Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


PERDA Pembatalan Tidak Terkait Investasi

0

Kupang, jurnalsumatra.com – Enam peraturan daerah Kota Kupang yang dibatalkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak terkait dengan investasi, kata Wali Kota Jonas Salean.
Menjawab pertanyaan Antara di Kupang, Selasa, Jonas Salean menegaskan bahwa keenam peraturan daerah itu sama sekali tidak terkait penghambat investasi dan perpanjang birokrasi.
“Perda itu dibatalkan karena ada perubahan regulasi tingkat atasanya yang dijadikan acuan pelaksanaan perda itu di Kota Kupang,” kata  Wali Kota Kupang Jonas.
Ia mengatakan hal itu menjawab upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan pembatalan sejumlah peraturan daerah di provinsi, kabupaten/kota Indonesia yang dinilai penghambat investasi dan perpanjang birokrasi.
Terhadap kebijakan tersebut, kata mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu, Gubernur NTT pun membatalkan lima perda Kota Kupang.
Menurut Jonas, perda-perda tersebut dibatalkan karena selain tidak lagi dibutuhkan pemberlakuannya, juga karena terdapat perubahan regulasi acuan pelaksanaan perda tersebut.
“Perda itu dinilai tidak lagi berkekuatan untuk diterapkan maka oleh pemerintah dibatalkan,” katanya.
Ia mencontohkan Perda Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah. Perda ini terpkasa dihapus karena item pengelolaan air bawah tanah oleh undang-undang telah diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah provinsi.
Oleh karena

itu, implementasi peraturan daerah itu dengan sendirinya gugur dan tidak bisa lagi diberlakukan di Kota Kupang.
“Makanya, harus dihapus, sama dengan beberapa perda lainnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kupang Alan Yoga Girsang mengatakan bahwa pembatalan enam perda Kota Kupang oleh Gubernur NTT dilakukan dengan Keputusan Gubernur Nomor HK.03.5/229/2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Salem pada tanggal 17 Juni 2016.
Terhadap keputusan itu, terdapat enam perda Kota Kupang yang harus dihapus. Alasan penghapusaan, kata Alan, sangat beragam. Namun, sama sekali tidak terkait dengan penghambat investasi dan perpanjang birokrasi.
Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, misalnya, dibatalkan karena selama ini justru tidak diberlakukan.
Pemerintah Kota Kupang bahkan bersama DPRD memberikan biaya gratis atas pengurusan seluruh akta dan KTP warga di Ibu Kota Provinsi NTT itu.
“Hal sama juga untuk perda lainnya yang penghapusannya karena tidak efektif berlaku serta sudah beralih pengelolaan,” ujarnya.
Selain perda tersebut, masih ada lima perda lainnya yang dibatal, masing-masing, Perda Kota Kupang No. 15/2013 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, Perda Kota Kupang No. 13/1998 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kupang No. 5/2003.
Selanjutnya, Perda Kota Kupang No. 14/2003 tentang Retribusi Penertiban atas Izin pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan, Hasil Hutan Ikutan, Tumbuhan, dan Satwa Liar; Perda Kota Kupang No. 15/2007 tentang Pengelolaan Barang Milk Daerah yang diubah dengan Perda No. 10/2011 serta Perda Kota Kupang No. 6/2011 tentang Pajak Daerah.(anjas)