Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


1.152 PNS Kabupaten Madiun Ditarik Ke Pusat

0

     Madiun, jurnalsumatra.com – Sebanyak 1.152 pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Madiun dipastikan akan ditarik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pusat, menyusul adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Koordinator tim penyerahan personel, prasarana, dan pendanaan daerah (P3D) Kabupaten Madiun, Siti Zubaidah di Madiun, Kamis, mengatakan sebanyak 1.152 PNS tersebut selama ini tedapat di enam SKPD yang ada di Kabupaten Madiun.
“Selain 1.152 PNS yang ditarik ke Pemprov Jatim dan Pusat, ada sekitar 426 pegawai non-PNS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun yang juga ditarik ke pemprov,” ujar Siti Zubaiah kepada wartawan.
Menurut dia, dari 1.152 PNS tersebut, yang ditarik Pemprov Jatim adalah sebanyak 1.022 PNS dari Dinas Pendidikan, 16 PNS dari Dishubinfokom, 31 PNS dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta tiga PNS dari Dinsosnakertrans.
Sedangkan yang ditarik ke Pusat yakni 63 PNS petugas penyuluh lapangan KB dari Badan Keluarga Berencana dan Pembedayaan Perempuan (BKBPP) serta 15 penyuluh perikanan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Madiun.

     Siti menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan validasi data yang akan diserahkan ke Pemprov Jatim dan Pusat. Tidak
hanya pendataan personel, timnya juga melakukan pendataan terkait pendanaan. Adapun, data tersebut akan digunakan oleh Pemprov Jatim maupun Pusat untuk penyusunan anggaran tahun 2107.
Tidak hanya itu, bulan Juni ini juga dilakukan validasi sarana dan prasarana. Di mana proses tersebut membutuhkan kecermatan karena masih banyak aset Kabupaten Madiun yang bermasalah.
Pihaknya menargetkan pendataan terkait pelimpahan wewenang pegawai tersebut dapat diselesaikan hingga akhir Juni nanti. Adapun, batas akhir penyerahan seluruh dari pelimpahan tersebut adalah 1 Oktober.
Seperti diketahui, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah akan melimpahkan sejumlah PNS kota/kabupaten ke pusat atau provinsi. Pelimpahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif.
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, terdapat delapan Kementerian/Lembaga (K/L) yang personelnya mengalami pengalihan.
Yakni, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemendikbud, BKKBN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kemendagri.(anjas)