rp862.903.668.426,40 atau

86,52% dari anggaran. Hasil pemeriksaan fisik atas beberapa pekerjaan belanja modal

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 19

yang dilaksanakan oleh tiga SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas

PU Bina Marga, menunjukkan bahwa terdapat paket pekerjaan yang pelaksanaannya

terlambat, dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.253.217.352,31,

dengan uraian sebagai berikut.

  1. Pekerjaan Pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan

Pekerjaan Pengadaan Meubeler Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

dilaksanakan oleh CV PI, berdasarkan kontrak Nomor 29/KPM/DISDIK.SS/2013

tanggal 30 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp750.190.000,00. Jangka

waktu pelaksanaan konstruksi pekerjaan selama 60 hari kalender, terhitung sejak

tanggal 30 September s.d. 28 November 2013. Pekerjaan kemudian diaddendum

dengan addendum kontrak Nomor 55/KPM/Disdik.SS/2013 tanggal 29 November

  1. Jangka waktu pelaksanaan ditambah 50 hari kalender, terhitung sejak 29

November 2013 s.d. 17 Januari 2014. Atas pekerjaan tersebut, sampai dengan akhir

Tahun 2013 belum dilakukan pembayaran.

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 2 Desember 2013

menunjukkan bahwa terdapat item pekerjaan berupa kursi auditorium tipe LS-605B

sebanyak 310 unit senilai Rp702.150.000,00 yang belum datang. Selanjutnya, tim

BPK melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 3 Februari

  1. Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa item

pekerjaan berupa kursi auditorium tipe LS-605B sebanyak 310 unit tersebut telah

terpasang semuanya dengan lengkap.

Kursi auditorium tipe LS-605B sebanyak 310 unit tersebut telah diterima oleh Dinas

Pendidikan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 04/PMK/Disdik.SS/2014

tanggal 13 Januari 2014. Sehingga atas keterlambatan pekerjaan tersebut, harus

dikenakan denda keterlambatan selama 46 hari (29 November 2013 s.d. 13 Januari

2014) dengan nilai sebesar Rp34.508.740,00 (Rp750.190.000,00 x 1/1000 x 46 hari).

  1. Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan/Kedokteran Program Pengadaan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Mata Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2013 dilaksanakan oleh PT FKM, berdasarkan Kontrak

Nomor 027/2353/Alkes/Kontrak/APBD/Kes/2013 tanggal 13 September 2013

dengan nilai sebesar Rp19.828.234.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 85

hari kalender mulai tanggal 13 September s.d. 6 Desember 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Nomor 12.24.08/BAST/Kes/I/2013 tanggal 24 Desember 2013. Atas pekerjaan

tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp19.828.234.000,00, dengan SP2D

Nomor 08149/SP2D/1.02.01.01/2013 tanggal 25 September 2013 sebesar

Rp3.965.646.800,00 dan SP2D Nomor 13719/SP2D/1.02.01.01/2013 tanggal 24

Desember 2013 sebesar Rp15.862.587.200,00.

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Desember 2013

menunjukkan bahwa terdapat item barang belum dilakukan uji fungsi, Berita Acara

Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang belum ada, certificate of

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 20

origin (coo) belum dilampirkan serta terdapat beberapa item barang yang belum

datang. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 20 Februari 2014 dilakukan

pemeriksaan fisik kembali. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa barang

telah diterima seluruhnya dan telah dilakukan uji fungsi.

Berdasarkan pengujian atas dokumen pendukung berupa Surat Pengantar Barang,

Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, dan Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi,

diketahui bahwa terdapat beberapa item barang yang terlambat datang dan terlambat

dilakukan uji fungsi dengan keterlambatan antara 4 s.d. 18 hari. Atas keterlambatan

tersebut, seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp194.107.414,20.

Rincian item barang dan besarnya denda keterlambatan pada Lampiran 1.

  1. Dinas PU Bina Marga

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pengujian fisik secara uji petik terhadap

beberapa pekerjaan, diketahui terdapat pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan

rekanan harus dikenakan denda sebesar Rp2.024.601.198,11, dengan uraian sebagai

berikut.

1) Penggantian Jembatan Air Kayu Mulu

Penggantian Jembatan Air Kayu Mulu dilaksanakan oleh PT TRA, berdasarkan

Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 632/164/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013

tanggal 25 Februari 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp15.568.305.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, terhitung mulai

tanggal 28 Februari s.d. 25 Oktober 2013.

Kontrak mengalami perubahan, terakhir dengan Amandemen ke 4 Nomor

632/164.F/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013

tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi 303 hari

kalender. Pekerjaan tersebut telah dibayar sebesar Rp11.870.832.562,50,

dengan rincian pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Realisasi Pembayaran Penggantian Jembatan Air Kayu Mulu

No Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp) Keterangan

  1. 01326/SP2D/1.03.01.01/2013 2 April 2013 3.113.661.000,00 Uang Muka
  2. 08052/SP2D/1.03.01.01/2013 24 September 2013 2.919.057.187,50 Angsuran I
  3. 08216/SP2D/1.03.01.01/2013 27 September 2013 2.919.057.187,50 Angsuran II
  4. 10717/SP2D/1.03.01.01/2013 28 November 2013 2.919.057.187,50 Angsuran III

Jumlah 11.870.832.562,50

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan laporan kemajuan fisik tanggal 24

Desember 2013, menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan mencapai

97,619%. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara

Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 172/BA-PHO/KPA.WIL.II

/PU.BM/II/2014 tanggal 14 Februari 2014. Sehingga, penyelesaian pekerjaan

penggantian Jembatan Air Ujan Mas mengalami keterlambatan selama 48 hari.

Dengan demikian, pihak rekanan harus dikenakan denda keterlambatan sebesar

Rp17.792.704,42 (2,381% x Rp15.568.305.000,00 x 48 x 1‰).

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 21

2) Penggantian Jembatan Air Ujan Mas

Penggantian Jembatan Air Ujan Mas dilaksanakan oleh PT GU, berdasarkan

Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 632/165/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013

tanggal 25 Februari 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp11.661.477.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, terhitung sejak

diterbitkannya SPMK tanggal 28 Februari s.d. 25 Oktober 2013.

Kontrak mengalami perubahan, terakhir dengan Amandemen Kontrak IV

Nomor 632/165.F/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/XII/2013 tanggal 27 Desember

2013 tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak dan tambah

kurang pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 303 hari

kalender dan nilai kontrak menjadi Rp10.495.329.300,00. Pekerjaan tersebut

telah dibayar lunas sebesar Rp10.495.329.300,00, dengan rincian pada Tabel 10

berikut.

Tabel 10. Realisasi Pembayaran Penggantian Jembatan Air Ujan Mas

No Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp) Keterangan

  1. 01250/SP2D/1.03.01.01/2013 28 Maret 2013 2.332.295.400,00 Uang Muka
  2. 06773/SP2D/1.03.01.01/2013 2 Agustus 2013 2.186.526.937,50 Angsuran I
  3. 08057/SP2D/1.03.01.01/2013 24 September 2013 2.186.526.937,50 Angsuran II
  4. 10599/SP2D/1.03.01.01/2013 26 November 2013 1.967.874.243,75 Angsuran III
  5. 01157/SP2D/1.20.05.02/2014 10 April 2014 1.297.339.316,25 Pembayaran Utang
  6. 02010/SP2D/1.20.05.02/2014 30 April 2014 524.766.465,00 Pembayaran Utang

Jumlah 10.495.329.300,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan laporan kemajuan fisik tanggal 24

Desember 2013, menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan mencapai

97,651%. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara

Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 171/BA-PHO/KPA.WIL.II

/PU.BM/II/2014 tanggal 14 Februari 2014. Sehingga, penyelesaian pekerjaan

penggantian Jembatan Air Ujan Mas mengalami keterlambatan selama 48 hari.

Dengan demikian, pihak penyedia jasa harus dikenakan denda keterlambatan

sebesar Rp11.833.693,69 (2,349% x Rp10.495.329.300,00 x 48 x 1‰).

3) Pembangunan Jembatan Fly Over Simpang Jakabaring

Pembangunan Jembatan Fly Over Simpang Jakabaring dilaksanakan oleh PT

WK berdasarkan, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor

631/300/KPA/PEMB/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dengan

nilai kontrak sebesar Rp88.420.114.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan selama 250 hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya SPMK

tanggal 8 April s.d. 13 Desember 2013.

Kontrak mengalami perubahan, terakhir dengan Amandemen Kontrak IV

Nomor 631/1089/KPA/AMAND-KTR/PEMB/WIL.II/PU.BM/XII/2013 tanggal

27 Desember 2013 tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak dan

tambah kurang pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 315

hari kalender dan nilai kontrak menjadi Rp79.082.112.000,00. Pekerjaan

tersebut telah dibayar sebesar Rp75.128.006.400,00, dengan rincian pada Tabel

11 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 22

Tabel 11. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jembatan Fly Over Simpang Jakabaring

No Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp) Keterangan

  1. 04328/SP2D/1.03.01.01/2013 4 Juni 2013 17.684.022.800,00 Pembayaran Uang Muka
  2. 08638/SP2D/1.03.01.01/2013 11 Oktober 2013 5.020.892.250,00 Pembayaran I s.d. 5
  3. 00797/SP2D/1.20.05.02/2014 28 Maret 2014 12.939.215.100,00 Pembayaran Utang MC 6

s.d. 9

  1. 00828/SP2D/1.20.05.02/2014 28 Maret 2014 39.483.876.250,00 Pembayaran Utang

Jumlah 75.128.006.400,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan sertifikat bulanan (MC) Bulan

Desember 2013, menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan mencapai

47,445% atau sebesar Rp37.520.137.000,00. Berdasarkan Addendum Kontrak

IV Nomor 631/1089/KPA/AMAND-KTR/PEMB/WIL.II/PU.BM/XII/2013

Pasal 7, diketahui bahwa masa waktu pelaksanaan yang dikenakan denda adalah

50 hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2013 s.d. 16 Februari

  1. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 171/BA-PHO/FO-JKBR/KPA/WIL.II

/PU.BM/II/2014 tanggal 14 Februari 2014. Sehingga, penyelesaian pekerjaan

Pembangunan Jembatan Fly Over Simpang Jakabaring mengalami

keterlambatan selama 48 hari. Dengan demikian, pihak penyedia jasa harus

dikenakan denda sebesar Rp1.994.974.800,00 ((Rp79.082.112.000,00-

Rp37.520.137.000,00) x 48 x 1‰).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

  1. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana  diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 118 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan

Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan

pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;

2) Pasal 120 yang menyatakan bahwa selain perbuatan atau tindakan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 118 ayat (1), Penyedian Barang/Jasa yang terlambat

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

kontrak karena kesalahan Penyedian Barang/Jasa, dikenakan denda

keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau nilai

bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

  1. Kontrak Nomor 29/KPM/DISDIK.SS/2013 tanggal 30 September 2013 pada Pasal

12 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika Pihak Kedua setelah mendapat peringatan

tertulis dari Pihak Pertama sampai 3 (tiga) kali berturut-turut tidak dapat

mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini,

maka setiap kali terjadi kelalaian, Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi kelalaian

sebesar 1‰ (satu per mil) dari harga kontrak;

  1. Kontrak Nomor 027/2353/Alkes/Kontrak/APBD/Kes/2013 tanggal 13 September

2013, pada:

1) Pasal 6 ayat (6) yang menyatakan bahwa Pihak Pertama menerima penyerahan

pekerjaan setelah:

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 23

  1. a) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan

diterima oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil

Pekerjaan/Barang;

  1. b) Menyerahkan Berita Acara Uji Fungsi terhadap barang/peralatan yang

memerlukan uji fungsi yang ditandatangani Panitia Pemeriksa/Penerima

Barang;

  1. c) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pihak Pertama untuk

barang yang memerlukan garansi dan Certificate of Origin untuk barang-

barang yang memerlukannya;

2) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa bilamana terjadi keterlambatan di

dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah

ditetapkan, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar sebesar 1‰ (satu per

mil) dari nilai kontrak atau bagian kontrak yang belum dilaksanakan setiap hari

keterlambatan, dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai

kontrak;

  1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 632/164/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013

tanggal 25 Februari 2013 pada Pasal 21 bagian Denda, yang menyatakan khusus

untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka pihak kedua dikenakan denda

keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan, sebesar:

1) 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian

pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, maksimum 5% dari sisa

bagian kontrak yang belum dikerjakan;

2) 1/1000 dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan

belum berfungsi, maksimum 5% dari harga kontrak;

3) Keterlambatan dihitung sejak jangka waktu pelaksanaan berakhir.

  1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 632/165/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013

tanggal 25 Februari 2013 pada Pasal 21 bagian Denda, yang menyatakan khusus

untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka pihak kedua dikenakan denda

keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan, sebesar:

1) 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian

pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, maksimum 5% dari sisa

bagian kontrak yang belum dikerjakan;

2) 1/1000 dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan

belum berfungsi, maksimum 5% dari harga kontrak;

3) Keterlambatan dihitung sejak jangka waktu pelaksanaan berakhir.

  1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 631/300/KPA/PEMB/WIL.II/PU.BM/IV/2013

tanggal 8 April 2013 pada Pasal 21 bagian Denda, yang menyatakan khusus untuk

keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka pihak kedua dikenakan denda

keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan, sebesar:

1) 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian

pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, maksimum 5% dari sisa

bagian kontrak yang belum dikerjakan;

2) 1/1000 dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan

belum berfungsi, maksimum 5% dari harga kontrak;

3) Keterlambatan dihitung sejak jangka waktu pelaksanaan berakhir.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 24

Permasalahan di atas mengakibatkan:

  1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan dan Dinas PU Bina Marga tidak dapat segera memanfaatkan hasil

pekerjaan tersebut;

  1. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dikenakan sebesar

Rp2.253.217.352,31, yang terdiri atas:

1) Dinas Pendidikan yaitu CV PI sebesar Rp34.508.740,00;

2) Dinas Kesehatan yaitu PT FKM sebesar Rp194.107.414,20;

3) Dinas PU Bina Marga yaitu:

  1. a) PT TRA sebesar Rp17.792.704,42;
  2. b) PT GU sebesar Rp11.833.693,69;
  3. c) PT WK sebesar Rp1.994.974.800,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

  1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PU Bina

Marga kurang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;

  1. PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan tidak cermat dalam melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

  1. Rekanan tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam

kontrak.

Atas permasalahan tersebut:

  1. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan akan melakukan pemotongan SP2D atas

pembayaran pekerjaan pengadaan meubiler sebesar Rp34.508.740,00;

  1. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan

rekanan untuk menyetorkan sisa kekurangan denda keterlambatan sebesar

Rp140.548.741,20. Dinas Kesehatan telah melakukan pemotongan sebesar

Rp53.558.673,00 kepada PT FKM pada saat pembayaran SP2D Nomor

13719/SP2D/1.02.01.01/2013 tanggal 24 Desember 2013;

  1. Dinas PU Bina Marga menyatakan bahwa akan memerintahkan rekanan untuk

menyetorkan denda keterlambatan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas, Dinas PU Bina Marga telah

melakukan pemotongan pada saat pembayaran SP2D sebesar Rp2.006.808.493,69, yang

terdiri dari:

  1. PT GU sebesar Rp11.833.694,69 dengan melakukan pemotongan SP2D Nomor

01157/SP2D/1.20.05.02/2014 tanggal 10 April 2014;

  1. PT WK sebesar Rp1.994.974.800,00 dengan melakukan pemotongan SP2D Nomor

00828/SP2D/1.20.05.02/2014 tanggal 28 Maret 2014.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PU Bina Marga

untuk:

  1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
  2. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan supaya lebih cermat dalam

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung

jawabnya;

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 25

  1. Menarik denda keterlambatan dan menyetor ke Kas Daerah sebesar

Rp192.850.185,62 yang terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan yaitu CV PI sebesar Rp34.508.740,00

2) Dinas Kesehatan yaitu PT FKM sebesar Rp140.548.741,20

3) Dinas PU Bina Marga yaitu PT TRA sebesar Rp17.792.704,42.

  1. Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Barang pada Dinas PU Cipta Karya serta Dinas

Kelautan dan Perikanan Kurang Volume Sebesar Rp268.159.749,45

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada TA 2013 menganggarkan Belanja

Barang sebesar Rp1.185.256.181.040,00 dengan realisasi sebesar

Rp1.074.254.134.559,80 atau 90,63% dari anggaran. Berdasarkan pemeriksaan terhadap

pelaksanaan terhadap tiga kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan pada

Masyarakat/Pihak Ketiga pada Dinas PU Cipta Karya serta Dinas Kelautan dan Perikanan

menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp60.314.406,32. Sedangkan

pengujian terhadap dua kegiatan Belanja Barang pada Dinas PU Cipta Karya terdapat

kekurangan volume sebesar Rp207.845.343,13 dengan uraian sebagai berikut.

  1. Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1) Dinas PU Cipta Karya

Dinas PU Cipta Karya pada TA 2013 telah menganggarkan Belanja Barang

yang Akan Diserahkan pada Masyarakat/Pihak Ketiga pada akun Belanja

Barang sebesar Rp112.658.952.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp91.084.763.148,00 atau 80,85% dari anggaran. Pengujian atas beberapa

paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat

menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp17.386.086,32,

dengan uraian sebagai berikut.

  1. a) Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak Lorong Sepakat RT 03

Kelurahan Ulak Lebar Lubuk Linggau

Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak Lorong Sepakat RT 03 Kel. Ulak

Lebar Lubuk Linggau dilaksanakan oleh CV SB, berdasarkan kontrak

Nomor PL.30/SPPP/DPUCIPTA KARYA-TRPP/VII/2013 tanggal 12 Juli

2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp178.184.000,00. Jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung dari tanggal 12

Juli s.d. 9 Oktober 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pertama (PHO) Nomor 286d/DPU-CIPTA KARYA-TRPP/IX/2013

tanggal 20 September 2013. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 95%

atau sebesar Rp169.274.000,00, dengan SP2D Nomor

01589/LS/1.20.05.02/2014 tanggal 24 April 2014.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

lapangan pada tanggal 24 April 2014, menunjukkan bahwa pekerjaan cor

beton yang telah dilakukan pada 2 ruas jalan yaitu gang STA 0+000 s.d.

0+082,5 dan lorong sepakat STA 0+000 s.d 0+146,2 terdapat kekurangan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 26

volume pekerjaan sebesar Rp14.035.115,50. Ketebalan beton yang

terpasang dan dapat diterima bervariasi antara 8 s.d. 18 cm, sedangkan

ketebalan rancangan yang dipersyaratkan bervariasi antara 12 s.d. 20 cm,

3

sehingga terjadi kekurangan volume beton sebesar 15,37 m atau senilai

3 3

Rp14.035.115,50 (15,37 m x Rp913.150,00/m ).

