Anggota DPR Pertanyakan Komitmen Tito Hormati HAM

0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Anggota Komisi III DPR mempertanyakan komitmen calon Kapolri Komjen Polisi Tito Karnavian dalam menangani terorisme dan radikalisme dengan tetap menghormati hak asasi manusia (HAM).
“Setelah Indonesia memiliki UU Terorisme (UU No 15 tahun 2003), ada pergeseran penanganan teroris, tidak menggunakan criminal justice system namun berbau war approach,” kata anggota Komisi III DPR, Arsul Sani dalam uji kelayakan calon Kapolri di Ruang Rapat Komisi III, Jakarta, Kamis.
Arsul Sani menjelaskan, sebelum Indonesia memiliki UU Tindak Pidana Teroriame, ketika terjadi bom Bali maka pelaku yang tertangkap diadili menggunakan perspektif criminal justice system.
Melalui perspektif itu, menurut dia, pelaku teror diadili dan dieksekusi mati setelah keluar putusan pengadilan.
“Itu dilakukan sebelum kita memiliki UU Terorisme lalu tidak lama pemerintah keluarkan Perppu yang kemudian menjadi UU Nomor 15 tahun 2003,” ujarnya.
Namun saat ini menurut dia penanganan teroris cenderung war approach atau home land approach sehingga ketika ada enam orang tertangkap maka semuanya tertembak.
Dia menanyakan komitmen Tito apakah ketika nanti jadi Kapolri akan menggunakan pendekatan kriminal justice atau seperti yang dikesankan selama ini atau tidak.

    “Masukan yang diterima Komisi III, ada 122 terduga teroris yang tidak dijelaskan kenapa tertembak mati,” ujarnya.
Santoso
Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi mengatakan Tito sejak 2005 terlibat dalam pemberantasan terorisme dan menjadi Kepala BNPT namun hingga saat ini belum bisa menangkap jaringan Santoso.
Dia menanyakan apakah Tito menilai Polri butuh pelibatan TNI dalam upaya tersebut atau tetap ditangani Polri.
“Beberapa operasi yang dilakukan Polri belum bisa ditangkap (Santoso) apakah anda butuh TNI atau tetap Polri,” ujarnya.
Ketua Pansus revisi UU Terorisme M. Syafi’i dalam kesempatan itu mempertanyakan ada 121 korban terduga teroris yang ditangkap tanpa proses hukum.
Selain itu dia juga mempertanyakan uang yang diberikan Densus 88 Anti Teror kepada keluarga Siyono karena bagaimana evaluasinya.
“Di Pansus UU Terorisme, hampir semua narsum ingin pengawasan sistematis Densus 88 Anti Teror,” katanya.(anjas)

Share.