Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Indomaret di Kikim Tengah Tidak Berizin

0

Lahat, jurnalsumatra.com – Usaha waralaba dalam hal ini Indomaret dewasa ini begitu menjamur, bukan hanya di dalam Kota saja, melainkan berlanjut ke tingkat Kecamatan, bukan hanya di Kecamatan Kikim Timur, Merapi atau Kota Lahat saja, melainkan menjalar ke Kikim Tengah, Desa Tanjung Aur, bahkan di Desa Saung Naga, Kikim Barat diduga ilegal.

Hal ini ditegaskan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat sekaligus dari Fraksi Demokrat, Irwan Sahmi, menurutnya, apabila hal ini tidak segera dihentikan, maka, dapat berdampak kepada pedagang tradisional.

“Yang jelas, sudah dipastikan pedagang tradisional maupun warung-warung kecil lambat laun akan tersingkir dengan sendirinya dengan kehadiran perusahaan waralaba tersebut, dan ini patut dicermati,” tegasnya, ditemui, di ruang kerjanya, Senin (6/6).

Ia mengungkapkan, jangan sampai permasalahan kedepan semakin berkembang dan berlarut-larut dan sama sekali tidak memiliki izin resmi, ironisnya, pihak waralaba tersebut telah deal-deal dengan pihak atau oknum tertentu dalam pembangunan saat ini masuk tahap pondasi.

“Bahkan saya sendiri telah mendatangi Badan Perizinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT dan PMD), dan disebutkan sama sekali tidak ada izin diberikan kepada waralaba berada di kecamatan,” ungkap Irwan.

Lebih jauh, Ia menegaskan, dengan melihat kondisi ini, tentunya sama sekali tidak memihak kepada masyarakat kecil, bahkan lebih mementingkan perusahaan tersebut.

“Ini sangat disayangkan sekali, dimana, semuanya harus didahulu dengan mengantongi izin resmi bukannya deal-deal dengan oknum tertentu yang imbasnya mematikan pedagang kecil, sudah disampaikan beberapa kali melalui pandangan fraksi tidak boleh diberikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPPT dan PMD Kabupaten, Elfa Edison membenarkan, bahwasanya banyak sekali usaha waralaba dalam hal ini Indomaret maupun Alfamart berdiri di Kecamatan, akan tetapi, pihaknya sama sekali tidak memberikan atau mengeluarkan surat izin resmi buat mereka.

“Saat ini kita sedang membuat surat peringatan supaya ditandatangani Bupati serta Sekda Lahat agar mereka menghentikan pengoperasiannya, tentu saja banyaknya keluhan dari masyarakat desa diluar Kecamatan Kota Lahat dan dampak berpengaruh kepada pedagang tradisional maupun warung kecil,” kata Edison. (Din)