  1. b) Revitalisasi Kawasan Wisata Air Terjun Temam Lubuk Linggau

Revitalisasi Kawasan Wisata Air Terjun Temam Lubuk Linggau

dilaksanakan oleh CV TS, berdasarkan kontrak Nomor

P.31/SPPP/DPU.CIPTA KARYA-TRPP/IV/2013 tanggal 25 April 2013,

dengan nilai kontrak sebesar Rp405.241.000,00. Pekerjaan mengalami

addendum pekerjaan berdasarkan CCO tambah kurang pekerjaan Nomor

P.31/CCO/SPPP/DPU.CIPTA KARYA-TRPP/VI/2013 tanggal 17 Juni

  1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender

terhitung dari tanggal 25 April s.d. 22 Agustus 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pertama Pekerjaan Konstruksi Nomor 269a/DPU-CIPTA KARYA-

TRPP/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah

dibayar 100% atau sebesar Rp405.241.000,00, dengan rincian pada Tabel

12 berikut.

Tabel 12. Realisasi Pembayaran Revitalisasi Kawasan Wisata Air Terjun Temam

Lubuk Linggau

No Nomor SP2D Tanggal SP2D Jumlah (Rp) Uraian

1 02862/SP2D/1.03.03.01/2013 8 Mei 2013 121.572.300,00 Uang Muka

2 08006/SP2D/1.03.03.01/2013 20 September 2013 263.406.650,00 Pembayaran

Angsuran I dan II

3 12296/SP2D/1.03.03.01/2013 16 Desember 2013 20.262.050,00 Pembayaran

Angsuran III

Jumlah 405.241.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

lapangan pada tanggal 24 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat

kekurangan volume sebesar Rp3.350.970,81, dengan rincian pada Tabel 13

berikut.

Tabel 13. Kekurangan Volume Revitalisasi Kawasan Wisata Air Terjun Temam Lubuk Linggau

Volume Harga

Selisih Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

(Rp)

II Pekerjaan Pedestrian Tangga

1 Cor Jalan Setapak ad 1:2:3 M3 31,13 28,05 3,08 777.032,54 2.393.260,22

III Pekerjaan Mushola + WC

 Pekerjaan Lantai

1 Pek Lantai Keramik 30×30 M2 87,18 81,45 5,73 167.139,72 957.710,60

Jumlah 3.350.970,82

2) Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan pada TA 2013 menganggarkan Belanja Barang

yang Akan Diserahkan pada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Akun Belanja

Barang sebesar Rp19.480.988.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 27

Rp18.977.813.200,00 atau 97,42% dari anggaran. Pengujian atas satu kegiatan

belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat berupa pengadaan kapal

penangkapan >30 GT dan alat tangkap menunjukkan adanya kelebihan

pembayaran sebesar Rp42.928.320,00.

Pengadaan Kapal Penangkapan >30 GT dan Alat Tangkap dilaksanakan oleh

PT KMM, berdasarkan kontrak Nomor 050/071/SPPBJ/III/Dislutkan/2013

tanggal 1 Juli 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp7.192.601.000,00. Jangka

waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 2

Juli s.d. 28 November 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pertama (PHO) Nomor 050/200.1/BA/III/Dislutkan/2013 tanggal 25 November

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp7.192.601.000,00, dengan rincian pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Rincian Pembayaran Pengadaan Kapal Penangkapan >30 GT dan Alat Tangkap

No Nomor SP2D Tanggal SP2D Jumlah (Rp) Uraian

1 05925/SP2D/2.05.01.01/2013 17 Juli 2013 1.438.520.200,00 Uang Muka 20%

2 07380/SP2D/2.05.01.01/2013 2 September 2013 2.877.040.400,00 Pembayaran

Termin I

3 12049/SP2D/2.05.01.01/2013 13 Desember 2013 2.517.410.350,00 Pembayaran

Termin II

4 12987/SP2D/2.05.01.01/2013 20 Desember 2013 359.630.050,00 Pembayaran

Terakhir

Jumlah 7.192.601.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

pada tanggal 15 Maret 2014, menunjukkan terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp10.732.080,00 per kapal atau Rp42.928.320,00 untuk 4

kapal, dengan rincian pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Rincian Kekurangan Volume Kapal Penangkapan >30GT dan Alat Tangkap

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

D.3 Interior

1 Rak Gudang dan Dapur Kg 58,32 0,00 58,32 31.500,00 1.837.080,00

E.1 Jendela dan Pintu

1 Jendela Aluminium + Tempered Bh 11,00 9,00 2,00 1.875.000,00 3.750.000,00

Glass Screen 60 cm x 50 cm

2 Pintu Kayu Toilet, Dapur dan Bh 3,00 2,00 1,00 590.000,00 590.000,00

Gudang

H.2 Lampu Penerangan

1 Lampu Penerangan Ruang Bh 9,00 4,00 5,00 370.000,00 1.850.000,00

Akomodasi, AC 220 V

H.3 Lampu Navigasi DC-12 V

1 Stern Light, 12 Volt-20 W Bh 1,00 0,00 1,00 750.000,00 750.000,00

2 Lampu Peta 12 Volt-20 W Bh 1,00 0,00 1,00 750.000,00 750.000,00

I.3 Perlengkapan Navigasi

1 Jam dinding Bh 1,00 0,00 1,00 980.000,00 980.000,00

2 Mistar Jajar Set 2,00 1,00 1,00 125.000,00 125.000,00

3 Jangka Bh 2,00 1,00 1,00 100.000,00 100.000,00

J u m l a h untuk 1 kapal 10.732.080,00

Jumlah untuk 4 Kapal 42.928.320,00

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 28

Kapal ini sudah diserahkan pada 4 Kelompok Nelayan yaitu KUB NM, KUB

BS, KUB Mnj dan KUB SBL dengan Berita Acara Serah Terima Nomor

050/106.1 s.d. 4/III/DKP-SS-TKP/2013 tanggal 25 November 2013.

  1. Belanja Barang pada Dinas PU Cipta Karya

Pada TA 2013, Dinas PU Cipta Karya telah menganggarkan Belanja Langsung

sebesar Rp151.446.558.000,00. Hasil pemeriksaan dokumen dan pengujian fisik

secara uji petik pada dua kegiatan menunjukkan terdapat pekerjaan kurang volume

sebesar Rp207.845.343,13, dengan uraian sebagai berikut.

1) Pembangunan Asrama Haji (Lanjutan) Sebesar Rp202.161.934,06

Pembangunan Asrama Haji (Lanjutan) Kota Palembang dilaksanakan oleh PT

PMU, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 08/SPPP/Asrama

Haji/DPU.CIPTA KARYA/TPB/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai

kontrak sebesar Rp6.563.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 180 hari kalender, terhitung mulai tanggal 24 Juni s.d. 20 Desember

2013.

Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 420/DPU-CIPTA

KARYA-TPB/2013 tanggal 12 Desember 2013. Pekerjaan tersebut telah

dibayar 100% atau sebesar Rp6.563.000.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

12901/SP2D/1.03.03.01/2013 tanggal 20 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 25 April 2014 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp202.161.934,06, rincian pada Lampiran 2.

2) Pembangunan SPAM IKK Gumay Talang Kabupaten Lahat Sebesar

Rp5.683.409,07

Pembangunan SPAM IKK Gumay Talang Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh

PT Sel, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor

690/826/SPK/DPU.CIPTA KARYA-AMPL/2013 tanggal 26 Agustus 2013

dengan nilai kontrak sebesar Rp2.684.181.500,00. Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan selama 120 hari kalender, terhitung mulai tanggal 26 Agustus s.d. 23

Desember 2013.

Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 1176/DPU-CIPTA

KARYA-AMPL/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013. Pekerjaan tersebut telah

dibayar 95% atau sebesar Rp2.549.972.425,00, terakhir dengan SP2D Nomor

13393/SP2D/1.03.03.01/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 17 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp5.683.409,07, dengan rincian pada Tabel 16 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 29

Tabel 16. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Gumay Talang

Kabupaten Lahat

Harga Volume

No Uraian Pekerjaan Sat Jumlah (Rp)

Satuan (Rp) Rancangan Pemeriksaan Selisih

1 Water Level Air Ls 3.000.000,00 1,00 0,00 1,00 3.000.000,00

2 Pekerjaan m1 55.919,50 300,00 276,10 23,90 1.336.476,05

Pengadaan Pipa

PVC (RR) dia. 100

mm (S-12,5)

3 Pekerjaan m1 56.357,03 300,00 276,10 23,90 1.346.933,02

Pemasangan Pipa

PVC dia. 100 mm

termasuk Galian,

penimbunan

kembali, perpihan

dan pengangkutan

material, koneksi

lengkap sesuai

gambar

 Jumlah 5.683.409,07

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

  1. Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya

pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

  1. Pasal 89 Ayat (4) yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan

konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Hal tersebut mengakibatkan:

  1. Terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp262.476.340,38, dengan rincian:

1) Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp219.548.020,37, dengan rincian:

  1. a) CV SB sebesar Rp14.035.115,50;
  2. b) CV TS sebesar Rp3.350.970,82;
  3. c) PT PMU sebesar Rp202.161.934,06;

2) Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu PT KMM sebesar Rp42.928.320,00,

  1. Terjadinya potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan pada Dinas PU Cipta

Karya, yaitu PT Sel sebesar Rp5.683.409,07.

Hal tersebut disebabkan oleh:

  1. Kepala Dinas PU Cipta Karya serta Dinas Kelautan dan Perikanan kurang

melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan;

  1. PPK, PPTK, pengawas lapangan, dan panitia pemeriksa kegiatan kurang cermat

dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;

  1. Panitia Penerima Pekerjaan masing-masing kegiatan tidak cermat dalam

melaksanakan tugas.

Atas permasalahan tersebut:

  1. Kepala Dinas PU Cipta Karya menyatakan akan memerintahkan rekanan

pembangunan asrama haji (lanjutan), Pembangunan SPAM IKK Gumay Talang Kab.

Lahat dan pekerjaan Revitalisasi kawasan Air Terjun Temam Lubuk Linggau untuk

menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Untuk kegiatan Pembangunan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 30

Jalan Lorong Sepakat RT 03 Kel. Ulak Lebar Lubuk Linggau akan dipotong dari

pembayaran retensi sebesar Rp7.937.288,00, sedangakan sisanya akan diperintahkan

kepada rekanan untuk menyetor.

  1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan akan memerintahkan rekanan

untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.

Menindaklanjuti atas kelebihan pembayaran pada Kegiatan Pengadaan Kapal pada

Dinas Kelautan dan Perikanan, rekanan telah menyetor ke Kas Daerah pada tanggal 20

Mei 2014 sebesar Rp42.928.320,00.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

Kepala Dinas PU Cipta Karya serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk:

  1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan;
  2. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan lebih cermat dalam

mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;

  1. Menginstruksikan Panitia Penerima Pekerjaan lebih cermat dalam melaksanakan

tugas;

  1. Menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada Dinas PU Cipta Karya dan

menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp219.548.020,38, yaitu:

1) CV SB sebesar Rp14.035.115,50;

2) CV TS sebesar Rp3.350.970,82;

3) PT MU sebesar Rp202.161.934,06;

  1. Memotong pembayaran retensi atas potensi kelebihan pembayaran pada Dinas PU

Cipta Karya atau menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah, yaitu

PT Sel sebesar Rp5.683.409,07.

  1. Pelaksanaan 47 Kegiatan Belanja Modal pada Delapan SKPD Kurang Volume

Sebesar Rp2.641.410.454,46

Dalam APBD TA 2013, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan

Belanja Modal sebesar Rp997.305.002.610,00 dengan realisasi sebesar

Rp862.903.668.426,40 atau 86,52% dari anggaran. Berdasarkan pemeriksaan atas 47

kegiatan Belanja Modal pada delapan SKPD diketahui bahwa terdapat kekurangan

volume sebesar Rp2.641.410.454,46, dengan uraian sebagai berikut.

  1. Dinas Pendidikan

Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap

beberapa paket pekerjaan belanja modal pada Dinas Pendidikan, menunjukkan

bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp353.234.680,81, dengan

uraian sebagai berikut.

1) Pembangunan Gedung SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sebesar

Rp49.590.705,23

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung SMP-SMA Olahraga Negeri

Sriwijaya dilaksanakan oleh PT TL, berdasarkan kontrak Nomor

147.SONS/DISDIK.SS/2013 tanggal 23 Agustus 2013, dengan nilai kontrak

sebesar Rp6.652.603.000,00. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai Berita

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 31

Acara Serah Terima PHO Nomor 370/SONS/DISDIK/2013 tanggal 13

Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp6.319.972.850,00, dengan rincian pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Rincian Pembayaran Pembangunan Gedung SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya

No Nomor SP2D Tanggal SP2D Jumlah (Rp) Uraian

1 08278/SP2D/1.01.01.01/2013 2 Oktober 2013 1.330.520.600,00 Uang Muka

2 08860/SP2D/1.01.01.01/2013 25 Oktober 2013 1.829.465.825,00 Pembayaran Termin I

3 11020/SP2D/1.01.01.01/2013 2 Desember 2013 1.829.465.825,00 Pembayaran Termin II

4 13381/SP2D/1.01.01.01/2013 23 Desember 2013 1.330.520.600,00 Pembayaran Termin III

Jumlah 6.319.972.850,00

Hasil pemeriksaan fisik, menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar

Rp43.508.869,33, dengan rincian pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Rincian Kekurangan Volume Pembangunan Gedung SMP-SMA Olahraga Sriwijaya

Volume

Harga

No Pekerjaan Sat Cek Jumlah (Rp)

Kontrak Selisih Satuan

Fisik

1 Pekerjaan Sloof 30/45 cm m3 44,58 42,10 2,48 4.673.518,40 11.590.325,63

beton bertulang K225

2 Pekerjaan Pasangan M 267,90 – 267,90 50.000,00 13.395.000,00

Listplank Woodplank

3 Pekerjaan Pasangan m2 831,74 803,24 28.50 225.000,00 6.412.500,00

Kuda-kuda Baja Ringan +

Atap Genteng Metal

Berpasir

4 Poor Beton Bertulang M 26.72 25.64 1.08 1.364.860,00 1.474.048,80

5 Plat Lantai 2 beton m3 82.46 75.59 6.87 1.311.590,00 9.010.623,30

6 Listplang beton m3 7.58 6.34 1.24 1.311.590,00 1.626.371,60

Jumlah 43.508.869,33

Disamping kekurangan volume, terdapat juga koreksi atas harga satuan berupa

Miniple Beton. Harga satuan pekerjaan menurut RAB sebesar Rp1.364.860,00,

sedangkan menurut revisi sebesar Rp1.311.590,00. Sehingga, terdapat selisih

sebesar Rp53.270,00 (Rp1.364.860,00 – Rp1.311.590,00). Volume pekerjaan

sebesar Rp114,17/m. Sehingga, terjadi kelebihan pembayaran sebesar

Rp6.081.835,90 (114,17 m x Rp53.270,00/m).

2) Pembangunan Lanjutan SMAN Internasional Sumatera Selatan Sebesar

Rp52.222.376,10

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Lanjutan SMAN Internasional Sumatera

Selatan dilaksanakan oleh PT PMU, berdasarkan kontrak Nomor 449/KPLSI

/DISDIK.SS/2013 tanggal 18 Juni 2013, dengan nilai kontrak sebesar

Rp14.220.000.000,00. Kontrak kemudian mengalami addendum, terakhir

melalui CCO Nomor 05/TIM CCO/Disdik.SS/2013 tanggal 25 September 2013.

Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Serah Terima PHO

Nomor 545/KPLSI/DISDIK/2013 tanggal 6 Desember 2013. Atas pekerjaan

tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp14.220.000.000,00, dengan rincian

pada Tabel 19 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 32

Tabel 19. Rincian Pembayaran Pembangunan Lanjutan SMAN Internasional

Sumatera Selatan

No Nomor SP2D Tanggal SP2D Jumlah (Rp) Uraian

1 05226/SP2D/1.01.01.01/2013 28 Juni 2013 2.844.000.000,00 Uang Muka

2 07633/SP2D/1.01.01.01/2013 11 September 2013 2.844.000.000,00 Pembayaran

Termin I

3 08727/SP2D/1.01.01.01/2013 22 Oktober 2013 3.555.000.000,00 Pembayaran

Termin II

4 10024/SP2D/1.01.01.01/2013 18 Nopember 2013 2.133.000.000,00 Pembayaran

Termin III

5 10024/SP2D/1.01.01.01/2013 13 Desember 2013 2.133.000.000,00 Pembayaran

Termin IV

 13138/SP2D/1.01.01.01/2013 23 Desember 2013 711.000.000,00 Pembayaran

Termin V

(Pemeliharaan)

Jumlah 14.220.000.000,00

Hasil pemeriksaan fisik, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp52.222.376,10, berupa pekerjaan Cor Beton K225. Volume

3

pekerjaan menurut kontrak sebesar 517,04 m , sedangkan volume pekerjaan

3

yang terpasang sebesar 473,95 m . Harga satuan pekerjaan sebesar

3

Rp1.211.937,25/m . Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar

3 3 3 3

43,09 m (517,04 m – 473,95 m ) atau sebesar Rp52.222.376,10 (43,09 m x

3

Rp1.211.937,25/m ).

3) Pekerjaan Rehabilitasi Pagar SLB Negeri Pembina Sebesar

Rp41.281.334,21

Pekerjaan Rehabilitasi Pagar SLB Negeri Pembina dilaksanakan oleh CV AP

HK, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 41/RSBBS/DISDIK.SS

/2013 tanggal 24 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp817.000.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 hari kalender, terhitung sejak

SPMK ditandatangani atau dari tanggal 24 Juli s.d. 10 Desember 2013.

Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 49/AP-

HK/XI/2013 tanggal 21 November 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar

95% atau sebesar Rp776.150.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

11718/SP2D/1.01.01.01/2013 tanggal 10 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 23 dan 28 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp41.281.334,21. Rincian pada Lampiran 3.

4) Pekerjaan Pembangunan, Revitalisasi, dan Renovasi Beserta Sarana dan

Prasarana Tempat Penitipan Anak (TPA) di Palembang Sebesar

Rp28.541.716,05

Pekerjaan Pembangunan, Revitalisasi, dan Renovasi Beserta Sarana dan

Prasarana TPA di Palembang dilaksanakan oleh CV CA, berdasarkan Surat

Perjanjian (Kontrak) Nomor 050.g/PAUD/Disdik.SS/2013 tanggal 9 Juli 2013

dengan nilai kontrak sebesar Rp1.230.967.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 33

pekerjaan selama 120 hari kalender, terhitung sejak tanggal 8 Juli s.d. 4

November 2013.

Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 062/CA/XII/2013

tanggal 4 November 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau

sebesar Rp1.230.967.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

13708/SP2D/1.02.01.01/2013  tanggal 24 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 23 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp28.541.716,05. Rincian pada Lampiran 4.

5) Pekerjaan Rehabilitasi Kantor, Lapangan Parkir, Drainase dan Gapura

SMKN Sumatera Selatan Sebesar Rp150.722.337,71

Pekerjaan Rehabilitasi Kantor, Lapangan Parkir, Drainase dan Gapura SMKN

Sumatera Selatan dilaksanakan oleh CV Lin, berdasarkan Surat Perjanjian

(Kontrak) Nomor 100/PSMK/DISDIK.SS/2013 tanggal 24 Juli 2013 dengan

nilai kontrak sebesar Rp1.143.512.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 140 hari kalender, terhitung sejak SPMK ditandatangani atau dari

tanggal 24 Juli s.d. 10 Desember 2013.

Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor

72/Lingga/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah

dibayar 95% atau sebesar Rp1.086.336.400,00, terakhir dengan SP2D Nomor

13287/SP2D/1.01.01.01/2013  tanggal 23 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 23 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp150.722.337,71, dengan rincian pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Kantor, Lapangan Parkir, Drainase

dan Gapura SMKN Sumatera Selatan

Harga Volume

No Uraian Pekerjaan Sat Satuan Jumlah (Rp)

(Rp) Rancangan Pemeriksaan Selisih

1 Pas. Batu Bata m3 780.696,00 527,20 335,26 191,94 149.846.790,24

Drainase ad. 1:4

2 Pek. Plesteran m2 41.812,20 2.396,88 2.375,94 20,94 875.547,47

 Jumlah 150.722.337,71

6) Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas Pendidikan

Provinsi Sumatera Selatan Sebesar Rp30.876.211,51

Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Selatan dilaksanakan oleh CV MU, berdasarkan Surat Perjanjian

(Kontrak) Nomor 24/RSBGK/DISDIK.SS/2013 tanggal 18 September 2013

dengan nilai kontrak sebesar Rp798.191.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan selama 100 hari kalender, terhitung sejak tanggal 18 September s.d.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 34

26 Desember 2013.

Kontrak mengalami perubahan dengan addendum Nomor

51/RSBGK/DISDIK.SS/2013 tanggal 15 November 2013 tentang tambah

kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita

Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 67/MU-BAST/XII/2013

tanggal 11 Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau

sebesar Rp798.191.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

13206/SP2D/1.01.01.01/2013  tanggal 23 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 22 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp30.876.211,51, dengan rincian pada Tabel 21 berikut:

Tabel 21. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Dinas Pendidikan Sumatera Selatan

Harga Volume

No Uraian Pekerjaan Satuan Jumlah (Rp)

Satuan (Rp) Rancangan Pemeriksaan Selisih

1 Pasang Granit Tile uk. m2 270.604,70 214,24 206,03 8,21 2.221.664,59

60×60 Lantai Selasar,

Ruang Tunggu, Aula

dan Gudang

2 Pasang Dinding Partisi m2 170.600,00 319,62 247,57 72,05 12.291.730,00

Teakwood Penutup

Dinding, Jendela dan

Pintu

3 Pasang Lantai m2 146.880,00 370,10 316,56 53,54 7.863.955,20

Plywood Tebal 23 mm

4 Pasang Ambal/ Karpet m2 106.617,50 370,10 316,56 53,54 5.708.300,95

5 Pekerjaan Polituran m2 39.678,10 329,62 259,29 70,33 2.790.560,77

Dinding Partisi + Pintu

 Jumlah 30.876.211,51

  1. Dinas Kesehatan

Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi

Sumatera Selatan Sebesar Rp40.571.060,00

Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi

Sumatera Selatan dilaksanakan oleh PT DJ, berdasarkan kontrak Nomor

245/Kontrak/KES/APBD/I/2013 tanggal 27 Juni 2013, dengan nilai kontrak sebesar

Rp4.785.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender,

terhitung sejak tanggal 27 Juni s.d. 24 September 2013. Kontrak mengalami

perubahan dengan Addendum Nomor 394/Addendum/Kontrak/KES/APBD/I/2013

tanggal 23 September 2013 tentang tambah kurang pekerjaan. Nilai kontrak

bertambah menjadi sebesar Rp5.008.900.000,00.

Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 464.2/BA/KES/I/2013 tanggal 15 November 2013.

Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp5.008.900.000,00,

terakhir dengan SP2D Nomor 13135/SP2D/1.02.01.01/2013 tanggal 23 Desember

2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal

25 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp40.571.060,00, dengan rincian pada Tabel 22 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 35

Tabel 22. Kekurangan Volume Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Gigi

dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan

Volume Harga

No Uraian Pekerjaan Sat Jumlah (Rp)

Kontrak Cek Fisik Selisih Satuan (Rp)

1 Pagar Pipa Stain Steel m3 172,00 140,60 31,40 1.147.300,00 36.025.220,00

dia. 2″

2 Back Drop Aluminium m2 69,44 63,80 5,64 750.000,00 4.230.000,00

8 mm Papan Nama

3 Cat Duco Papan m2 69,44 63,80 5,64 56.000,00 315.840,00

Nama

 Jumlah 40.571.060,00

  1. Dinas Peternakan

Hasil pemeriksaan dokumen dan pengujian fisik secara uji petik pada dua kegiatan di

Dinas Peternakan menunjukkan terdapat pekerjaan kurang volume sebesar

Rp237.551.649,60, dengan uraian sebagai berikut.

1) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Kandang Demo Farm Sebesar

Rp112.742.361,80

Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Kandang Demo Farm dilaksanakan

oleh CV KA, berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)

Nomor SPPP.027/71.03/Prod-Disnak/2013 tanggal 25 Maret 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp1.036.978.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 150 hari kalender, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d. 21 Agustus

  1. Kontrak mengalami perubahan dengan addendum Nomor

SPK.027/04.08/Prod.Disnak/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang

perpanjangan masa pelaksanaan kontrak menjadi 260 hari kalender.

Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 524.1/1652/PHO/Sekrt.Disnak/2013

tanggal 9 Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau

sebesar Rp985.129.100,00, dengan SP2D Nomor 12891/SP2D/2.01.03.01/2013

tanggal 20 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 21 April 2014 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp112.742.361,80. Rincian pada Lampiran 5.

2) Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Processing Komplit Sebesar

Rp124.809.287,80

Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Processing Komplit dilaksanakan

oleh CV SK, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor SPPP.027/72.03/Prod-

Disnak/2013 tanggal 25 Maret 2013, dengan nilai kontrak sebesar

Rp2.792.831.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari

kalender, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d. 21 Agustus 2013. Kontrak

mengalami perubahan dengan CCO dan Addendum Nomor

SPK.027/05.08/Prod.Disnak/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang tambah

kurang pekerjaan dan perpanjangan masa pelaksanaan kontrak menjadi 260 hari

kalender.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 36

Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 524.1/1653/PHO/Sekrt.Disnak/2013

tanggal 11 Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau

sebesar Rp2.792.831.000,00, dengan SP2D Nomor

13126/SP2D/2.01.03.01/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 21 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp124.809.287,80. Rincian pada Lampiran 6.

  1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pelayanan

Kemetrologian Sebesar Rp106.319.871,98

Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pelayanan

Kemetrologian dilaksanakan oleh PT RRJA, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor 020/Perindag/Metro-Cor/SPK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013

dengan nilai kontrak sebesar Rp2.042.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan selama 135 hari kalender, terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerja

ditandatangani tanggal 22 Juli s.d. 4 Desember 2013.

Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 45/Perindag/XI/2013

tanggal 28 November 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp1.939.900.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor 11769/SP2D/2.06.01.01/2013

tanggal 11 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal

28 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp106.319.871,98. Rincian pada Lampiran 7.

  1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kegiatan Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api

Sebesar Rp23.879.760,00

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Laut Tanjung Api-

Api dilaksanakan oleh PT LKS, berdasarkan kontrak Nomor

050.2/15/I/DISHUBKOMINFO tanggal 11 Februari 2013 dengan nilai sebesar

Rp13.517.869.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 270 hari kalender terhitung

sejak tanggal 11 Februari s.d. 7 November 2013. Kontrak mengalami addendum

dengan addendum kontrak terakhir Nomor 050.2/109.2/I/Dishubkominfo tanggal 27

Agustus 2013 tentang penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan yang semula 270 hari kalender bertambah menjadi 300 hari

kalender dan berakhir pada tanggal 7 Desember 2013.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 010/XII-

2013/PHO-PJKST2-2013/DISHUBKOMINFO tanggal 5 Desember 2013 dinyatakan

bahwa fisik pekerjaan mencapai 86,30% dari nilai kontrak sehingga yang dapat

dibayarkan hanya sebesar Rp11.665.930.000,00. Tidak selesainya pekerjaan tersebut

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 37

disebabkan adanya faktor di luar kendali pelaksana. Atas pekerjaan tersebut, telah

dilakukan serah terima dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor

050.2/179.6/2/DISHUBKOMINFO tanggal 6 Desember 2013. Pekerjaan telah

dibayar 86,30% atau sebesar Rp11.665.930.000,00 dengan SP2D terakhir Nomor

12146/SP2D/1.07.01.01/2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan pada

tanggal 10 Februari 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume atas

pekerjaan  pemancangan sedalam  87 m dengan harga satuan Rp274.480,00, dengan

nilai sebesar Rp23.879.760,00.

  1. Dinas PU Cipta Karya

Hasil pemeriksaan dokumen dan pengujian fisik secara uji petik pada dua kegiatan di

Dinas PU Cipta Karya, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan kurang volume

sebesar Rp76.980.071,65, dengan uraian sebagai berikut.

1) Pekerjaan Perluasan Pembangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya

Sebesar Rp48.153.404,60

Pekerjaan Perluasan Pembangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya dilaksanakan

oleh CV VAA, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor

104/RPUCK/SPP/DPU.CK-TPB/2013 tanggal 24 Juni 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp1.370.160.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 150 hari kalender, terhitung mulai tanggal 26 Juni s.d. 22 November

  1. Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order.

Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 38/DPU-CK-TPB/2013 tanggal 21

November 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp1.301.652.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

13868/SP2D/1.03.03.01/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 11 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp48.153.404,60, dengan rincian pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23. Kekurangan Volume Pekerjaan Perluasan Pembangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya

Harga Volume

No Uraian Pekerjaan Sat Jumlah (Rp)

Satuan (Rp) Rancangan Pemeriksaan Selisih

  1. Lantai I

1 Kolom Beton 35/35 cm m3 5.447.298,00 16,97 13,08 3,89 21.189.989,22

2 Plesteran Beton Adukan m2 36.700,00 324,20 225,31 98,89 3.629.263,00

1:3 (Kolom, Balok Lantai)

3 Beton Tangga Adukan m3 4.119.890,00 3,36 2,57 0,79 3.254.713,10

1:2:3

4 Lantai Granit 60×60 cm m2 446.168,00 18,60 14,08 4,52 2.016.679,36

(tangga)

  1. Lantai II

1 Kolom Beton 35/35 cm m3 5.447.298,00 11,76 10,80 0,96 5.229.406,08

2 Plesteran Beton Adukan m2 39.163,75 324,65 151,75 172,90 6.771.412,38

1:3 (Kolom, Balok Lantai)

3 Lantai Granit 60×60 cm m2 448.700,33 262,20 248,69 13,51 6.061.941,46

 Jumlah 48.153.404,60

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 38

2) Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (PMI) Provinsi Sumatera

Selatan Sebesar Rp28.826.667,05

Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (PMI) Provinsi Sumatera selatan

dilaksanakan oleh CV SPA RM, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor

103/UDD/SPP/DPU.CK-TPB/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai kontrak

sebesar Rp2.235.813.400,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150

hari kalender, terhitung mulai tanggal 26 Juni s.d. 22 November 2013. Kontrak

mengalami perubahan dengan Addendum Nomor

295A/ADD/UDD/SPPP/DPU.CK-TPB/2013 tanggal 1 November 2013 tentang

tambah kurang pekerjaan dan perpanjangan masa pelaksanaan kontrak menjadi

165 hari kalender.

Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 409/DPU-CK-TPB/2013 tanggal 6

Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp2.124.022.730,00, dengan SP2D Nomor 13944/SP2D/1.03.03.01/2013

tanggal 27 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 11 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp28.826.667,05, dengan rincian pada Tabel 23 berikut.

Tabel 24. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (PMI)

Provinsi Sumatera Selatan

Harga Volume

No Uraian Pekerjaan Satuan Jumlah (Rp)

Satuan (Rp) Rancangan Pemeriksaan Selisih

1 Pek. Pasang Dinding m2 87.720,00 303,75 218,24 85,51 7.500.937,20

Bata ad. 1:4

2 Pek. Plesteran m2 31.280,00 607,50 436,48 171,02 5.349.505,60

Dinding ad. 1:4

3 Rabatan Keliling m2 729.175,00 164,00 142,09 21,91 15.976.224,25

Bangunan

 Jumlah 28.826.667,05

  1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Sebesar Rp20.823.067,25

Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor dilaksanakan oleh CV PJ,

berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor

602.1/1134/Nakertrans/2013 tanggal 30 April 2013, dengan nilai kontrak sebesar

Rp1.291.998.000,00. Jangka waktu pelaksaaan pekerjaan selama 90 hari kalender,

terhitung mulai tanggal 3 Mei s.d. 29 September 2013. Kontrak mengalami

perubahan dengan Addendum Nomor 602.1/1725/Nakertrans/2013 tanggal 15 Juli

2013 tentang pekerjaan tambah kurang.

Pekerjaan telah dinyatakan 100%, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan Tahap Kedua (FHO) Nomor BA.019/PJ/XII/2013 tanggal 31 Desember

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar Rp1.227.398.100,00,

dengan rincian pada Tabel 25 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 39

Tabel 25. Realisasi Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

No Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp) Keterangan

  1. 03742/SP2D/1.14.01.01/2013 22 Mei 2013 258.399.600,00 Pembayaran Uang Muka
  2. 05838/SP2D/1.14.01.01/2013 15 Juni 2013 484.499.250,00 Pembayaran I
  3. 08617/SP2D/1.14.01.01/2013 11 Oktober 2013 484.499.250,00 Pembayaran termyn

terakhir

Jumlah 1.227.398.100,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

sebesar Rp20.823.067,25, dengan rincian pada Tabel 26 berikut.

Tabel 26. Kekurangan Volume Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 Balok Beton M3 6,60 4,40 2,20 2.983.838,00 6.564.443,60

2 Besi Balok kg 1.320,00 825,00 495,00 14.300,00 7.078.500,00

3 Plat kembang 2,5mm M2 577,50 279,28 298,22 24.076,60 7.180.123,65

Jumlah 20.823.067,25

  1. Dinas PU Bina Marga

Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap

beberapa paket pekerjaan belanja modal pada Dinas PU BM menunjukkan bahwa

terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.782.048.519,31, dengan uraian

sebagai berikut.

1) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan

  1. Panjaitan Cs Sebesar Rp35.361.340,45

Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan DI.

Panjaitan Cs dilaksanakan oleh PT YMP, berdasarkan kontrak Nomor

621/149/KPA/PML/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp3.120.506.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 25

Februari s.d. 23 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan dengan

addendum kontrak terakhir Nomor 621/149.c/KPA/PML/WIL.II/

PU.BM/IV/2013 tanggal 02 Agustus 2013 yang mengubah nilai kontrak

menjadi Rp2.808.455.400,00.

Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 621/2103/BA/PUBM/VIII/2013 tanggal 23 Agustus

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 89,72% atau sebesar

Rp2.519.808.595,00, dengan rincian pada Tabel 27 berikut.

Tabel 27. Realisasi Pembayaran Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan

Berkala Jalan DI. Panjaitan Cs

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 01055/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Maret 2013 624.101.200,00

2 07930/SP2D/1.03.01.01/2013 18 September 2013 1.755.284.625,00

3 13166/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Desember 2013 140.422.770,00

Jumlah 2.519.808.595,00

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 40

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 21

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

sebesar Rp35.361.340,45, dengan rincian pada Tabel 28 berikut.

Tabel 28. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan

Berkala Jalan DI. Panjaitan Cs

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Lapis Perekat Liter 3.195,05 3.044,46 150,59 10.292,27 1.549.912,94
  2. AC WC Ton 771,64 735,27 36,37 382.846,27 13.924.118,84
  3. aspal minyak Ton 50,22 47,85 2,37 8.291.664,27 19.651.244,32
  4. Filler Kg 1.506,46 1.435,46 71,00 3.324,85 236.064,35

Jumlah 35.361.340,45

2) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Akses Jalan Kota

Negara – Batu Marta Sebesar Rp57.596.806,83

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Akses Jalan Kota Negara –

Batu Marta dilaksanakan oleh PT PGN, berdasarkan kontrak Nomor

622/96/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp13.647.990.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan dengan

addendum terakhir Nomor 622/96.D/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/VI/2013

tanggal 21 Juni 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 619/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp13.647.990.000,00, dengan rincian pada Tabel 29 berikut.

Tabel 29. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Akses

Jalan Kota Negara – Batu Marta

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00790/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 2.729.598.000,00

2 02233/SP2D/1.03.01.01/2013 23 April 2013 5.117.996.250,00

3 05645/SP2D/1.03.01.01/2013 09 Juli 2013 2.558.998.125,00

4 07739/SP2D/1.03.01.01/2013 13 September 2013 2.558.998.125,00

5 12965/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 682.399.500,00

Jumlah 13.647.990.000,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 5 Desember

2013, menunjukkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu

pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B. Volume pekerjaan menurut kontrak

3

sebesar 17.550,00 m , sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar

3 3

17.461,64 m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp651.842,54/m . Sehingga,

3 3

terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 88,36 m (17.550,00 m –

3 3 3

17.641,64 m ) atau sebesar Rp57.596.806,83 (88,36 m x Rp651.842,54/m ).

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 41

3) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Jaka Baring – Sp.

Penyandingan Sebesar Rp29.973.775,17

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Jaka Baring – Sp.

Penyandingan dilaksanakan oleh PT KS, berdasarkan kontrak Nomor

622/101/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp3.896.926.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan dengan

addendum terakhir Nomor 622/101.D/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/VIII/2013

tanggal 12 Agustus 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 622/2015/PU.BM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar Rp3.702.079.700,00,

dengan rincian pada Tabel 30 berikut.

Tabel 30. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Jaka Baring – Sp. Penyandingan

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00809/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 779.385.200,00

2 05223/SP2D/1.03.01.01/2013 28 Juni 2013 2.192.020.875,00

3 08446/SP2D/1.03.01.01/2013 07 Oktober 2013 730.673.625,00

Jumlah 3.702.079.700,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 3 Desember

2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kontrak, yaitu pekerjaan Agregat B. Volume pekerjaan menurut kontrak sebesar

3 3

1.561,87 m , sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 1.505,28 m .

3

Harga satuan pekerjaan sebesar Rp529.665,58/m . Sehingga, terjadi kekurangan

3 3 3

volume pekerjaan sebesar 56,59 m (1.561,87 m – 1.505,28 m ) atau sebesar

3 3

Rp29.973.775,17 (56,59 m x Rp529.665,58/m ).

4) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Akses ke

Pelabuhan Penyeberangan Feri Tanjung Api-Api Sebesar

Rp100.903.794,53

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Akses ke Pelabuhan

Penyeberangan Feri Tanjung Api-Api dilaksanakan oleh PT MJ, berdasarkan

kontrak Nomor 622/109/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari

2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp12.743.244.000,00. Jangka waktu

pelaksanaan konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak

tanggal 18 Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari

kalender. Kontrak mengalami tiga kali addendum tambah kurang pekerjaan,

dengan addendum terakhir Nomor 622/109.E/KPA/PNK/WIL.II/

PU.BM/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dan nilai kontrak berkurang

menjadi sebesar Rp11.468.919.600,00.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 1132/BA/PU.BM/PLW.I/VIII/2013 tanggal 16

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 42

Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 84,72% atau sebesar

Rp9.716.723.550,00, dengan rincian pada Tabel 31 berikut.

