Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Bupati Lahat Buta UU Amdal, Cueki Kementrian LH

0

demonstrasi menuntu agar pemkab lahat membongkar bangunan  PT Kalingga Murda yaitu citi mall karena tidak memiliki AMDAL Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Republik Indonesia yang memerintahkan agar BLH lahat segera mengehntikan  pembangunan citi mallLahat, jurnalsumatra.com – Buapti Lahat Aswari Cueki Undang Undang Amdal berkaitan dengan proyek Pembangunan City Mall yang diklaim tak mengandongi izin Amdal. Pembangunan  terus berlanjut meskipun Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan perintah kepada Pemkab (Pemerintah kabupaten) Lahat untuk segera menghentikan pembangunan. Sehingga, dinas BLH ini terkesan Buta Tuli.

Pantauan dilapangan, pihak pengembang yakni PT Kalingga Murda masih melanjutkan pembangunan City Mal, bahkan BLH (Badan Lingkungan Hidup) kabupaten Lahat terkesan cuek meskipun surat penutupan dari kementrian dan protes masyarakat sudah ada.

“Kita dari Yayasan Indonesia Bumi Hijau akan mengawal penegakkan hukumnya, dan mudah mudahan tidak ada lagi investor yang semaunya membangun tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peristiwa ini adalah sebuah peringatan kepada pemerintah Kabupaten Lahat agar selalu meneliti siapapun investor yang akan menanamkan modalnya di Lahat, jika ada pelanggaran maka pemerintah Kabupaten Lahat harus berani mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ujar Khairul Anwar aktivis dikabupaten Lahat.

Padahal berdasarkan, Surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditujukan kepada BLH Lahat tersebut bahwa penegakkan hukum dilaksanakan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pasal 109 Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang izin lingkungan Pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri lingkungan hidup No.5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal.

“Surat tersebut tertanggal 21 April 2016 ditandatangani oleh Plh. Direktur Direktorat Pengaduan, pengawasan dan saksi administratib kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Kemal Amas,” tambahnya lagi.

Selain itu, surat tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal penegakkan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. (Din)