Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Komisi D Ragu PBS Perbaiki Sampit-Bagendang

0

     Palangka Raya, jurnalsumatra.com – Komisi D DPRD Kalimantan Tengah membidangi infrastruktur dan prasarana meragukan tujuh perusahaan besar swasta dapat merealisasikan kewajibannya menyelesaikan perbaikan sisa jalan Sampit-Bagendang
Keraguan tersebut terlihat dari awal bahwa ketujuh perusahaan yang sebagian besar bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit tersebut tidak pernah menunjukan itikad baiknya kepada pemerintah daerah, kata Anggota Komisi D DPRD Kalteng Heriansyah di Palangka Raya, Sabtu.
“sejak awal tidak pernah menunjukan itikad baiknnya dalam membantu pemerintah menangani ruas jalan tersebut. Kalau mereka mau, mengapa saat diundang Pemerintah mereka tidak datang, baru saat RDP kemarin mereka mau hadir,” tambahnya.
Tujuh perusahaan yang seharusnya menyelesaikan perbaikan jalan Sampit-Bagendang tersebut diantaranya PT Agro Indomas (AI), PT Windu Nabatindo Abadi (WNA), PT Uni Primacom (UP), PT Tunas Agro Subur Kencana (TSAK), PT Bisma Dharma Kencana (BDK), PT Bumi Hutan Lestari (BHL) dan PT Bumitama Guna Jaya Abadi (BGJA).
Komisi D DPRD Kalteng pun berharap agar ruas jalan ini segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Sebab, Ketujuh perusahaan yang hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya dalam menangani sisa ruas sepanjang 273 meter.

     “segera saja ditangani oleh Pemprov Kalteng melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait seperti dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalteng. Karena kalau dibiarkan dikhawatirkan akan mengalami kerusakan parah, terlebih menjelang lebaran mendatang,” kata Heriansyah.
Sebelumnya, DPRD Kalteng meminta Pemprov segera mengambil keputusan perbaikan jalan Sampit-Bagendang sepanjang 273 meter yang sampai saat ini tidak ada kejelasan dari sejumlah perusahaan kelapa sawit untuk menyelesaikannya.
Ketua Komisi D DPRD Kalteng Artaban mengatakan permintaan ini berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan bersama investor perusahaan perkebunan kelapa sawit tergabung di konsorsium pelindo tiga dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kotawaringin Timur dan  Seruyan.
“Sudah dengar sendiri bagaimana konsorsium ini tidak jelas. Sudah lupakan saja konsorsium ini jika memang tidak bisa memberikan tanggal pasti penyelesaiannya,” kata Ketua Artaban.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalteng Leonard S Ampung menegaskan tidak berani memperbaiki kerusakan jalan Sampit-Bagendang sepanjang 273 meter, karena sampai sekarang belum ada kepastian apakah konsorsium yang ditugaskan untuk menyelesaikannya dihentikan atau tetap dilanjutkan.
Sebenarnya ada anggaran sebesar Rp29 miliar untuk menyelesaikan jalan Sampit-Bagendang namun karena nota kesepakatan bahwa sebagian perbaikannya dilakukan enam perusahaan kelapa sawit yang dikoordinir Pelindo III.
“Dalam RDP itu kan belum diputuskan apakah konsorsium itu dihentikan atau tetap dilanjutkan. Kesimpulannya kan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi mengenai kepastiannya. Ya, kita akan berkoordinasi dengan bapak Gubernur,” demikian Leonard.(anjas)