Tabel 31. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Akses ke Pelabuhan Penyeberangan Feri Tanjung Api-Api

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00919/SP2D/1.03.01.01/2013 21 Maret 2013 2.548.648.800,00

2 06548/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 2.389.358.250,00

3 06558/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 2.389.358.250,00

4 08298/SP2D/1.03.01.01/2013 02 Oktober 2013 2.389.358.250,00

Jumlah 9.716.723.550,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 7 Desember

2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp100.903.794,53, dengan rincian pada Tabel 32 berikut.

Tabel 32. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Akses ke Pelabuhan Penyeberangan Feri Tanjung Api-Api

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Laston lapis antara (AC-BC) ton 1.709,68 1.692,47 17,21 571.877,81 9.842.017,11
  2. Laston lapis pondasi (AC

ton 3.106,45 3.006,76 99,69 561.715,16 55.997.384,30

Base)

  1. Aspal Minyak BC ton 274,15 270,50 3,65 9.302.612,79 33.954.536,68
  2. Filler kg 103.883,31 103.435,20 448,11 2.476,75 1.109.856,44

Jumlah 100.903.794,53

5) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. Meranjat – Bts.

Kab. Muara Enim Sebesar Rp28.637.045,81

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. Meranjat – Bts. Kab.

Muara Enim dilaksanakan oleh PT DPM, berdasarkan kontrak Nomor

622/97/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013. Jangka

waktu pelaksanaan konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung

sejak tanggal 18 Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180

hari kalender. Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan

addendum kontrak Nomor 622/97.A/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/III/2013

tanggal 11 Maret 2013 dan terakhir mengalami addendum kontrak Nomor

622/97.B/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dengan nilai

sebesar Rp5.305.060.000,00.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 129/BA.PHO/KPA.WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp5.305.060.000,00, dengan rincian pada Tabel 33 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 43

Tabel 33. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp.

Meranjat -Bts. Kab. Muara Enim

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00990/SP2D/1.03.01.01/2013 25 Maret 2013 1.178.902.400,00

2 04500/SP2D/1.03.01.01/2013 07 Juni 2013 3.315.663.000,00

3 12992/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 545.241.600,00

4 13377/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Desember 2013 265.253.000,00

Jumlah 5.305.060.000,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 10

Desember 2013, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp28.637.045,81, dengan rincian pada Tabel 34 berikut.

Tabel 34. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Jalan Paket

Peningkatan Jalan Sp. Meranjat -Bts. Kab. Muara Enim

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

Laston lapis antara (AC-

  1. ton 841,78 817,21 24,57 511.007,22 12.555.447,40

WC)

  1. Aspal Minyak BC ton 54,46 52,95 1,51 10.218.307,75 15.429.644,70
  2. Lapis Perekat kg 3485,48 3.426,50 58,98 11.053,81 651.953,71

Jumlah 28.637.045,81

6) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan

Kota Palembang Seberang Ilir Sebesar Rp10.089.596,68

Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Kota

Palembang Seberang Ilir dilaksanakan oleh PT RP, berdasarkan kontrak Nomor

621/130/KPA/PML/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp5.835.088.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami tiga kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 621/130.C/KPA/PML/WIL.II/PU.BM/VII/2013

tanggal 23 Juli 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 638/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/VIII/ 2013 tanggal

16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 85,49% atau sebesar

Rp4.989.000.050,00, dengan rincian pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35. Realisasi Pembayaran Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan

Berkala Jalan Kota Palembang Seberang Ilir

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00792/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 1.167.017.600,00

2 06722/SP2D/1.03.01.01/2013 01 Agustus 2013 2.188.158.000,00

3 08388/SP2D/1.03.01.01/2013 04 Oktober 2013 1.094.079.000,00

4 10247/SP2D/1.03.01.01/2013 21 Nopember 2013 539.745.450,00

Jumlah 4.989.000.050,00

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 44

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 19

November 2013, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp10.089.596,68, dengan rincian pada Tabel 36 berikut.

Tabel 36. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Jalan Paket

Peningkatan Jalan Sp. Meranjat – Bts. Kab. Muara Enim

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Lapis pondasi agregat kelas A m3 79,01 78,21 0,80 616.096,17 492.876,94
  2. Lapis perekat – aspal cair liter 1.234,91 1.206,02 28,89 10.619,43 306.795,33
  3. Laston Lapis Aus (AC WC) ton 294,09 286,34 7,75 632.764,44 4.903.924,41
  4. Aspal Minyak ton 19,50 18,99 0,51 8.600.000,00 4.386.000,00

Jumlah 10.089.596,68

7) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan MP.

Mangkunegara, Cs Sebesar Rp10.327.963,41

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan MP. Mangkunegara, Cs

dilaksanakan oleh PT RP, berdasarkan kontrak Nomor

621/120/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp6.843.956.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami tiga kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 621/120.E/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/VIII/2013

tanggal 02 Agustus 2013 dan mengalami perubahan nilai kontrak menjadi

Rp6.159.560.400,00.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 621/2017/PU.BM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar Rp5.851.582.380,00,

dengan rincian pada Tabel 37 berikut.

Tabel 37. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

  1. Mangkunegara, Cs

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00795/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 1.368.791.200,00

2 07836/SP2D/1.03.01.01/2013 16 September 2013 3.849.725.250,00

3 10716/SP2D/1.03.01.01/2013 28 November 2013 633.065.930,00

Jumlah 5.851.582.380,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 28

November 2013, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp10.327.963,41, dengan rincian pada Tabel 38 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 45

Tabel 38. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

MP.Mangkunegara, Cs

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Volume

Kontrak Cek Fisik

(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Lapis perekat – aspal cair liter 2.138,93 2.119,40 19,53 10.749,74 209.942,42
  2. Laston Lapis Aus (AC WC) ton 240,85 233,83 7,02 606.595,53 4.258.300,62
  3. Laston Lapis Antara (AC Ton 21,17 21,01 0,16 589.327,31 94.292,37
  4. Aspal MinyakBC) ton 38,42 37,79 0,63 8.750.000,00 5.512.500,00
  5. Filler Kg 11.841,57 11.647,01 194,56 1.300,00 252.928,00

Jumlah 10.327.963,41

8) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. Periuk – Tugu

Mulyo – Terawas Sebesar Rp25.176.699,41

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Sp. Periuk – Tugu Mulyo – Terawas dilaksanakan oleh PT FKU, berdasarkan

kontrak Nomor 622/084/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013,

dengan nilai kontrak sebesar Rp3.786.745.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 14

Februari s.d tgl 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 622/084.b/PNK/WIL.I/PU.BM/VII/2013 tanggal 26

Juli 2013 dan merubah nilai kontrak menjadi Rp3.408.070.000,00.

Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 1130/BA/PU.BM/PLW.I/VII/2013 tanggal 16 Agustus

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp3.237.666.500,00, dengan rincian pada Tabel 39 berikut.

Tabel 39. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan

Jalan Sp.Periuk – Tugu Mulyo – Terawas

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp)

1 00840/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 757.349.000,00

2 04647/SP2D/1.03.01.01/2013 12 Juni 2013 2.130.044.062,50

3 09812/SP2D/1.03.01.01/2013 14 Nopember 2013 350.273.437,50

Jumlah 3.237.666.500,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 26

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

dengan kontrak, yaitu pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B dengan volume

3 3

sebesar 149,32 m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp563.741,59 /m .

3

Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 104,66 m . Sehingga,

3 3 3

terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 44,66 m (149,32 m – 104,66 m )

3 3

atau sebesar Rp25.176.699,41 (44,66 m x Rp563.741,59/m ).

9) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Mayor Zen, Cs

Sebesar Rp45.364.906,04

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan JalanMayor Zen, Cs.

dilaksanakan oleh PT CPK, berdasarkan kontrak Nomor

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 46

621/117/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp5.857.776.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. tgl 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami empat kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 621/117.4/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/X/2013

tanggal 10 Oktober 2013 dan mengalami perubahan nilai kontrak menjadi

Rp5.261.987.776,02.

Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 904/BA.PHO/KPA.WIL.II/PU.BM/X/2013 tanggal 18

Oktober 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 64,01% atau sebesar

Rp3.368.221.200,00, dengan rincian pada Tabel 40 berikut.

Tabel 40. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan

Jalan Mayor Zen, Cs

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 01170/SP2D/1.03.01.01/2013 28 Maret 2013 1.171.555.200,00

2 09019/SP2D/1.03.01.01/2013 29 Oktober 2013 2.196.666.000,00

Jumlah 3.368.221.200,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 28

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

dengan kontrak, yaitu pekerjaan Perkerasan Jalan Beton dengan volume sebesar

3 3

281,87m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp1.855.415,38 /m . Sedangkan

3

volume pekerjaan yang terpasang sebesar 257,42 m . Sehingga, terjadi

3 3 3

kekurangan volume pekerjaan sebesar 24,45m (281,87 m – 257,42 m ) atau

3

sebesar Rp45.364.906,04 (24,45 m x Rp1.855.415,38 /m3).

10) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Tj. Lalang – Suban

Baru Sebesar Rp68.664.975,82

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Tj. Lalang-Suban Baru

dilaksanakan oleh PT SDC, berdasarkan kontrak Nomor

622/147/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp4.842.391.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 25

Februari s.d. tgl 23 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 622/147.D/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/IX/2013

tanggal 5 September 2013 dan mengubah nilai kontrak menjadi

Rp4.358.151.900,00.

Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 622/2980/PU-BM/IX/2013 tanggal 06 September

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp4.140.244.305,00, dengan rincian pada Tabel 41 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 47

Tabel 41. Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Peningkatan Jalan Tj. Lalang –

Suban Baru

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00976/SP2D/1.03.01.01/2013 25 Maret 2013 968.478.200,00

2 05611/SP2D/1.03.01.01/2013 08 Juli 2013 1.815.896.625,00

3 12962/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 1.355.869.480,00

Jumlah 4.140.244.305,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 11

Desember 2013, menunjukkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

3

kontrak, yaitu pekerjaan Agregat B dengan volume sebesar 1.260,00 m . Harga

3

satuan pekerjaan sebesar Rp632.856,92 /m . Sedangkan volume pekerjaan yang

3

terpasang sebesar 1.151,50m . Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan

3 3 3

sebesar 108,5m (1.260,00 m – 1.151,50 m ) atau sebesar Rp68.664.975,82

3 3

(108,50 m x Rp632.856,92/m ).

11) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara –

Kebun Sayur Segmen 2 Sebesar Rp101.038.609,54

Pekerjaan Pembangunan Jalan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara-

Kebun Sayur Segmen 2 dilaksanakan oleh PT GU, berdasarkan kontrak Nomor

621/116/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp16.657.700.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

kontrak Nomor 621/116.A/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/ VIII/2013 tanggal 14

Februari 2013 dengan perubahan nilai kontrak sebesar Rp14.991.930.000,00.

Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 48/BA-PHO/KPA.WIL.II/PMB/AB-KS.2/X/2013

tanggal 17 Oktober 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau

sebesar Rp14.991.930.000,00, dengan rincian pada Tabel 42 berikut.

Tabel 42. Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Jaka Baring – Sp. Penyandingan

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00791/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 3.331.540.000,00

2 04216/SP2D/1.03.01.01/2013 03 Juni 2013 3.123.318.750,00

3 05744/SP2D/1.03.01.01/2013 12 Juli 2013 3.123.318.750,00

4 09113/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Oktober 2013 3.123.318.750,00

5 13640/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 749.596.500,00

6 14012/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 1.540.837.250,00

Jumlah 14.991.930.000,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 20

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

3

dengan kontrak, yaitu pekerjaan Agregat B dengan volume sebesar 5.958,04 m .

3

Harga satuan pekerjaan sebesar Rp635.942,91/m . Sedangkan volume pekerjaan

3

yang terpasang sebesar 5.799,16 m . Sehingga, terjadi kekurangan volume

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 48

3 3 3

pekerjaan sebesar 158,88 m (5.958,04 m – 5.799,16 m ) atau sebesar

3 3

Rp101.038.609,54 (158,88 m x Rp635.942,91/m ).

12) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara –

Kebun Sayur Segmen 1 Sebesar Rp123.892.493,73

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara –

Kebun Sayur Segmen 1 dilaksanakan oleh PT TRA, berdasarkan kontrak

Nomor 621/115/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013,

dengan nilai kontrak sebesar Rp 14.958.801.900,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 225 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 30 September 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 621/115.A/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/VIII/2013

tanggal 16 Agustus 2013 .

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 50/BA-PHO/KPA.WIL.II/PMB/AB-KS.1/X/2013

tanggal 17 Oktober 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau

sebesar Rp14.958.810.900,00, dengan rincian pada Tabel 43 berikut.

Tabel 43. Pembayaran Pembangunan Jalan Akses Bandara-Kebun Sayur Segmen I

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00793/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 3.324.180.200,00

2 05610/SP2D/1.03.01.01/2013 08 Juli 2013 3.116.418.937,50

3 07527/SP2D/1.03.01.01/2013 05 September 2013 3.116.418.937,50

4 08671/SP2D/1.03.01.01/2013 17 Oktober 2013 3.116.418.937,50

5 13696/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 1.537.433.342,50

6 13956/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 747.940.545,00

Jumlah 14.958.810.900,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 20

November 2013, menunjukkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

3

kontrak, yaitu pekerjaan Agregat B dengan volume sebesar 8.537,96 m . Harga

3

satuan pekerjaan sebesar Rp643.597,37 /m . Sedangkan volume pekerjaan yang

3

terpasang sebesar 8.345,46 m . Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan

3 3 3

sebesar 192,5m (8.537,96 m – 8.345,46  m ) atau sebesar Rp123.892.493,73

3 3

(192,5 m x Rp643.597,37/m ).

13) Kegiatan Peningkatan Jalan Sekayu – Bts. Kab. Muara Enim Sebesar

Rp25.313.910,27

Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Sekayu – Bts. Kab. Muara Enim

dilaksanakan oleh PT TLT, berdasarkan kontrak Nomor

622/91/KPA/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp5.736.284.000,00. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi

pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Februari s.d. 16

Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak

mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum kontrak

Nomor 622/91.D/PNK/WIL.I/PU.BM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 dan

mengalami perubahan nilai kontrak menjadi Rp5.162.655.000,00.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 49

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 724.a/BA.PHO/KPA.WIL.II/PU.BM/VIII/2013

tanggal 16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau

sebesar Rp4.904.522.250,00, dengan rincian pada Tabel 44 berikut.

Tabel 44. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Sekayu – Bts. Kab. Muara Enim

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 01214/SP2D/1.03.01.01/2013 28 Maret 2013 1.147.256.800,00

2 06422/SP2D/1.03.01.01/2013 29 Juli 2013 2.151.106.500,00

3 11773/SP2D/1.03.01.01/2013 11 Desember 2013 1.606.158.950,00

Jumlah 4.904.522.250,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 27

November 2013, menunjukkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kontrak, yaitu pekerjaan Perkerasan Jalan Beton. Volume pekerjaan menurut

3

kontrak sebesar 604,305 m . Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang

3 3

sebesar 593,13 m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp2.265.226,87 /m .

3 3

Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 11,175 m (604,305 m

3 3 3

– 593,13 m ) atau sebesar Rp25.313.910,27 (11,175 m x Rp2.265.226,87/m ).

14) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Tanjung Raja –

Sp. Tambang Rambang Sebesar Rp27.790.282,76

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Tanjung Raja – Sp.

Tambang Rambang dilaksanakan oleh PT GMS, berdasarkan kontrak Nomor

622/87/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp5.786.401.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

kontrak Nomor 622/87.C/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 03 April

2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 636/BA.PHO/KPA.WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp5.497.080.950,00, dengan rincian pada Tabel 45 berikut.

Tabel 45. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Tanjung Raja – Sp. Tambang Rambang

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 01103/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Maret 2013 1.157.280.200,00

2 04577/SP2D/1.03.01.01/2013 11 Juni 2013 3.254.850.562,50

3 09005/SP2D/1.03.01.01/2013 29 Oktober 2013 1.084.950.187,50

Jumlah 5.497.080.950,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 2 Desember

2013, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp27.790.282,76, dengan rincian pada Tabel 46 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 50

Tabel 46. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Tanjung Raja – Sp. Tambang Rambang

Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Sat

Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Filler kg 7.783,38 7.018,15 765,23 1.729,04 1.323.113,28
  2. ACWC ton 216,13 209,15 6,98 508.966,49 3.552.586,10
  3. Aspal Minyak BC ton 23,35 21,05 2,3 9.962.862,34 22.914.583,38

Jumlah 27.790.282,76

15) Kegiatan Pembangunan Paket Peningkatan Jalan Sp. Kepuh – Kurungan

Nyawa Sebesar Rp28.235.015,31

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. Kepuh – Kurungan

Nyawa dilaksanakan oleh PT SJP, berdasarkan kontrak Nomor

622/209/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp5.730.315.268,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Maret

s.d. 10 September 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak

mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum kontrak

Nomor 622/209.C/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 17 April 2013

dengan mengalami perubahan nilai kontrak menjadi Rp5.157.283.741,00.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 860/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/X/2013 tanggal 10

Oktober 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 68,88% atau sebesar

Rp3.552.795.466,15, dengan rincian pada Tabel 47 berikut.

Tabel 47. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Sp. Kepuh – Kurungan Nyawa

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 03778/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Mei 2013 1.146.063.053,60

2 09003/SP2D/1.03.01.01/2013 29 Oktober 2013 2.148.868.225,50

3 14019/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 257.864.187,05

Jumlah 3.552.795.466,15

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 5 Desember

2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp28.235.015,31, dengan rincian pada Tabel 48 berikut.

Tabel 48. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Sp. Kepuh – Kurungan Nyawa

Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Sat

Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Filler kg 9.124,56 8.664,14 460,42 1.500,00 690.630,00
  2. AC Base ton 489,22 464,57 24,65 671.244,84 16.546.185,31
  3. Aspal Minyak ton 25,21 23,94 1,27 8.660.000,00 10.998.200,00

Jumlah 28.235.015,31

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 51

16) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Kota

Palembang Kayu Agung Sebesar Rp38.254.429,21

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Palembang

Kayu Agung dilaksanakan oleh PT BBP, berdasarkan kontrak Nomor

622/88/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp5.283.236.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

kontrak Nomor 622/88.C/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 04 April

2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 637/BA.PHO/KPA.WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp5.019.074.200,00 dengan rincian pada Tabel 49 berikut.

Tabel 49. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Batas Kota Palembang Kayu Agung

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 01033/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Maret 2013 1.056.647.200,00

2 04599/SP2D/1.03.01.01/2013 11 Juni 2013 2.971.820.250,00

3 09001/SP2D/1.03.01.01/2013 29 Oktober 2013 990.606.750,00

Jumlah 5.019.074.200,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 2 Desember

2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp38.254.429,21, dengan rincian pada Tabel 50 berikut.

