Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Ardani Luruskan Info Pembatalan Perda

0

perdaPALEMBANG – Maraknya pemberitaan yang menyebutkan pemerintah membatalkan Peraturan Daerah, diluruskan Karo Hukum dan HAM Setda Pemprov Sumsel Ardani SH MH.

“Jangan salah persepsi. Pembatalan itu bukan Perdanya. Tapi membatalkan pasal-pasal yang isinya menghambat investasi, bertentangan dengan aturan lebih tinggi, memberatkan pengusaha, dan tidak ada landasan hukumnya dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi,” ungkap Karo Hukum dan HAM Setda Pemprov Sumsel Ardani SH MH, jumat (17/6/2016).

Ardani menjelaskan, di awal Tahun 2016, Presiden Joko Widodo memberikan arahan. Lalu para Karo Hukum dan HAM diundang Mendagri. Diminta mengkaji Perda 10 tahun terakhir.

“Tapi saya ngambilnya 2005 sampai 2016. 17 kab/kota ado 3 ribu lebih. 400 sekian perlu dikaji. Pada pertemuan selanjutnya ada 220 Perda. Finalnya 118 Perda akan dikaji apakah akan dibatalkan atau tidak. Pada tanggal 11-13 Mei di Lombok diundang lagi oleh Kemendagri. Kementerian minta akhir Mei selesai. 118 Perda harus dikaji dua minggu. Banyak provinsi yang menyerahkan ke pusat. Sumsel dipilah bagi dua. Sebanyak 22 Perda, kita daerah yang kaji, sedangkan 96 Perda lainnya diserahkan ke pusat. Perda yang dibatalkan seluruhnya 9. 13 Perda hanya beberapa pasal yang dibatalkan.

Ada 4 Perda, sebelum kami buat daftar telah dibatalkan. PALI dan Muratara belum ada Perda karena masih DOB (Daerah Otonomi Baru),” terangnya.

Dari 96 Perda yang dikirim ke Mendagri, didapat informasi sebanyak 58 yang dibatalkan. 22 dibatalkan gubernur. Jadi total 80 Perda.

Perda kabupaten/kota se-Sumsel tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 yang perlu dilakukan analisis lebih lanjut sebanyak 118 perda.

Meliputi Kota Palembang 6 Perda, Kabupaten OI 24 Perda, OKI 3 Perda, OKU 10 Perda, Muba 4 Perda, Kota Prabumulih 8 Perda, Kabupaten Lahat 7 Perda, Kabupaten Muaraenim 4 Perda, OKU Timur 11 Perda, OKU Selatan 5 Perda, Empatlawang 3 Perda, Kota Lubuklinggau 11 Perda, Banyuasin 4 Perda, Kabupaten Mura 9 Perda, Kota Pagaralam 7 Perda.

Adapun 22 Perda yang dibatalkan Gubernur antara lain: 1).No keputusan 326/KPTS/III/2016 No Perda 2 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kota Pagaralam, 2).No keputusan 327/KPTS/III/2016 No Perda 18 Tahun 2005 tentang izin pertambangan daerah (SIPD) bahan galian golongan C dalam Kabupaten Ogan Ilir, 3).No keputusan 328/KPTS/III/2016 No Perda 20 Tahun 2005 tentang pemungutan uang leges di OI, 4).No keputusan 329/KPTS/III/2016 No Perda 2 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Mura, 5).No keputusan 333/KPTS/III/2016 No Perda 2 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Banyuasin, 6).No keputusan 334/KPTS/III/2016 No Perda 17 Tahun 2005 tentang pemungutan uang leges di Lubuklinggau, 7).No keputusan 334/KPTS/III/2016 No Perda 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Muaraenim, 8). No Keputusan 336/KPTS/III/2016 No Perda 2 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di OKU, 9).No Keputusan 337/KPTS/III/2016 No Perda 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di OKU Selatan, 10).No Keputusan 342/KPTS/III/2016 No Perda 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah di Pagaralam, 11).No Keputusan 343/KPTS/III/2016 No Perda 20 Tahun 2010 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Pagaralam, 12).No Keputusan 344/KPTS/III/2016 No Perda 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah di Lahat, 13).No keputusan 345/kpts/lll/2016 No Perda 11 tahun 2011 tentang pajak hiburan di Musirawas, 14).No keputusan 346/kpts/lll/2016  No Perda 11 tahun 2010 tentang retribusi daerah di OKU Selatan, 15).No keputusan 347/kpts/lll/2016  No Perda 2 tahun 2011 tentang pajak daerah di Prabumulih, 16).No keputusan 348/kpts/lll 2016  No Perda 10 tahun 2011″ujarnya”(RN)