Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Walikota Diminta Investigasi Dugaan Pungli Penerimaan Siswa Baru

0
ilustrasi-pungli

Walikota Diminta Investigasi Dugaan Pungli Penerimaan Siswa Baru

Palembang, jurnalsumatra.com – Pemerintah kota Palembang diminta menurunkan tim investigasi pada penerimaan siswa baru. Ini penting untuk memastikan dugaan pungutan yang memberatkan masyarakat saat penerimaan. Besarnya pungutan kisaran antara tiga juta rupiah hingga sepuluh juta rupiah.

Hal ini dikatakan Pemerhati Pendidikan Syapran Suprano kepada Jurnalsumatra.com Kamis (23/6). “Tahun ajaran baru sekolah saat ini telah dilakukan, dimulai dengan proses penerimaan siswa baru. Proses penerimaan siswa baru ini dilakukan dengan beberapa jenis seleksi, mulai dari batas minimal nilai sampai tes tertulis.”

Diterima atau tidaknya siswa baru di sekolah tujuan secara adminstrasi di tentukan oleh dua hal penting ini dengan asumsi untuk menjaga kualitas kelulusan nanti. Namun dalam praktiknya proses ini disinyalir menjadi ajang permainan baik oknum di sekolah dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan oknum di dinas pendidilikan.

Syapran Suprana meminta kepada Walikota agar melakukan investigasi atas kasus ini dengan melibatkan pihak non PNS yg memiliki integritas, kalau tidak mana mungkin jeruk makan jeruk. Percayalah bahwa permainan ini ada namun tidak ada bukti secara hukum kecuali pola tangkap tangan, itu alasan Syapran meminta kepada Wallikota untuk melakukan investigasi secara diam diam.

“Sesungguhnya ini persoalan klasik tiap awal tahun ajaran baru kususnya untuk sekolah dengan kategori sekolah favorit yg menjadi incaran sebagian besar orang tua/wali murid. Disengaja atau tidak maka hukum supply and demand berlaku mutlak pada tahapan ini, celah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum dan orang tua calon siswa, belum lagi berbagai pungutan pasca di terima yg di putuskan melalui komite sekolah,” kata Syapran.

Melihat fenomena ini Syapran sebagai pemerhati pendidikan dan alumni Lemhannas Pemuda saat ditemui mengatakan permainan seperti itu indikasinya ada namun sulit dibuktikan. Memgingat mereka melakukannya secara diam-diam dan tanpa ada bukti. Konon untuk sekolah favorit, orangtua harus mengeluarkan sejumlah biaya tertentu agar anaknya dapat di terima atau minimal menjaga agar tidak di geser dengan imbalan yg cukup menggiurkan.

Masih menurut Syapran, diperkirakan peredaran uang siluman seperti ini secara keseluruhan bisa mencapai angka miliaran belum lagi sumbangan yang katanya sukarela melalui keputusan komite sekolah. “Perbuatan ini adalah pembusukan dunia pendidikan dan melanggar hukum serta konstitusi kita, karena dengan perbuatan ini berakibat merampas hak orang yg lebih pantas namun tidak mampu” ujarnya.

Menurutnya, dampak perbuatan ini secara langsung mendidik generasi muda kearah pengrusakan moralitas, norma dan kepatutan yg justru di pertontonkan oleh pelaku dunia pendidikan dan orang tua yang seharusnya menjadi contoh. Maka tidak heran kelak para generasi penerus ini menilai bahwa semua dpt diselesaikan dengan uang. Belum lagi sumbangan dengan dalih pembangunan dll yg di putuskan melalui komite sekolah, ini dapat dikategorikan sebagai pungli dan harus ada penindakan secara hukum.

“Kan aneh kalau sekolah negeri dan favorite mengutip pungutan kepada orang tua siswa dengan berbagai dalih, ada dengan alasan membangun ruang lab komputer, perbaikan pagar, pos satpam dan lain-lain. Kalau itu dibutuhkan tentu kepala sekolah harus mengajukan ke dinas dan dinas harus cek ke bawah apakah memang perlu dan kalau perlu ya harus dianggarkan,” ujarnya.

Jadi katanya pendidikan gratis itu dimana? Pelayanan pendidikan yg berkualitas adalah tanggung jawab pemerintah karena itu amanah konstitusi maupun undang-undang. Lebih lanjut ia menengarai bahwa rusaknyanya generasi muda dalam hal tidakan, tata krama, nasionalisme saat ini sumber utamanya adalah dunia pendidikan dengan kurikulum dikdasmen yg dengan sistematis menghilangkan Nilai yang seharusnya ditanamkan pada diri anak didik.

Ia mengatakan harus ada Revolusi kurikulum dikdasmen dan mentalitas para pelaku dunia pendidikan. Kalau memang presiden masih memegang slogan Revolusi Mental maka itu harus dimulai saat Jokowi berkuasa mulai dari kurikulum dikdasmen sampai insan dunia pendidikan harus di revolusi, bukan hanya slogan tanpa tindakan nyata.(eka)