Tabel 50. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Batas Kota Palembang Kayu Agung

Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Sat

Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Filler kg 3.578,28 2.908,89 669,39 2.196,27 1.470.161,18
  2. AC Base ton 178,91 145,44 33,47 519.792,90 17.397.468,36
  3. Aspal Minyak ton 10,48 8,52 1,96 9.891.224,32 19.386.799,67

Jumlah 38.254.429,21

17) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Mayjen Satibi

Darwis (Jalan Jepang) Sebesar Rp10.267.257,02

Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Mayjen Satibi

Darwis (Jalan Jepang) dilaksanakan oleh PT SMB, berdasarkan kontrak Nomor

621/114/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp9.275.400.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 52

addendum terakhir Nomor 621/114.D/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/VII/2013

tanggal 29 Juli 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 615/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp9.275.400.000,00, dengan rincian pada Tabel 51 berikut.

Tabel 51. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Mayjen Satibi Darwis (Jalan Jepang)

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00788/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 1.855.080.000,00

2 06735/SP2D/1.03.01.01/2013 01 Agustus 2013 3.478.275.000,00

3 07485/SP2D/1.03.01.01/2013 03 September 2013 1.739.137.500,00

4 10588/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Nopember 2013 1.739.137.500,00

5 12851/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 463.770.000,00

Jumlah 9.275.400.000,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 21

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

dengan kontrak, yaitu pekerjaan Perkerasan Jalan Beton dengan volume sebesar

3 3

1.182,28  m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp1.846.628,96 /m . Sedangkan

3

volume pekerjaan yang terpasang sebesar 1.176,72 m . Sehingga, terjadi

3 3 3

kekurangan volume pekerjaan sebesar 5,56m (1.182,28 m – 1.176,72  m ) atau

3 3

sebesar Rp10.267.257,02 (5,56 m x Rp1.846.628,96,/m ).

18) Kegiatan Paket Penggantian Jembatan Air Muara Rambang Sebesar

Rp56.635.631,25

Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Muara Rambang dilaksanakan oleh

PT HBI, berdasarkan kontrak Nomor 632/186/KPA/PGGT/WIL.II/III/2013

tanggal 04 Maret 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp12.666.501.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan konstruksi pekerjaan selama 240 hari kalender

terhitung sejak tanggal 11 Maret s.d. 05 November 2013. Masa pemeliharaan

selama 180 hari kalender. Kontrak mengalami addendum tambah kurang

pekerjaan dengan addendum kontrak Nomor 632/186.C/KPA/PGGT/WIL.II/

PU.BM/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 979/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/XI/2013 tanggal

04 November 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100,00% atau

sebesar Rp12.666.501.000,00, dengan rincian pada Tabel 52 berikut.:

Tabel 52. Realisasi Pembayaran Penggantian Jembatan Air Muara Rambang

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 01652/SP2D/1.03.01.01/2013 11 April 2013 2.533.300.200,00

2 03785/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Mei 2013 2.374.968.937,50

3 06500/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 4.749.937.875,00

4 11817/SP2D/1.03.01.01/2013 11 Desember 2013 2.374.968.937,50

5 12793/SP2D/1.03.01.01/2013 19 Desember 2013 633.325.050,00

Jumlah 12.666.501.000,00

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 53

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 22

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

dengan kontrak, yaitu pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja dengan

volume sebesar 4.800,10 kg. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp131.329,00 /kg.

Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 4.368,85 kg. Sehingga,

terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 431,25 kg (4.800,10 kg – 4.368,85

  1. kg) atau sebesar Rp56.635.631,25 (431,25 kg x Rp131.329,00/kg).

19) Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Simpang Jakabaring 2 Sebesar

Rp12.264.855,01

Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Simpang Jakabaring 2 dilaksanakan oleh

PT PPJP, berdasarkan kontrak Nomor

621/309/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 11 April 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp2.557.200.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung

sejak tanggal 11 April s.d. 7 Oktober 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari

kalender. Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan

addendum kontrak Nomor 621/309.C/KPA/PEMB/WIL.II/PU.BM/V/2013

tanggal 16 Mei 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 844/BA.PHO/KPA/WIL.II/PU.BM/X/2013 tanggal 07

Oktober 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp2.429.340.000,00, dengan rincian pada Tabel 53 berikut.

Tabel 53. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Akses Simpang Jakabaring 2

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 02358/SP2D/1.03.01.01/2013 29 April 2013 511.440.000,00

2 08407/SP2D/1.03.01.01/2013 4 Oktober 2013 1.438.425.000,00

3 12894/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 479.475.000,00

Jumlah 2.429.340.000,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 19

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

sebesar Rp12.264.855,01, dengan rincian pada Tabel 54 berikut.

Tabel 54. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Askes Simpang Jakabaring 2

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

Laston Lapis Aus (AC

  1. Ton 512,40 503,53 8,87 630.130,52 5.589.257,71

WC)

  1. Aspal Minyak Ton 31,26 30,72 0,54 8.500.000,00 4.590.000,00
  2. Filler 9.633,21 9.466,31 166,90 1.290,00 215.301,00
  3. Lapis perekat – aspal cair 10.248,10 10.070,54 177,55 10.533,32 1.870.296,30

Jumlah 12.264.855,01

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 54

20) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sukajadi – Tl.

Betutu Sebesar Rp31.331.992,67

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sukajadi-Tl.Betutu

dilaksanakan oleh PT MJM, berdasarkan kontrak Nomor

622/105/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp4.262.121.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 622/105.B/KPA/PNK/WIL.II/ PU.BM/VII/2013

tanggal 26 Juli 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 651/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp4.262.121.000,00 dengan rincian pada Tabel 55 berikut.

Tabel 55. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Sukajadi – Tl. Betutu

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00799/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 947.138.000,00

2 05636/SP2D/1.03.01.01/2013 09 Juli 2013 1.775.883.750,00

3 07575/SP2D/1.03.01.01/2013 06 September 2013 887.941.875,00

4 10184/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Nopember 2013 438.051.325,00

5 13379/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Desember 2013 213.106.050,00

Jumlah 4.262.121.000,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 6 Desember

2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp31.331.992,67, dengan rincian pada Tabel 56 berikut.

Tabel 56. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Sukajadi – Tl. Betutu

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Overlay AC WC ton 113,13 106,26 6,87 618.556,83 4.249.485,42
  2. Filler kg 2,31 2,17 0,14 1.952.940,00 273.411,60
  3. Aspal Minyak ton 7,37 7,17 0,2 9.193.271,83 1.838.654,37
  4. Perkerasan Beton m3 803,34 800,13 3,21 2.103.825,18 6.753.278,83
  5. Timbunan Biasa m3 337,12 168,56 168,56 108.075,24 18.217.162,45

Jumlah 31.331.992,67

21) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanjung Api-api – Sungsang Sebesar

Rp19.838.418,25

Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanjung Api-api – Sungsang dilaksanakan oleh

PT NSK, berdasarkan kontrak Nomor

622/107/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp2.884.862.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 55

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

kontrak Nomor 622/107.A/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 08 April

2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 649/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp2.884.862.000,00, dengan rincian pada Tabel 57 berikut.

Tabel 57. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Jalan Tanjung Api-api –

Sungsang

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00855/SP2D/1.03.01.01/2013 19 Maret 2013 576.972.400,00

2 04329/SP2D/1.03.01.01/2013 04 Juni 2013 1.081.823.250,00

3 06561/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 540.911.625,00

4 09357/SP2D/1.03.01.01/2013 04 Nopember 2013 540.911.625,00

5 12948/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 144.243.100,00

Jumlah 2.884.862.000,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 7 Desember

2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kontrak, yaitu pekerjaan water tank dengan volume sebesar 1.702,23 ltr. Harga

satuan pekerjaan sebesar Rp11.654,37/ltr. Sedangkan volume pekerjaan yang

terpasang sebesar 0 liter. Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan

sebesar 1.702,23 kg (1.702,23 liter – 0  liter) atau sebesar Rp19.838.418,25

(1.702,23 kg x Rp11.654,37/kg).

22) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Pangeran Ayin

Sebesar Rp45.303.722,09

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Pangeran Ayin

dilaksanakan oleh PT AAU, berdasarkan kontrak Nomor

622/119/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp3.471.089.400,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 622/119.D/KPA/PNK/WIL.II/ PU.BM/VIII/2013

tanggal 02 Agustus 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 621/2014/BA/PUBM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp3.297.534.930,00 dengan rincian pada Tabel 58 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 56

Tabel 58. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Pangeran Ayin

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 01032/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Maret 2013 771.353.200,00

2 06791/SP2D/1.03.01.01/2013 02 Agustus 2013 2.169.430.875,00

3 14030/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 356.750.855,00

Jumlah 3.297.534.930,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 30

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

sebesar Rp45.303.722,09, dengan rincian pada Tabel 59 berikut.

Tabel 59. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Pangeran Ayin

Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Sat

Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Filler Kg 3.836,30 2.997,49 838,81 1.260,00 1.056.900,60
  2. AC/BC Ton 180,75 141,23 39,52 558.168,56 22.058.821,49
  3. Aspal Minyak Ton 11,78 9,20 2,58 8.600.000,00 22.188.000,00

Jumlah 45.303.722,09

23) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan

Batas Kab. Muara Enim – Baturaja Sebesar Rp30.738.055,87

Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Batas

Kab. Muara Enim – Baturaja dilaksanakan oleh PT UMA, berdasarkan kontrak

Nomor 622/127/KPA/PML/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013,

dengan nilai kontrak sebesar Rp3.302.233.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

kontrak Nomor 622/127.D/KPA/PML/WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal 02

Agustus 2013 dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar

Rp2.972.009.000,00.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 2010.1/PU.BM/PLW.I/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 22,22% atau sebesar

Rp660.446.600,00 dengan nomor SP2D 01178/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal

28 Maret 2013.

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 3 Desember

2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp30.738.055,87, dengan rincian pada Tabel 60 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 57

Tabel 60. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Berkala Jalan Batas

Kab. Muara Enim – Baturaja

Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Sat

Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Filler Kg 21.554,47 21.009,19 545,28 1.550,00 845.184,00
  2. AC/WC ton 1.052,66 1.026,03 26,63 508.966,49 13.553.777,63
  3. Aspal Minyak ton 64,93 63,29 1,64 9.962.862,34 16.339.094,24

Jumlah 30.738.055,87

24) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir –

Lubuk Batang Segmen 1 Sebesar Rp84.787.013,98

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir – Lubuk

Batang Segmen 1 dilaksanakan oleh PT UMA, berdasarkan kontrak Nomor

622/93/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp10.284.410.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 622/93.D/KPA/PNK/WIL.II/ PU.BM/VIII/2013

tanggal 2 Agustus 2013, dengan merubah nilai kontrak menjadi sebesar

Rp9.255.969.000,00.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 2008.1/PU-BM/PLW.II/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp9.255.969.000,00, dengan rincian pada Tabel 61 berikut.

Tabel 61. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Batas Ogan Ilir – Lubuk Batang Segmen 1

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp)

1 00962/SP2D/1.03.01.01/2013 22 Maret 2013 2.056.882.000,00

2 06615/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 5.784.980.625,00

3 13597/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 951.307.925,00

4 13627/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 462.798.450,00

Jumlah 9.255.969.000,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 4 Desember

2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kontrak, yaitu pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume sebesar

23.351,00 m2. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp3.630,98 /m2. Sedangkan

volume pekerjaan yang terpasang sebesar 0 m2. Sehingga, terjadi kekurangan

volume pekerjaan sebesar 23.351,00 m2 (23.351,00 m2 – 0  m2) atau sebesar

Rp84.787.013,98 (23.351,00 m2 x Rp3.630,98/m2).

25) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir –

Lubuk Batang Segmen 2 Sebesar Rp95.838.621,97

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir – Lubuk

Batang Segmen 2 dilaksanakan oleh PT BRU, berdasarkan kontrak Nomor

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 58

622/94/KPA/PNK/WIL. II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp 10.190.545.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 622/94.D/KPA/PNK/WIL. II/PU.BM/VIII/2013

tanggal 2 Agustus 2013 dengan merubah nilai kontrak menjadi sebesar

Rp9.171.490.500,00.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 2009.1/PU.BM/PLW.II/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp9.171.490.500,00, dengan rincian pada Tabel 62 berikut.

Tabel 62. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Batas Ogan Ilir – Lubuk Batang Segmen 2

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00929/SP2D/1.03.01.01/2013 22 Maret 2013 2.038.109.000,00

2 06616/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 5.732.181.562,50

3 13596/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 942.625.412,50

4 13628/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 458.574.525,00

Jumlah 9.171.490.500,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 4 Desember

2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kontrak, yaitu pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume sebesar

2 2

26.383,00 m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp3.632,59/m . Sedangkan

volume pekerjaan yang terpasang sebesar 0 m2. Sehingga, terjadi kekurangan

2 2

volume pekerjaan sebesar 26.383,00 m (26.383,00 m – 0  m2) atau sebesar

2 2

Rp95.838.621,97 (26.383,00 m x Rp3.632,59/m ).

26) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Macan

Kumbang – Soekarno Hatta – Tl. Kelapa Sebesar Rp33.783.129,77

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Macan

Kumbang – Soekarno Hatta – Tl. Kelapa dilaksanakan oleh PT CAN.

berdasarkan kontrak Nomor 621/118/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/II/2013

tanggal 14 Februari 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.487.362.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender

terhitung sejak tanggal 18 Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan

selama 180 hari kalender. Kontrak mengalami addendum tambah kurang

pekerjaan dengan addendum kontrak Nomor 621/118.C/KPA/PMB/WIL.II/

PU.BM/IV/2013 tanggal 15 April 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 621/2017.1/BA/PU.BM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95,00% atau sebesar

Rp2.362.993.900,00, dengan rincian pada Tabel 63 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 59

Tabel 63. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan

Akses Macan Kumbang – Soekarno Hatta – Tl. Kelapa

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 01036/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Maret 2013 497.472,400,00

2 06803/SP2D/1.03.01.01/2013 02 Agustus 2013 1.399.141.125,00

3 13888/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 466.380.375,00

Jumlah 2.362.993.900,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 19

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

dengan kontrak, yaitu pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B dengan volume

sebesar 150,00 m3. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp682.487,47 /m3.

Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 100,50 m3. Sehingga,

terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 49,50 m3 (150,00 m3 – 100,50

m3) atau sebesar Rp33.783.129,77 (49,50 m3 x Rp682,487,47 / m3).

27) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Jakabaring Cs

Sebesar Rp68.213.798,82

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Jaka Baring Cs

dilaksanakan oleh CV KS, berdasarkan kontrak Nomor

621/113/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

nilai kontrak sebesar Rp1.906.800.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

addendum terakhir Nomor 621/113.D/KPA/WIL.II/ PU.BM/VIII/2013 tanggal

2 Agustus 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 621/2013/PU-BM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar Rp1.811.460.000,00

dengan rincian pada Tabel 64 berikut.

Tabel 64. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Jakabaring Cs

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 01062/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Maret 2013 381.360,000,00

2 06799/SP2D/1.03.01.01/2013 02 Agustus 2013 1.072.575.000,00

3 14023/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 357.525.000,00

Jumlah 1.811.460.000,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 23

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

sebesar Rp68.213.798,82, dengan rincian pada Tabel 65 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 60

Tabel 65. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan

Jalan Jaka Baring Cs

Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Sat

Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. AC/WC Ton 232,67 176,63 56,04 637.824,97 35.743.711,32
  2. Aspal Minyak Ton 15,16 11,51 3,65 8.500.000,00 31.025.000,00
  3. Filler kg 4.799,97 3.643,9 1.156,07 1.250,00 1.445.087,50

Jumlah 68.213.798,82

28) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. 9 Cecar – Batas

Lahat Sebesar Rp14.568.457,21

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. 9 Cecar-Batas Lahat

dilaksanakan oleh PT UMA, berdasarkan kontrak Nomor

622/086/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp3.382.767.000,00. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi

pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Februari s.d. 16

Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak

mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum kontrak

Nomor 622/086.B/PNK/WIL.I/PU.BM/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 1122/BA/PU.BM/PLW.I/VIII/2013 tanggal 16

Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp3.213.628.650,00, dengan rincian pada Tabel 66 berikut.

Tabel 66. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Sp. 9 Cecar – Batas Lahat

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00640/SP2D/1.03.01.01/2013 8 Maret 2013 751.763.400,00

2 04520/SP2D/1.03.01.01/2013 7 Juni 2013 2.114.334.562,50

3 09912/SP2D/1.03.01.01/2013 15 Nopember 2013 347.530.687,50

Jumlah 3.213.628.650,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 25

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

sebesar Rp14.568.457,21, dengan rincian pada Tabel 67 berikut.

Tabel 67. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. 9

Cecar-Batas Lahat

Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Sat

Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Filler Ton 3.633,62 3.408,79 224,83 1.600,00 359.728,00
  2. AC/WC Ton 201,87 189,38 12,49 654.794,30 8.178.380,81
  3. Aspal Minyak Ton 11,31 10,61 0,70 8.500.000,00 5.950.000,00
  4. Lapis Perekat Ltr 610,40 602,77 7,63 10.530,59 80.348,40

Jumlah 14.568.457,21

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 61

29) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. Semambang –

Bts. Kab. Muara Enim Sebesar Rp144.456.218,32

Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp.

Semambang – Bts. Kab. Muara Enim dilaksanakan oleh PT AAU, berdasarkan

kontrak Nomor 622/088/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013,

dengan nilai kontrak sebesar Rp14.553.188.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

kontrak Nomor 622/088.A/PNK/WIL.I/PU.BM/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013

dengan mengubah nilai kontrak menjadi Rp13.097.869.200,00.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 1132/BA/PU.BM/PLW.I/VIII/2013 tanggal 16

Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp13.097.869.200,00, dengan rincian pada Tabel 68 berikut.

Tabel 68. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Sp. Semambang – Bts. Kab. Muara Enim

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00636/SP2D/1.03.01.01/2013 8 Maret 2013 2.910.637.600,00

2 03776/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Mei 2013 5.457.445.500,00

3 06858/SP2D/1.03.01.01/2013 2 Agustus 2013 2.728.722.750,00

4 09823/SP2D/1.03.01.01/2013 15 Nopember 2013 1.346.169.890,00

5 13662/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 654.893.460,00

Jumlah 13.097.869.200,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 22

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

sebesar Rp144.456.218,32, dengan rincian pada Tabel 69 berikut.

