Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Tambelan Ancam Minta Bantuan Kalbar Atasi Keterisoliran

0

    Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Kerukunan Keluarga Tambelan Tanjungpinang akan meminta bantuan Pemerintah Kalimantan Barat
jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mampu mengatasi permasalahan keterisoliran.
Permintaan bernada ancaman itu disampaikan Wakil ketua Kerukunan Keluarga Tambelan Tanjungpinang Robby Patria seusai rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Kepri, Senin.
“Keterisoliran ini disebabkan tidak ada kapal dari Tanjungpinang atau Bintan menuju Tambelan. Jika permasalahan ini tidak diselesaikan Pemprov Kepri, maka kami akan minta bantuan kepada Gubernur Karbar,” ujarnya.

    Dia mengatakan sekitar dua bulan tidak ada kapal yang berlayar ke Pulau Tambelan, salah satu kecamatan di Pemkab Bintan, Kepri. Padahal ribuan warga Tambelan tinggal di Tanjungpinang.
Alat transportasi laut yang selama ini dikelola PT Pelni dalam kondisi rusak. Namun sejak dua bulan lalu sampai sekarang belum dapat berlayar.
Kekhawatiran warga Tambelan yang tinggal di Tanjungpinang tidak dapat pulang kampung menjelang Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Warga Tambelan juga ingin menjenguk saudara-saudaranya yang tinggal di Tanjungpinang maupun pulau lainnya menjelang Idul Fitri.

     “Sebelum Ramadhan, kami minta sudah ada kapal yang diberikan pemerintah untuk kembali berlayar dari Tanjungpinang, Ibu Kota Kepri ke Tambelan. Karena jika tidak, kami akan minta bantuan Gubernur Kalbar untuk memfasilitasi masalah ini ke Menteri Perhubungan RI,” katanya.
Secara goegrafis, Robby mengatakan Tambelan memiliki kedekatan jarak dengan Provinsi Kalimantan Barat. Akses transportasi laut dari Kalbar ke Tambelan juga tidak pernah terputus.
“Tidak seperti dari Tanjungpinang ke Tambelan yang sudah dua bulan ini akses tranpotasi laut itu terputus, dan tak ada solusi,” tegasnya.

    Ancaman yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Kepri itu untuk saat ini masih seperti peringatan sehingga tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Hal itu disebabkan dalam pertemuan itu diperoleh kesepakatan DPRD Kepri akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan mengadakan pertemuan kembali pada Kamis (19/5) dengan menghadirkan instansi terkait, PT Pelni dan Lantamal IV/Tanjungpinang.

     “Kami akan menunggu hasil dari pertemuan di hari kamis (19/5) itu nanti. Karena, pemerintah memiliki kewajiban menyelesaikan persolan ini. Jika tidak, malulah dengan pejuang Kepri yang telah merumuskan terbentuknya Provinsi Kepri yang berasal dari  Tambelan,” tuturnya.
Sementara itu, ketidakhadiran angota DPRD Kepri Dapil Lingga-Bintan dalam hearing tersebut masih dimaklumi, mengingat, komunikasi yang dilakukan melalui via seluler.
“Tapi, seandainya mereka peka terhadap kondisi transportasi laut ke Tambelan ini, mustahil mereka tak tau. Apalagi masalah ini sudah terjadi sekitar 2 bulan lalu,” ucapnya.(anjas)