Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Standarisasi Pelayanan Dukcapil

0

mukti sulaimanPalembang, jurnalsumatra.com – Dalam mewujudkan pelayanan yang prima serta mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang baik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat koordinasi masalah kependudukan dan penerapan standar pelayanan minimal kabupaten/kota tahun anggaran 2016 serta pembahasan terkait pembentukan type dinas dukcapil kabupaten/kota se-Sumsel di Graha Bina Praja Auditorium Pemprov Sumsel. Kamis (23/6)

 Rakor tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, H Mukti Sulaiman yang dihadiri oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Republik Indonesia (RI), Joko Moersito dan 55 peserta dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel

 Sekda, Mukti Sulaiman mengatakan, dengan adanya kegiatan rakor kependudukan dan pencatatan sipil agar setiap persoalan-persoalan administrasi kependudukan memberi pelayanan yang baik, artinya pelayanan itu harus ditingkatkan. Katanya

 Dijelaskanya, persolaan berikutnya betapa pentingya dokumen catatan sipil, jadi ini perlu memberi kesadaran masyarakat kerena betapa pentignya capil. “kami mengharapkan benar -benar mencurahkan pemikiran dibidang kependudukan, ada juga terlihat pelayananya lambat, Oleh sebab itu harus diantisipasi. Belum lagi pemetaaan kemiskinan. Kota Palembang kita ketahui daerah pinggiranya miskin, Oleh sebab itulah betapa pentingnya permasalahan kependudukan,” ujarnya

Selain itu, Beberapa Kabupaten masih banyak anak yang tidak memiliki akte kelahiran, sehingga anak-anak itu terlambat masuk sekolah. ‘’diharapkan kepada aparatur pemerintah lakukan  pelayan yang lebih maksimal dengan selalu bekerjasama baik Pemprov Sumsel dan Pemerintah Pusat dalam hal menangani permasalahan kependudukan dan penerapan standar pelayanaan minimal kabupaten/kota se-Sumsel,’’ tandasnya

Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri RI, Joko Moersit, mengatakan, jadi administrasi kependudukan harus membanguan sebuah ideology dan paradigma baru, bagaimana meletakan politik hukum kependudukan dan catatan sipil ini yang diturunkan dalam satu tingkatan praktis yang disebut tatakelola.

“Dengan begitu Provinsi perlu konsolidasi apa politik hukum kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Sumsel. maka itu Provinsi Sumsel bersama dengan 17 kabupaten/kota mengkonsolidasi tentang kualitas penduduk, kuantitas penduduk dan mobilitas penduduk yang kemudian ditingkatkan administrasi penduduk,’’ ujarnya”(RN)