Tabel 69. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Sp. Semambang – Batas Kab. Muara Enim

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Filler Ton 38.624,64 36.561,15 2.063,49 2.380,51 4.912.158,58
  2. AC/WC Ton 2.145,81 2.031,17 114,64 619.366,19 71.004.140,02
  3. Aspal Minyak Ton 128,75 121,87 6,88 9.800.000,00 67.424.000,00
  4. Lapis Perekat Ltr 412.128,00 412.033,01 94,99 11.747,76 1.115.919,72

Jumlah 144.456.218,32

30) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Selatan

Kota Lubuk Linggau Sebesar Rp78.187.577,25

Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota

Lubuk Linggau dilaksanakan oleh PT FKU, berdasarkan kontrak Nomor

622/089/PEMB/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp4.743.917.000,00. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi

pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Februari s.d. 16

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 62

Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak

mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan addendum

terakhir Nomor 622/084.B/PNK/WIL.I/PU.BM/VIII/2013 tanggal 1 Agustus

2013 dan merubah nilai kontrak menjadi sebesar Rp4.269.525.000,00.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 1131/BA/PU.BM/PLW.I/VII/ 2013 tanggal 16

Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

Rp4.056.049.035,00, dengan rincian pada Tabel 70 berikut.

Tabel 70. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan

Lingkar Selatan Kota Lubuk Linggau

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00838/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 948.783.400,00

2 04202/SP2D/1.03.01.01/2013 3 Juni 2013 2.668.453.312,50

3 09811/SP2D/1.03.01.01/2013 14 Nopember 2013 438.812.322,50

Jumlah 4.056.049.035,00

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 26

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

dengan kontrak, yaitu pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B dengan volume

sebesar 3.600,00 m3. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp613.235,90 /m3.

Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 3.472,5m3. Sehingga,

terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 127,50 m3 (3.600,00 m3 –

3.472,50  m3) atau sebesar Rp78.187.577,25 (127,50 m3 x Rp613,235,90 / m3).

31) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Bts. Kab. Muba –

Sp. Air Itam Sebesar Rp14.119.624,25

Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Bts.Kab.Muba

– Sp. Air Itam dilaksanakan oleh PT CAN, berdasarkan kontrak Nomor

622/072/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp7.709.735.000,00. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi

pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Februari s.d. 16

Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak

mengalami tiga kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan addendum

terakhir Nomor 622/072.B/PNK/WIL.I/PU.BM/VII/2013 tangga 31 Juli 2013

dan merubah nilai kontrak menjadi sebesar Rp6.938.761.500,00.

Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan (PHO) Nomor 1128/PUBM/PLW.I/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

  1. 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp6.938.761.500,00, dengan rincian pada Tabel 71 berikut.

Tabel 71. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan

Jalan Bts. Kab. Muba – Sp. Air Itam

Nilai

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

(Rp)

1 00634/SP2D/1.03.01.01/2013 8 Maret 2013 1.541.947.000,00

2 05536/SP2D/1.03.01.01/2013 4 Juli 2013 4.336.725.937,50

3 12892/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 713.150.487,50

4 13953/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 346.938.075,00

Jumlah 6.938.761.500,00

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 63

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 27

November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

sebesar Rp14.119.624,25, dengan rincian pada Tabel 72 berikut.

Tabel 72. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

Bts. Kab. Muba – Sp. Air Itam

Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Sat

Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

  1. Filler Kg 2.061,80 1.837,48 224,32 1.380,00 309.561,60
  2. AC/WC Ton 114,54 102,08 12,46 583.171,16 7.266.312,65
  3. Aspal Minyak Ton 6,87 6,12 0,75 8.725.000,00 6.543.750,00

Jumlah 14.119.624,25

32) Peningkatan Jalan Muara Siban – SP. Embacang Segmen I Sebesar

Rp141.200.631,82

Peningkatan Jalan Muara Siban – SP. Embacang Segmen I dilaksanakan oleh

PT TM, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor

622/077/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dengan nilai

kontrak sebesar Rp14.593.313.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 225 hari kalender, terhitung mulai tanggal 18 Februari s.d. 30 September

  1. Kontrak mengalami perubahan, terakhir dengan Final Amandemen

Kontrak Nomor 622/077.c/PNK/WIL.I/PU.BM/VII/2013 tanggal 26 Agustus

2013 tentang tambah kurang pekerjaan sehingga nilai kontrak menjadi sebesar

Rp13.133.982.000,00.

Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor

622/2233/PNK/WIL.I/PU.BM/IX/2013 tanggal 4 September 2013. Pekerjaan

tersebut telah dibayar 100% atau sebesar Rp13.133.981.700,00, terakhir dengan

SP2D Nomor 12818/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 20 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 15 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp141.200.631,82, dengan rincian pada Tabel 73 berikut.

Tabel 73. Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Siban – SP.

Embacang Segmen I

Volume Harga

No Uraian Pekerjaan Sat Satuan Jumlah (Rp)

Rancangan Pemeriksaan Selisih (Rp)

1 Pasangan Batu dengan m3 279,00 168,72 110,28 651.363,15 71.832.328,18

Mortar

2 Lapis Pondasi Agregat m3 523,60 410,70 112,90 614.422,53 69.368.303,64

Kelas B

Jumlah 141.200.631,82

33) Peningkatan Jalan Muara Siban – SP. Embacang Segmen II Sebesar

Rp143.893.642,65

Peningkatan Jalan Muara Siban – SP. Embacang Segmen II dilaksanakan oleh

PT UDB, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor

622/078/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dengan nilai

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 64

kontrak sebesar Rp14.699.829.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 225 hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 18

Februari s.d. 30 September 2013. Kontrak mengalami perubahan, terakhir

dengan Final Amandemen Kontrak Nomor 622/078.c/PNK/WIL.I/PU.BM/

VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang tambah kurang pekerjaan sehingga

nilai kontrak menjadi Rp13.229.846.000,00.

Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 622/2189/PNK/PU.BM/VIII/2013

tanggal 30 Agustus 2013. Pekerjaan tersebut telah dibayar 100% atau sebesar

Rp13.229.846.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

13507/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 24 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

tanggal 15 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp143.893.642,65, dengan rincian pada Tabel 74 berikut.

Tabel 74. Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan

Muara Siban – SP. Embacang Segmen II

Volume Harga Satuan

No Uraian Pekerjaan Satuan Cek (Rp) Jumlah (Rp)

Kontrak Selisih

Fisik

1 Pasangan Batu m3 200,20 123,82 76,38 656.016,86 50.106.567,77

dengan Mortar

2 Lapis Pondasi Agregat m3 465,90 313,32 152,58 614.674,76 93.787.074,88

Kelas B

Jumlah 143.893.642,65

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana  diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

  1. Pasal 6 poin f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya

pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

  1. Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk

pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk

peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan

diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

Permasalahan diatas mengakibatkan:

  1. Terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp1.765.500.325,25, dengan rincian:

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp303.643.975,58, dengan rincian:

  1. a) PT PMU sebesar Rp52.222.376,10;
  2. b) CV AP HK sebesar Rp41.281.334,21;
  3. c) CV CA sebesar Rp28.541.716,05;
  4. d) CV Lin sebesar Rp150.722.337,71;
  5. e) CV MU sebesar Rp30.876.211,51.

2) Dinas Kesehatan, yaitu PT DJ sebesar Rp40.571.060,00,

3) Dinas Peternakan sebesar Rp237.551.649,60, dengan rincian:

  1. a) CV KA sebesar Rp112.742.361,80;
  2. b) CV SK sebesar Rp124.809.287.80.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 65

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu PT RRJA sebesar

Rp106.319.871,98;

5) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yaitu PT LKS sebesar

Rp23.879.760,00;

6) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp1.053.534.008,09, dengan rincian:

  1. a) PT PGN sebesar Rp57.596.806,83;
  2. b) PT DPM sebesar Rp28.637.045,81;
  3. c) PT GU sebesar Rp101.038.609,54;
  4. d) PT TRAsebesar Rp123.892.493,73;
  5. e) PT SMB sebesar Rp10.267.257,02;
  6. f) PT HBI sebesar Rp56.635.631,25;
  7. g) PT MJM sebesar Rp31.331.992,67;
  8. h) PT NSK sebesar Rp19.838.418,25;
  9. i) PT AAU sebesar Rp144.456.218,32;
  10. j) PT UMA sebesar Rp84.787.013,98;
  11. k) PT BRU sebesar Rp95.838.621,97;
  12. l) PT CAN sebesar Rp14.119.624,25;
  13. m) PT TM sebesar Rp141.200.631,82;
  14. n) PT UDB sebesar Rp143.893.642,65;
  15. Terjadinya potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp875.910.129,21, dengan

rincian:

1) Dinas Pendidikan, yaitu PT TL sebesar Rp49.590.705,23;

2) Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp76.980.071,65, dengan rincian:

  1. a) CV VAA sebesar Rp48.153.404,60;
  2. b) CV SPA RM sebesar Rp28.826.667,05;

3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu CV PJ sebesar Rp20.823.067,25;

4) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp728.516.285,08, dengan rincian:

  1. a) PT YMP sebesar Rp35.361.340,45;
  2. b) PT KS sebesar Rp29.973.775,17;
  3. c) PT MJ sebesar Rp100.903.794,53;
  4. d) PT RP sebesar Rp20.417.560,09 (Rp10.089.596,68 + Rp10.327.963,41);
  5. e) PT FKU sebesar 364.276,66 (Rp25.176.699,41 +

Rp78.187.577,25);

  1. f) PT CPK sebesar Rp45.364.906,04;
  2. g) PT SDC sebesar Rp68.664.975,82;
  3. h) PT TLT sebesar Rp25.313.910,27;
  4. i) PT GMS sebesar Rp27.790.282,76;
  5. j) PT SJP sebesar Rp28.235.015,31;
  6. k) PT BBP sebesar Rp38.254.429,21;
  7. l) PT PPJP sebesar Rp12.264.855,01;
  8. m) PT AAU sebesar Rp45.303.722,09;
  9. n) PT UMA sebesar Rp45.306.513,08 (Rp30.738.055,87 + Rp14.568.457,21);
  10. o) PT CAN sebesar Rp33.783.129,77;
  11. p) CV KS sebesar Rp68.213.798,82.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 66

Hal tersebut disebabkan karena:

  1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan,

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas PU Bina

Marga dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kurang melakukan

pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;

  1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan

Pengawas Lapangan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika, Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga dan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi tidak cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di

lapangan;

  1. Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di

lapangan;

  1. Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Atas permasalahan tersebut:

  1. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan

rekanan untu menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah;

  1. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan

rekanan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran;

  1. Kepala Dinas Peternakan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan

rekanan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran;

  1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan sepakat dengan temuan

tim BPK RI;

  1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyatakan akan

menindaklanjuti dengan memerintahkan rekanan untuk menyetorkan kelebihan

pembayaran;

  1. Kepala Dinas PU Cipta Karya menyatakan akan memerintahkan rekanan untuk

menyetorkan kelebihan pembayaran;

  1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan akan memerintahkan

rekanan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran;

  1. Kepala Dinas PU Bina Marga menyatakan akan memerintahkan rekanan untuk

menyetorkan kelebihan pembayaran.

Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah

yang dilakukan oleh:

  1. Dinas Pendidikan sebesar Rp130.355.081,33, dengan rincian:

1) PT TL sebesar Rp49.590.705,23 pada tanggal 6 Januari 2014;

2) PT PMU sebesar Rp52.222.376,10 pada tanggal 11 Februari 2014;

3) CV CA sebesar Rp28.542.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014;

  1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika oleh PT LKS sebesar

Rp23.879.760,00 pada tanggal 20 Mei 2014;

  1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh CV PJ sebesar Rp20.823.123,90 pada

tanggal 24 Desember 2013;

  1. Dinas PU Bina Marga sebesar Rp216.983.897,89, dengan rincian:

1) PT KS sebesar Rp29.976.423,50 pada tanggal 25 Maret 2014;

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 67

2) PT RP sebesar Rp20.172.440,86 (Rp10.089.596,68 + Rp10.082.844,18) pada

tanggal 21 Maret 2014;

3) PT SDC sebesar Rp49.000.000,00 pada tanggal 15 Januari 2014;

4) PT GMS sebesar Rp27.790.282,76 pada tanggal 21 Maret 2014;

5) PT BBP sebesar Rp38.254.429,21 pada tanggal 21 Maret 2014;

6) PT SMB sebesar Rp10.261.192,69 pada tanggal 21 Maret 2014;

7) PT PPJP sebesar Rp10.197.136,20 pada tanggal 21 Maret 2014;

8) PT MJM sebesar Rp31.331.992,67 pada tanggal 14 Mei 2014.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk:

  1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
  2. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan lebih cermat dalam

melakukan pengawasan fisik di lapangan;

  1. Menegur konsultan pengawas lebih cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan

fisik di lapangan;

  1. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar

Rp1.619.263.287,74, dengan rincian:

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp222.879.883,43, dengan rincian:

  1. a) CV AP HK sebesar Rp41.281.334,21;
  2. b) CV Lin sebesar Rp150.722.337,71;
  3. c) CV MU sebesar Rp30.876.211,51.

2) Dinas Kesehatan, yaitu PT DJ sebesar Rp40.571.060,00,

3) Dinas Peternakan sebesar Rp237.551.649,60, dengan rincian:

  1. a) CV KA sebesar Rp112.742.361,80;
  2. b) CV SK sebesar Rp124.809.287.80.

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu PT RRJA sebesar

Rp106.319.871,98;

5) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp1.011.940.822,73, dengan rincian:

  1. a) PT PGN sebesar Rp57.596.806,83;
  2. b) PT DPM sebesar Rp28.637.045,81;
  3. c) PT GU sebesar Rp101.038.609,54;
  4. d) PT TRAsebesar Rp123.892.493,73;
  5. e) PT SMB sebesar Rp6.064,33;
  6. f) PT HBI sebesar Rp56.635.631,25;
  7. g) PT NSK sebesar Rp19.838.418,25;
  8. h) PT AAU sebesar Rp144.456.218,32;
  9. i) PT UMA sebesar Rp84.787.013,98;
  10. j) PT BRU sebesar Rp95.838.621,97;
  11. k) PT CAN sebesar Rp14.119.624,25;
  12. l) PT TM sebesar Rp141.200.631,82;
  13. m) PT UDB sebesar Rp143.893.642,65;
  14. Memotong pembayaran retensi atas potensi kelebihan atau menarik kelebihan

pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar sebesar Rp630.108.292,53,

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 68

dengan rincian:

1) Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp76.980.071,65, dengan rincian:

  1. a) CV VAA sebesar Rp48.153.404,60;
  2. b) CV SPA RM sebesar Rp28.826.667,05;

2) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp553.128.220,88, dengan rincian:

  1. a) PT YMP sebesar Rp35.361.340,45;
  2. b) PT MJ sebesar Rp100.903.794,53;
  3. c) PT RP sebesar Rp245.119,23;
  4. d) PT FKU sebesar 364.276,66 (Rp25.176.699,41 +

Rp78.187.577,25);

  1. e) PT CPK sebesar Rp45.364.906,04;
  2. f) PT SDC sebesar Rp19.664.975,82;
  3. g) PT TLT sebesar Rp25.313.910,27;
  4. h) PT SJP sebesar Rp28.235.015,31;
  5. i) PT PPJP sebesar Rp2.067.718,81;
  6. j) PT AAU sebesar Rp45.303.722,09;
  7. k) PT UMA sebesar Rp45.301.412,54 (Rp30.738.055,87 + Rp14.568.457,21);
  8. l) PT CAN sebesar Rp33.783.129,77;
  9. m) CV KS sebesar Rp68.213.798,82.
  1. Penggunaan Dana Hibah Oleh Panitia Daerah Islamic Solidarity Games Belum

Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp3.090.000.000,00 dan Kelebihan Nilai Kontrak

Pekerjaan Pre Show Dan Show Opening – Closing ISG III 2013 di Sumatera Selatan

Sebesar Rp118.097.000,00

Pelaksanaan ISG III dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22

September s.d. 1 Oktober 2013 yang sumber dananya berasal dari dana hibah pemerintah

pusat serta APBD Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian pada Tabel 75 berikut:

Tabel 75. Sumber Dana Pelaksanaan ISG III Tahun 2013 di Provinsi Sumatera Selatan

Nilai

No. Nama SKPD Jenis Belanja

(Rp)

  1. Pemerintah Pusat Hibah 79.000.000.000,00
  2. BPKAD Hibah 75.000.000.000,00
  3. BPKAD Belanja Modal dan Belanja Barang 65.750.361.500,00
  4. PU Bina Marga Belanja Modal 4.941.969.000,00
  5. PU Cipta Karya Belanja Barang 9.443.672.000,00

Jumlah 234.136.002.500,00

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan

ISG, diketahui terdapat penggunaan dana hibah sebesar Rp3.090.000.000,00 yang belum

dipertangungjawabkan oleh Panitia Daerah, serta terdapat kelebihan nilai kontrak pada

pekerjaan Pre show dan Show Opening-Closing, dengan uraian sebagai berikut.

  1. Penggunaan Dana Hibah Belum Dipertanggungjawabkan

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD, hibah kepada Panitia Daerah

ISG III dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp75.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Dalam Naskah Perjanjian Hibah

Daerah, disebutkan bahwa tujuan penggunaan dana adalah untuk membiayai

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 69

kegiatan Panitia Daerah Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013.

Penerima dana menyatakan akan melaksanakan penggunaan hibah sesuai

peruntukannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban berupa buku kas umum dan

surat pertanggungjawab (SPJ) pada Panitia Daerah penyelenggara ISG,

menunjukkan bahwa terdapat penggunaan dana yang belum dipertanggungjawabkan

sebesar Rp3.090.000.000,00, yang akan digunakan untuk kegiatan Technical

Delegates (TD) dan Chief De Mission (CDM), biaya pembuatan website, uang muka

SDM dan seragam serta uang muka kegiatan look of the games, dengan rincian pada

Tabel 76 berikut.

Tabel 76. Dana Panitia Daerah ISG yang Belum Dipertanggungjawabkan

Jumlah

No Penerima Tanggal Kwitansi Penggunaan

(Rp)

1 Lng Agustus 2013 Pinjaman dana untuk kegiatan TD-CDM 20.000.000,00

Meeting di Griya Agung tanggal 21

Agustus 2013

2 YR Agustus 2013 DP Pembuatan Website Panitia Daerah 20.000.000,00

Penyelenggaraan ISG III 2013

Sumatera Selatan

3 ND 18 September 2013 Uang Muka Kegiatan Look Of The 2.000.000.000,00

Games III-2013 Sumatera Selatan

4 ND 13 Juli 2013 Uang Muka Kegiatan TDM-CDM 450.000.000,00

Meeting ISG-III 2013 Sumatera Selatan

5 ND 13 Juli 2013 Uang Muka Kegiatan TDM-CDM 350.000.000,00

Meeting ISG-III 2013 Sumatera Selatan

6 ND 15 Juli 2013 Uang Muka SDM dan Seragam ISG III- 250.000.000,00

2013 Sumatera Selatan

Jumlah 3.090.000.000,00

Selain hal tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir, Panitia Daerah

Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013 belum menyampaikan

laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui

PPKD. Hal tersebut menyulitkan BPK dalam melakukan pemeriksaan atas

penggunaan dana hibah oleh panitia daerah secara lebih mendalam.

  1. Kelebihan Nilai Kontrak Pekerjaan Pre Show dan Show Opening – Closing

Pekerjaan Pre Show dan Show Opening – Closing ISG III 2013 di Sumatera Selatan

dilaksanakan oleh PT NSB berdasarkan kontrak Nomor B/28/Deputi

IV/ISG.III/IX/2013 tanggal 16 September 2013 dengan nilai sebesar

Rp24.500.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 16 September s.d. 4

Oktober 2013. Kontrak mengalami addendum dengan addendum kontrak Nomor

B/41/Deputi IV/ISG.III/IX/2013 tanggal 23 September 2013. Nilai kontrak

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp23.319.000.000,00 karena adanya

pengurangan kegiatan.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Nomor B/34/Deputi IV/ISG.IV/ISG.III/IX/2013 tanggal 18 September 2013. Atas

pekerjaan tersebut, telah dibayar sebesar Rp20.799.940.000,00 dengan rincian

sebesar Rp15.299.940.000,00 pada tanggal 18 September dan sebesar

Rp5.500.000.000,00 pada tanggal 30 September 2013, sehingga nilai kontrak yang

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 70

belum dibayar sebesar Rp2.519.060.000,00 (Rp23.319.000.000,00 –

Rp20.799.940.000,00).

Hasil pengujian atas nilai addendum kontrak menunjukkan bahwa terdapat kelebihan

nilai kontrak addendum sebesar Rp118.097.000,00 yang disebabkan adanya

pengurangan nilai kontrak yang tidak diikuti dengan pengurangan PPN yang

bersangkutan, dengan uraian pada Tabel 77 berikut.

Tabel 77. Pengujian atas Nilai Addendum Kontrak pada Pekerjaan Pre Show dan Show

Opening – Closing ISG III 2013 di Sumatera Selatan

Addendum Nilai yang

Selisih

No. Uraian Kontrak Seharusnya

(Rp)

(Rp) (Rp)

  1. Nilai Kontrak 24.500.000.000,00

 Nilai Kontrak Setelah Dikurangi PPN 10% 22.272.730.000,00

  1. Pengurangan
  2. Projection Mapping pada kegiatan

Opening Ceremony kurang dari 2 jam 500.000.000,00 500.000.000,00

  1. Pendukung Acara Artis + MC Kegiatan

Closing Ceremony dibayar dari sumber

 dana lain 281.000.000,00 281.000.000,00

  1. Kegiatan Tarian Kolosal pada acara

Closing Ceremony dibayar dari sumber

 dana lain 400.000.000,00 400.000.000,00

 Jumlah Pengurangan 1.181.000.000,00 1.181.000.000,00

 Jumlah Total Sebelum PPN 10% -    21.091.730.000,00

 PPN 10% 2.109.173.000,00

 Jumlah Total Setelah PPN 10% 23.319.000.000,00 23.200.903.000,00 118.097.000,00

Kondisi diatas tidak sesuai dengan:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa

penerima subsidi, hibah, bantuan, sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab

atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada kepala daerah;

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah

berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah

melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;

  1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang

menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan

tembusan Kepala SKPD terkait;

  1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan

negara dalam pengadaan barang/jasa;

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 71

2) Pasal 89 Ayat (4) yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk

pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,

termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan

yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

kontrak.

Permasalahan di atas mengakibatkan

  1. Potensi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp3.090.000.000,00;
  2. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp118.097.000,00.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD menjelaskan bahwa pihaknya telah

meminta agar Panitia Daerah ISG segera mempertangungjawabkan penggunaan dana

hibah yang diterima. Sedangkan, untuk kelebihan nilai kontrak sebesar

Rp118.097.000,00, pihak Panitia Daerah ISG telah memperhitungkan dalam pembayaran

termin terakhir kepada rekanan yang bersangkutan. Dari nilai kontrak setelah addendum

sebesar Rp23.319.000.000,00, Panitia Daerah ISG hanya membayarkan sebesar

Rp23.200.903.000,00 (Rp23.319.000.000,00 – Rp118.097.000,00). Adapun pembayaran

sebesar Rp23.200.903.000,00 dilakukan dengan rincian sebesar Rp15.299.940.000,00

pada tanggal 18 September 2013, sebesar Rp5.500.000.000,00 pada tanggal 30 September

2013, sebesar Rp1.353.110.000,00 pada bulan Januari 2014 dan sebesar

Rp1.047.853.000,00 pada bulan Maret 2014.

Hal tersebut disebabkan oleh:

  1. Kepala BPKAD kurang melakukan pengawasan atas penggunaan dana hibah kepada

Panitia Daerah ISG;

  1. Ketua dan Bendahara Panitia Daerah ISG lalai dalam mengawasi

pertanggungjawaban penggunaan dana;

  1. Ketua Deputi IV Panitia Daerah ISG tidak cermat dalam membuat surat perjanjian.

BPK RI merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:

  1. Kepala BPKAD meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana hibah kepada

panitia Daerah ISG;

  1. Ketua dan Bendahara Panitia Daerah ISG untuk mempertanggungjawabkan

penggunaan dana sebesar Rp3.090.000.000,00;

  1. Ketua Panitia Daerah ISG untuk menegur Ketua Deputi IV Panitia Daerah ISG tidak

cermat dalam membuat surat perjanjian.

  1. Pelaksanaan 15 Kegiatan Islamic Solidarity Games pada BPKAD dan Dinas PU

Cipta Karya Kurang Volume Sebesar Rp1.223.782.898,36

Pelaksanaan ISG III dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22

September s.d. 1 Oktober 2013 yang sumber dananya berasal dari dana hibah pemerintah

pusat serta APBD Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pemeriksaan fisik beberapa

pekerjaan belanja modal dan belanja barang pada BPKAD dan Dinas PU Cipta Karya

terkait pelaksanaan ISG, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume sebesar

Rp1.223.782.898,36, dengan uraian sebagai berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 72

  1. BPKAD

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui BPKAD pada TA 2013, telah

menganggarkan Belanja Kegiatan Islamic Solidarity Games (ISG) sebesar

Rp80.192.415.900,00 dengan realisasi sebesar Rp65.750.361.500,00 atau 81,99%

dari anggaran. Hasil pemeriksaan fisik beberapa pekerjaan belanja barang dan

belanja modal yang dilaksanakan, menunjukkan terdapat kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp1.077.372.739,06, dengan uraian sebagai berikut.

1) Belanja Barang

  1. a) Kegiatan Normalisasi Saluran Drainase dan Perbaikan Sarana Air

Bersih Stadion Bumi Sriwijaya Sebesar Rp122.186.579,86

Kegiatan Normalisasi Saluran Drainase dan Perbaikan Sarana Air Bersih

Stadion Bumi Sriwijaya dilaksanakan oleh CV DM, berdasarkan kontrak

Nomor 03/NSD-SMS/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013,

dengan nilai kontrak sebesar Rp502.764.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan selama 30 hari kalender sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19

September 2013.

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%, dengan Berita Acara Serah

Terima Pertama Nomor 75/DM/IX/2013 tanggal 16 September 2013. Atas

pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp502.764.000,00,

dengan rincian pada Tabel 78 berikut.

Tabel 78. Realisasi Pembayaran Normalisasi Saluran Drainase dan

Perbaikan Sarana Air Bersih Stadion Bumi Sriwijaya

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 09566/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 477.625.800,00

2 12334/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 25.138.200,00

Jumlah 502.764.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 6 Februari 2014

yang dihadiri oleh PPTK, rekanan dan BPK, menunjukkan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp122.186.579,86, dengan rincian

pada Tabel 79 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 73

Tabel 79. Kekurangan Volume Kegiatan Normalisasi Saluran Drainase dan Perbaikan

Sarana Air Bersih Stadion Bumi Sriwijaya

Volume Harga

Selisih Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

(Rp)

I Pembuatan Saluran Drainase Type I

1 Pas. Batu Bata ad.1:4 untuk M3 34.49 11.57 22.92 826.027,00 18.932.538,84

sal. Drainase dan bak control

2 Plesteran Saluran ad..1:3 M2 160,45 105,36 55,09 41.404,50 2.280.973,91

dan box culvert

II Pembuatan Saluran Drainase Type I

1 Pas. Batu Bata ad.1:4 untuk M3 21,42 7,13 14,29 826,027.00 11.803.925,83

sal. Drainase

2 Plesteran Saluran ad..1:3 M2 151.2 82.29 68.91 41,404.50 2.853.184,10

III Pembuatan Saluran Drainase Type V (kayaknya tipe IV)

 1 Pas. Batu Bata ad.1:4 untuk M3 40,00 12.82 27.18 826,027.00 22.451.413,86

sal. Drainase

2 Plesteran Saluran ad..1:3 M2 250,00 181.34 68.66 41,404.50 2.842.832,97

IV Pembuatan Saluran Drainase Type III

1 Pas. Batu Bata ad.1:4 untuk M3 67.06 14.56 52.50 826,027.00 43.366.417,50

sal. Drainase

2 Plesteran Saluran ad..1:3 M2 526,90 100,49 426,41 41.404,50 17.655.292,85

Jumlah 122.186.579,86

  1. b) Kegiatan Pemeliharaan Kansteen JSC Sebesar Rp58.832.102,31

Kegiatan Pemeliharaan Kansteen JSC dilaksanakan oleh CV AP,

berdasarkan kontrak Nomor 03/KANS-JSC/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal

21 Agustus 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp579.190.000,00. Jangka

waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak

tanggal 21 Agustus s.d. 19 September 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pertama Nomor 02/BA-STP/KANS.JSC/AP/X/2013 tanggal 7 September

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp579.190.000,00, dengan rincian pada Tabel 80 berikut.

Tabel 80. Realisasi Pembayaran Kegiatan Pemeliharaan Kansteen JSC

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 07810/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 550.230.500,00

2 12264/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 28.959.500,00

Jumlah 579.190.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 5 Februari 2014

yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp58.832.102,31 berupa pekerjaan

Cat Kansteen (Cat Minyak). Volume pekerjaan menurut kontrak sebesar

2

5.083,63 m , sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 3.455,24

2 2

m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp36.129,00/m . Sehingga, terjadi

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 74

2 2

kekurangan volume pekerjaan sebesar 1.628,39 m (5.083,63 m – 3.455,24

2 2 2

m ) atau sebesar Rp58.832.102,31 (1.628,39 m x Rp36.129,00/m ).

  1. c) Kegiatan Pemeliharaan Jalan di Lingkungan JSC Sebesar

Rp24.216.377,80

Kegiatan Pemeliharaan Jalan di Lingkungan JSC dilaksanakan oleh PT

TRA, berdasarkan kontrak Nomor 03/PBJL/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal

21 Agustus 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.340.791.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung

sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19 September 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 06b/PBJL/BPKAD/BAPP/2013 tanggal 14

Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp5.340.791.000,00, dengan rincian pada Tabel 81 berikut.

Tabel 81. Realisasi Pembayaran Pemeliharaan Jalan di Lingkungan JSC

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 08437/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 2.670.395.500,00

2 10161/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 2.403.355.950,00

3 13250/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn III 267.039.550,00

Jumlah 5.340.791.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 7 Februari 2014

yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp24.210.028,47, berupa pekerjaan

Lapis Aus (AC-WC)/(Gradasi halus/kasar). Volume pekerjaan menurut

kontrak sebesar 1.168,83 ton, sedangkan volume pekerjaan yang terpasang

sebesar 1.130,69 ton. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp634.933,87/ton.

Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 38,14 ton

(1.168,83 ton – 1.130,69 ton) atau sebesar Rp24.216.377,80 (38,13 ton x

Rp634.933,87/ton).

  1. d) Kegiatan Pemeliharaan Track Lintasan Stadion Bumi Sriwijaya

Sebesar Rp152.465.388,24

Kegiatan Pemeliharaan Track Lintasan Stadion Bumi Sriwijaya

dilaksanakan oleh CV TDM, berdasarkan kontrak Nomor 03/TL-

SMS/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp580.810.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19

September 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pertama Nomor 72/TDM/IX/2013 tanggal 16 September 2013. Atas

pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp580.810.000,00,

dengan rincian pada Tabel 82 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 75

Tabel 82. Pembayaran Kegiatan Pemeliharaan Track Lintasan

Stadion Bumi Sriwijaya

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 08228/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 551.769.500,00

2 12149/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 29.040.500,00

Jumlah 580.810.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 6 Februari 2014

yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp152.465.388,24, dengan rincian

pada Tabel 83 berikut.

Tabel 83. Kekurangan Volume Kegiatan Pemeliharaan Track Lintasan Stadion Bumi Sriwijaya

Volume Harga

Selisih Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

(Rp)

I Pemeliharaan TraCipta Karya Lintasan

1 Pembersihan dan Pencucian Track M2 6.125,00 5.252.72 872,28 26.420,00 23.045.637,60

Lintasan Lari

2 Pengecatan Track Lintasan Lari M2 6.125,00 5.252,72 872,28 43.171,00 37.657.199,88

3 Pengecatan List Jalur Lintasan Lari M2 2.344,50 218,94 2.125,56 43.171,00 91.762.550,76

Jumlah 152.465.388,24

  1. e) Kegiatan Pemeliharaan Stadion dan Site Development Stadion Madya

Sriwijaya Sebesar Rp37.919.981,65

Pelaksanaan Pemeliharaan Stadion dan Site Development Stadion Madya

Sriwijaya dilaksanakan oleh PT PMU, berdasarkan kontrak Nomor

03/PSMS/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp1.528.087.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 30 hari kalender.

Pekerjaan telah selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan (PHO) Nomor 92/PMU/ST-1/XI/2013 tanggal 19 September

  1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp1.528.087.000,00, dengan SP2D terakhir Nomor

12747/SP2D/1.20.05.01/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

lapangan pada tanggal 6 Februari 2014, menunjukkan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp37.919.981,65 dengan rincian

pada Tabel 84 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 76

Tabel 84. Kekurangan Volume atas Kegiatan Pemeliharaan Stadion dan Site Development

Stadion Madya Sriwijaya

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 Pagar BRC M’ 410,54 364,80 45,74 310.750,00 14.213.705,00

2 Lampu Merkuri 500w Bh 9,00 7,00 2,00 450.000,00 900.000,00

3 Plafon Spandrell M² 208,24 182,8 25,44 425.000,00 10.812.000,00

4 Bongkar Keramik M² 86,60 60,31 26,29 7.500,00 197.175,00

5 Cor Jalan Beton M³ 76,90 65 11,90 991.353,08 11.797.101,65

Jumlah 37.919.981,65

2) Belanja Modal

  1. a) Kegiatan Pemeliharaan Lapangan dan Pematangan Lahan Arena

Panahan JSC Sebesar Rp18.494.201,70

Kegiatan Pemeliharaan Lapangan dan Pematangan Lahan Arena Panahan

JSC dilaksanakan oleh PT PMU, berdasarkan kontrak Nomor

03/LPJSC/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp1.216.943.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19

September 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Pertama Nomor 93/PMU/ST-I/XI/2013 tanggal 19 September

  1. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% atau sebesar

Rp1.216.943.000,00, dengan rincian pada Tabel 85 berikut.

Tabel 85. Realisasi Pembayaran Pemeliharaan Lapangan dan Pematangan

Lahan Arena Panahan JSC

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 12061/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 1.156.095.850,00

2 12753/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 60.847.150,00

J u m l a h 1.216.943.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 5 Februari 2014

yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp18.494.201,70, dengan rincian

pada Tabel 86 berikut.

Tabel 86. Kekurangan Volume Pemeliharaan Lapangan dan Pematangan

Lahan Arena Panahan JSC

Volume Harga

Selisih Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

(Rp)

I Tanam Rumput dan Taman

1 Urugan Pasir Bawah Rumput M3 1.020,00 994,04 25,96 113.190,00 2.938.412,40

II Pembuatan Dinding Pembatas Kawat Harmonika Panjang 61 M (61 Modul)

1 Pek. Rangka Pipa Carbon Steel Modul 61 31 30 518.526,31 15.555.789,30

dia.2” dan list besi dia. 12 mm

serta kawat harmonika

Jumlah 18.494.201,70

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 77

  1. b) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Bangku Tribun Stadion Gelora

Sriwijaya Sebesar Rp43.330.000,00

Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Bangku Tribun Stadion Gelora

Sriwijaya dilaksanakan oleh CV TFG, berdasarkan kontrak Nomor

03/BTSG/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 23 Agustus 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp904.172.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Agustus s.d. 21

September 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Nomor 193/BAST/TD/IX/2013 tanggal 18 September 2013.

Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp904.172.000,00, dengan rincian pada Tabel 87 berikut.

Tabel 87. Realisasi Pembayaran Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan

Bangku Tribun Stadion Gelora Sriwijaya

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 09217/SP2D/1.03.03.01/2013 Termyn I 858.963.400,00

2 13336/SP2D/1.03.03.01/2013 Termyn II 45.208.600,00

J u m l a h 904.172.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 3 Februari 2014

yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp43.330.000,00, dengan rincian

pada Tabel 88 berikut.

Tabel 88. Kekurangan Volume Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Bangku Tribun

Stadion Gelora Sriwijaya

Volume Harga

Selisih Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

(Rp)

I Pekerjaan Bangku Tribun

1 Baut Dinabolt Bh 4.500 300 4.200 3.650,00 15.330.000,00

2 Pemasangan Bangku Tribun pada Bh 1.500 100 1.400 20.000,00 28.000.000,00

Beton Bertulang

Jumlah 43.330.000,00

  1. c) Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pendukung JSC Sebesar

Rp184.705.384,66

Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pendukung JSC dilaksanakan oleh CV

JB, berdasarkan kontrak Nomor 03/PP-JSC/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal

21 Agustus 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp545.275.000,00. Jangka

waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak

tanggal 21 Agustus s.d. 19 September 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik per

tanggal 23 Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100%

atau sebesar Rp545.275.000,00, dengan rincian pada Tabel 89 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 78

Tabel 89. Realisasi Pembayaran Pemeliharaan Prasarana Pendukung JSC

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 07453/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 518.011.250,00

2 12790/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 27.263.750,00

 J u m l a h 545.275.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 4 Februari 2014

yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp184.705.384,66, dengan rincian

pada Tabel 90 berikut.

Tabel 90. Kekurangan Volume Pemeliharaan Prasarana Pendukung JSC

Volume Harga

Selisih Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

(Rp)

I Bundaran Gelora Sriwijaya The Stadium

1 Pekerjaan Plesteran Lantai 881,90 13.15 868.75 46.996,00 40.827.775,00

Bundaran

2 Pekerjaan Cat Lantai Bundaran 2.320,80 848,99 1.471,81 25.520,00 37.560.591,20

3 Pekerjaan Pasang Pipa Besi 3″ 96 0 96 83.225,62 7.989.659,52

II Plaza Gelora Sriwijaya The Stadium

1 Pekerjaan Plesteran Lantai 1.031,68 18,89 1.012,79 46.996,00 47.597.078,84

Plaza

2 Pekerjaan Cat Lantai Plaza 5.158,40 3.317,29 1.841,11 25.520.00 46.985.127,20

3 Pekerjaan Pasang Pipa Besi 3″ 45 0 45 83.225,62 3.745.152,90

Jumlah 184.705.384,66

  1. d) Kegiatan Pemasangan Pagar Keliling Tribun dan Cor Beton Utara

Stadion Bumi Sriwijaya Sebesar Rp75.324.432,84

Pelaksanaan kegiatan Pemasangan Pagar Keliling Tribun dan Cor Beton

Utara Stadion Bumi Sriwijaya dilaksanakanoleh CV VAA, berdasarkan

kontrak Nomor 03/PK-SMS/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus

2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.744.778.000,00. Jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender.

Pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan (PHO) Nomor 61/VAA/IX/2013 tanggal 16 September 2013.

Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp1.744.778.000,00 dengan SP2D terakhir Nomor

12336/SP2D/1.20.05.01/2013 tanggal 16 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

lapangan pada tanggal 6 Februari 2014, menunjukkan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp75.324.432,84, dengan rincian

pada Tabel 91 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 79

Tabel 91. Kekurangan Volume Atas Kegiatan Pemasangan Pagar Keliling Tribun dan Cor Beton

Utara Stadion Bumi Sriwijaya

Volume Harga

Selisih Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

(Rp)

1 Galian tanah untuk ris m³ 99,56 5,2 94,36 68.259,00 6.440.919,24

2 Plesteran Ris m² 495 65,01 429,99 41.440,00 17.818.785,60

3 Ris Bata m³ 62,4 5,20 57,20 892.740,00 51.064.728,00

Jumlah 75.324.432,84

  1. e) Kegiatan Pemeliharaan Lampu dan Elektrikal Venues ISG Sebesar

Rp39.056.290,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Lampu dan Elektrikal Venues ISG

dilaksanakan oleh PT KAA, berdasarkan kontrak Nomor 03/LAMO-

EV/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai kontrak

sebesar Rp10.784.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama

30 hari kalender.

Pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan (PHO) Nomor 61/KAA/IX/2013 tanggal 16 September 2013.

Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp10.784.000.000,00, dengan SP2D terakhir Nomor

12234/SP2D/1.20.05.01/2013 tanggal 16 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

lapangan tanggal 6 Februari 2014, menunjukkan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp39.056.290,00, dengan rincian

pada Tabel 92 berikut.

Tabel 92. Kekurangan Volume atas Kegiatan Pemeliharaan Lampu dan Elektrikal Venues ISG

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

 GOR Dempo

1 Galian Kabel M 250,00 180,00 70,00 45.857,00 3.209.990,00

 GOR Ranau

2 MCB 10A Bh 20,00 0,00 20,00 39.000,00 780.000,00

3 Rel MCB Bh 3,00 1,00 2,00 24.000,00 48.000,00

4 Ground Panel Bh 5,00 0,00 5,00 120.000,00 600.000,00

5 MCCB 630A Bh 1,00 0,00 1,00 15.500.000,00 15.500.000,00

 GOR Pusri

1 Ground Panel Bh 4,00 0,00 4,00 120.000,00 480.000,00

2 Ground konektor Bh 4,00 0,00 4,00 138.575,00 554.300,00

3 Penangkal Petir Bh 4,00 0,00 4,00 2.735.000,00 10.940.000,00

4 Upah Kabel NYFGBY 4×70 M’ 160,00 0,00 160,00 43.400,00 6.944.000,00

 Jumlah 39.056.290,00

  1. f) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Dalam Kota

Palembang Sebesar Rp320.842.000,00

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Dalam

Kota Palembang dilaksanakan oleh PT KAA, berdasarkan kontrak Nomor

03/LJDK/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 23 Agustus 2013, dengan nilai

kontrak sebesar Rp14.543.120.00,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 30 hari kalender.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 80

Pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan (PHO) Nomor 65/KAA/IX/2013 tanggal 18 September 2013.

Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

Rp14.543.120.00,00, dengan SP2D terakhir Nomor 12243/SP2D/

1.20.05.01/2013 tanggal 16 Desember 2013.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

lapangan pada tanggal 5 Februari 2014, menunjukkan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp320.842.000,00, dengan rincian

pada Tabel 93 berikut.

Tabel 93. Kekurangan Volume Atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan

Dalam Kota Palembang

Volume Selisih Harga Satuan Nilai

No Uraian Pekerjaan Satuan

Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

1 Tiang Lampu Bh 138,00 105,00 33,00 4.788.800,00 158.030.400,00

2 MCB 4A Bh 276,00 210,00 66,00 193.600,00 12.777.600,00

3 P3K Ls 1,00 0,00 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

4 NYF6BY 4×6 M 3.224,00 2.109,00 1.115,00 71.780,00 80.034.700,00

5 NYY 2x 2,5 M 5.250,00 4.590,00 660,00 33.780,00 22.294.800,00

6 Galian Tanah M 3.224,00 2.109,00 1.115,00 28.000,00 31.220.000,00

7 Urugan Tanah Kembali M 3.224,00 2.109,00 1.115,00 10.300,00 11.484.500,00

Jumlah 320.842.000,00

  1. Dinas PU Cipta Karya

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU Cipta Karya pada TA 2013

telah menganggarkan belanja barang kegiatan ISG sebesar Rp9.821.718.000,00

dengan realisasi sebesar Rp9.443.672.000,00 atau 96,15% dari anggaran. Hasil

pemeriksaan fisik atas empat pekerjaan belanja modal yang dilaksanakan,

menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp146.410.159,30, dengan uraian sebagai berikut.

1) Kegiatan Perbaikan Kansteen Bandara – Jakabaring Sport City sebesar

Rp67.817.949,30

Kegiatan Perbaikan Kansteen Bandara – Jakabaring Sport City oleh CV AP

sesuai kontrak Nomor 03/PKBJ/DPU.CK/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013

dengan nilai kontrak sebesar Rp1.609.926.000,00.  Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan selama 30 hari kalender sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19 September

2013.

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah

Terima (BAST) Pertama Nomor 08/BA-STP/ISG-KBJSC/AP/IX/2013 tanggal

18 Septermber 2013 dan telah dibayar 95% atau sebesar Rp1.529.429.700,00,

dengan rincian pada Tabel 94 berikut.

Tabel 94. Realisasi Pembayaran Perbaikan Kansteen Bandara –

Jakabaring Sport City

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 09824/SP2D/1.03.03.01/2013 Termin I 804.963.000,00

2 12771/SP2D/1.03.03.01/2013 Termin II 724.466.700,00

J u m l a h 1.529.429.700,00

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 81

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan pemeriksaan

fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 29 Januari 2014 yang dihadiri

oleh PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, konsultan pengawas dan BPK

menunjukkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp67.817.949,30, yaitu

Pekerjaan Cat Kansteen (Cat Minyak). Volume menurut kontrak sebesar

15.960,00 m2. Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 14.057,94

m2 harga satuan pekerjaan sebesar Rp35.655,00/m2. Sehingga, terjadi

kekurangan volume pekerjaan sebesar 1.902,06 m2 (15.960,00 m2 – 14.057,94

m2) atau sebesar Rp67.817.949,30 (1.902,06 m2 x Rp35.655,00/m2).

2) Kegiatan Pemasangan Lampu Selang Jalan A. Yani sebesar

Rp4.396.710,00

Kegiatan Pemasangan Lampu Selang Jalan A. Yani dilaksanakan oleh CV CM

sesuai kontrak Nomor 03/LSAY/DPUCK/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013

dengan nilai kontrak sebesar Rp120.079.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus s.d.

tanggal 19 September 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

pertama Pekerjaan Nomor 273/BA/DPU.CK-TPB/2013 tanggal 19 September

2013 dan telah dibayar 95% atau sebesar Rp114.075.050,00, dengan rincian

pada Tabel 95 berikut.

Tabel 95. Realisasi Pemasangan Lampu Selang Jalan A. Yani

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 09217/SP2D/1.03.03.01/2013 Angsuran I 60.039.500,00

2 13336/SP2D/1.03.03.01/2013 Angsuran II 54.035.550,00

J u m l a h 114.075.050,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan pemeriksaan

fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 30 Januari 2014 yang dihadiri

oleh PPTK, rekanan, Pengawas Lapangan dan BPK menunjukan bahwa terdapat

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp4.396.710,00, dengan rincian pada

Tabel 96 berikut.

Tabel 96. Kurang Volume Pemasangan Lampu Selang A. Yani

Volume Harga

Selisih Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat Hasil Satuan

Kontrak Volume (Rp)

Cek Fisik (Rp)

I Pengadaan Bahan

1 Kabel LVTC 2 x 16 mm2 M1 900,00 522,60 377,40 7.650,00 2.887.110,00

II Pekerjaan Pemasangan

1 Kabel LVTC 2 x 16 mm2 M1 900,00 522,60 377,40 4.000,00 1.509.600,00

Jumlah 4.396.710.00

3) Kegiatan Pemasangan Lampu Selang dan Lampu Sorot Seputaran

Kambang Iwak Kecik sebesar Rp4.894.500,00

Kegiatan Pemasangan Lampu Selang dan Lampu Sorot Seputaran Kambang

Iwak Kecik dilaksanakan oleh CV TP, sesuai kontrak Nomor

03/ISG.LSKIK/DPU.CK/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dengan nilai

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 82

kontrak sebesar Rp136.036.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama

30 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19 September 2013.

Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pertama Pekerjaan Konstruksi Nomor 172/ISG/DPU.CK-TPB/2013 tanggal 17

September 2013 dan telah dibayar 55% atau sebesar Rp74.819.800,00, dengan

rincian pada Tabel 97 berikut.

Tabel 97. Realisasi Pembayaran Pemasangan Lampu Selang Lampu Sorot

Seputaran Kambang Iwak Kecik

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 10469/SP2D/1.03.03.01/2013 Termin I 68.018.000,00

2 13242/SP2D/1.03.03.01/2013 Termin II 6.801.800,00

J u m l a h 74.819.800,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan pemeriksaan

fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 30 Januari 2014 yang dihadiri

oleh PPTK, rekanan, dan Pengawas Lapangan dan BPK menunjukan bahwa

terdapat kekurangan volume pekerjaan, sebesar Rp4.894.500,00, dengan rincian

pada Tabel 97 berikut.

Tabel 98. Rincian Lampu Selang dan Lampu Sorot Seputaran Kambang Iwak Kecik

Volume Harga

Selisih Nilai

No Uraian Pekerjaan Sat Hasil Satuan

Kontrak Volume (Rp)

Cek Fisik (Rp)

I Pengadaan Bahan

1 Lampu Selang 2 line Roll 27,00 25,50 1,50 3.015.000,00 4.522.500,00

II Pemasangan

1 Lampu Selang 2 line Roll 27,00 25,50 1,50 248.000,00 372.000,00

J u m l a h 4.894.500,00

4) Kegiatan Pemasangan Pemasangan Lampu Hias Tersebar Dalam Kota

Palembang sebesar Rp69.301.000,00

Kegiatan Pemasangan Pemasangan Lampu Hias Tersebar Dalam Kota

Palembang dilaksanakan oleh PT MMM, sesuai kontrak Nomor

03/PLHTKP/DPU.CK/SPPP/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dengan nilai

kontrak sebesar Rp3.789.793.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus s.d. tanggal 25

September 2013.

Pekerjaan telah dinyatakan 100% berdasarkan Berita Acara Pembayaran

Angsuran Ketiga (Terakhir) Nomor  /BAP/PLHDKP/SPP/DPU.CK.TPB/2013

dan telah dibayar 93,02% atau sebesar Rp3.525.265.448,00, dengan rincian

pada Tabel 99 berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 83

Tabel 99. Realisasi Pembayaran Pemasangan Lampu Hias Tersebar

Dalam Kota Palembang

No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

1 10056/SP2D/1.03.03.01/2013 Angsuran I 1.894.896.500,00

2 13869/SP2D/1.03.03.01/2013 Angsuran II 189.489.650,00

3 14076/SP2D/1.03.03.01/2013 Angsuran III 1.440.879.298,00

J u m l a h 3.525.265.448,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan pemeriksaan

fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 30 Januari 2014 yang dihadiri

oleh PPTK, rekanan, dan Pengawas Lapangan dan BPK menunjukan bahwa

terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp69.301.000,00, rincian pada

Lampiran 8.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

  1. Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya

pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

  1. Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan

konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

  1. Pasal 120 yang menyatakan bahwa selain perbuatan atau tindakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak

karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar

1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari

keterlambatan;

  1. Buku 5 Lampiran III Pelaksanaan Kontrak Konstruksi tentang Pembayaran Prestasi

Kerja bagian 1 (c) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan

yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi

pekerjaan.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

  1. Terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp1.077.372.739,06 atas pelaksanaan

pekerjaan kegiatan ISG pada BPKAD, dengan rincian:

1) CV DM sebesar Rp122.186.579,86;

2) CV AP sebesar Rp58.832.102,31;

3) PT TRA sebesar Rp24.216.377,80;

4) CV TDM sebesar Rp152.465.388,24;

5) PT PMU sebesar Rp56.414.183,35 (Rp37.919.981,65 + Rp18.494.201,70)

6) CV TFG sebesar Rp43.330.000,00;

7) CV JB sebesar Rp184.705.384,66;

8) CV VAA sebesar Rp75.324.432,84;

9) PT KAA sebesar Rp359.898.290,00 (Rp39.056.290,00 + Rp320.842.000,00);

  1. Terjadinya potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp146.410.159,30 atas

pelaksanaan pekerjaan pada Dinas PU Cipta Karya, dengan rincian:

1) CV AP sebesar Rp67.817.949,30;

2) CV CM sebesar Rp4.396.710,00;

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 84

3) CV TP sebesar Rp4.894.500,00;

4) PT MMM sebesar Rp69.301.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

  1. Kepala BPKAD dan Kepala Dinas PU Cipta Karya kurang melakukan pengawasan

pelaksanaan pekerjaan;

  1. PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan masing-masing pekerjaan kurang cermat

dalam mengendalikan dan mengawasi pekerjaan sesuai kontrak;

  1. Panitia Penerima Pekerjaan lalai dalam melaksanakan tugas.

Atas permasalahan tersebut:

  1. Kepala BPKAD menyatakan bahwa para rekanan telah menyatakan kesediaan untuk

mengembalikan kelebihan pembayaran dan pihak BPKAD telah menyurati kesebelas

rekanan tersebut untuk segera menyetorkan ke Kas Daerah;

  1. Kepala Dinas PU Cipta Karya menyatakan akan memerintahkan rekanan untuk

menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.

Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah diakukan penyetoran ke Kas Daerah

sebesar Rp403.229.950,00 atas pelaksanaan pekerjaan pada BPKAD, yang terdiri dari:

  1. PT TFG sebesar Rp43.330.000,00 tanggal 3 Maret 2014;
  2. PT KAA sebesar Rp359.898.290,00 (Rp320.842.000,00 + Rp39.057.950,00)

tanggal 4 Maret 2014.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

Kepala BPKAD dan Kepala Dinas PU Cipta Karya untuk:

  1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
  2. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan lebih cermat

mengendalikan dan mengawasi pekerjaan sesuai kontrak;

  1. Menginstruksikan Panitia Penerima Pekerjaan lebih cermat dalam melaksanakan

tugas;

  1. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar

Rp674.144.449,06 atas pelaksanaan pekerjaan pada BPKAD, dengan rincian:

1) CV DM sebesar Rp122.186.579,86;

2) CV AP sebesar Rp58.832.102,31;

3) PT TRA sebesar Rp24.216.377,80;

4) CV TDM sebesar Rp152.465.388,24;

5) PT PMU sebesarRp56.414.183,35 (Rp37.919.981,65 + Rp18.494.201,70)

6) CV JB sebesar Rp184.705.384,66;

7) CV VAA sebesar Rp75.324.432,84;

  1. Memotong pembayaran retensi atas potensi kelebihan atau menarik kelebihan

pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp146.410.159,30 atas

pelaksanaan pekerjaan pada Dinas PU Cipta Karya, dengan rincian:

1) CV AP sebesar Rp67.817.949,30;

2) CV CM sebesar Rp4.396.710,00;

3) CV TP sebesar Rp4.894.500,00;

4) PT MMM sebesar Rp69.301.000,00.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 85

  1. Realisasi Belanja Hibah Sebesar Rp821.939.561.916,00 Belum

Dipertanggungjawabkan

Provinsi Sumatera Selatan melalui BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) pada TA 2013, telah menganggarkan Belanja Hibah sebesar

Rp2.118.889.843.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.031.305.991.844,00 atau

sebesar 95,87% dari anggaran. Rincian realisasi belanja hibah sebesar

Rp2.031.305.991.844,00, dapat dilihat pada Tabel 100 berikut.

Tabel 100. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2013

Anggaran Realisasi

Uraian

(Rp) (Rp)

Belanja Hibah Lembaga/Organisasi Pemerintah 1.877.418.468.100,00 1.797.910.481.607,00

Hibah Kepada Organisasi Keagamaan 39.406.900.000,00 38.868.654.192,00

Hibah Kepada Organisasi Wartawan 15.164.475.000,00 15.164.475.000,00

Hibah Kepada Organisasi kemasyarakat 34.500.000.000,00 32.822.732.545,00

Hibah Aspirasi 152.400.000.000,00 146.539.648.500,00

Jumlah 2.118.889.843.100,00 2.031.305.991.844,00

Dari realisasi Belanja Hibah sebesar Rp2.031.305.991.844,00, termasuk di

dalamnya realisasi dana BOS sebesar Rp776.856.377.500,00, Sekolah Swasta sebesar

Rp165.972.265.500,00, BOP dan Insentif Guru Non PNS SLB Swasta sebesar

Rp1.883.408.000,00 dan Guru Honor TK sebesar Rp5.504.562.000,00. Dana BOS dan

Sekolah Swasta langsung ditransfer ke masing-masing rekening sekolah, sedangkan

Insentif Guru Non PNS SLB Swasta dan Guru Honor TK langsung ditransfer ke masing-

masing guru yang bersangkutan. Pertanggungjawaban atas keempat kegiatan tersebut

dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehingga,

belanja hibah yang harus dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah kepada BPKAD

Provinsi Sumatera Selatan di luar keempat kegiatan tersebut yaitu sebesar

Rp1.081.089.378.844,00.

Pengujian atas penyampaian laporan pertanggungjawaban dari masing-masing

penerima hibah, menunjukkan bahwa sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 19 Mei

2014, terdapat belanja hibah sebesar Rp821.939.561.916,00 yang belum

dipertanggungjawabkan, dengan uraian sebagai berikut.

  1. Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera

Selatan Rp253.000.702.391,00 dan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Provinsi Sumatera Selatan Sebesar Rp232.328.030.000,00 Belum

Dipertanggungjawabkan

Dari realisasi Belanja Hibah Lembaga/Organisasi Pemerintah sebesar

Rp1.797.910.481.607,00, terdapat realisasi sebesar Rp253.000.702.391,00 kepada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan dan sebesar

Rp232.328.030.000,00 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi

Sumatera Selatan.

Pemberian hibah kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Naskah

Perjanjian Hibah Derah (NPHD) Nomor 900/00155/BPKAD-II/2013 dan Nomor

18/KPU-Prov-006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013, yang kemudian diaddendum.(amrizal aroni)