Selebriti Cafe Mansion Herman Deru DPRD


Keberadaan Minimarket Perlu Ditata Ulang

0

Solo, jurnalsumatra.com – Keberadaan minimarket di Kota Solo perlu adanya penataan ulang, baik meliputi lokasi, jarak dan perizinannya, sesuai kajian tim teknis dari Universitas Sebelas Maret (UNS).
“Kajian tersebut yang melibatkan tom dari UNS sekarang telah selesai dan juga telah dipaparkan dihadapan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo,” kata Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Pemkot Surakarta Aryani di Solo, Senin.
“Ya hasil kajiannya Solo sudah overload minimarket. Dan keberadaannya harus ditata ulang,” kata Aryani sambil menambahkan penataan ulang keberadaan minimarket diperlukan, meliputi jarak minimarket dengan pasar tradisional, lokasi antar minimarket, serta perizinan.
Ia mengatakan penataan segera dikerjakan Pemkot dalam waktu dekat, merujuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Dikatakan di antaranya minimarket wajib berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional. Selain itu, perizinan pembangunan minimarket wajib dilengkapi izin usaha toko modern (IUTM) dan memenuhi persyaratan merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar, serta bermitra dengan pedagang kecil.
“Ya nanti minimarket yang tidak memenuhi syarat, misalnya dari segi lokasi kurang 500 meter dari pasar tradisional atau terlalu dekat antar minimarket, bisa digeser,” katanya.
Begitu pula, perizinan minimarket akan Pemkot ditinjau ulang. Terutama, masa perizinan operasional minimarket yang telah habis akan diatur lagi. Sejauh ini, Pemkot masih menetapkan moratorium pendirian minimarket baru. Hal ini merujuk kebijakan Wali Kota menyetop pendirian minimarket baru. “Karena itu kami fokus pada penataan minimarket yang ada. Tidak ada penambahan baru sesuai arahan pak Wali,”  katanya.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Pemkot Surakarta  Toto Amanto mengatakan  sedikitnya ada 14 permohonan izin pendirian minimarket baru yang masuk di BPMPT.
Ia mengatakan izin itu  tersebar di lima kecamatan di Solo. Namun pengajuan tersebut ditolak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Mei 2014 yang mengatur tentang moratorium pendirian minimarket. Dasar kebijakan Wali Kota memoratorium pendirian minimarket baru adalah kajian tim teknis yang melibatkan akademisi tentang kebutuhan minimarket. “Hasil kajian itu menyebutkan bahwa Solo sudah overload minimarket,”  katanya.
Toto mengatakan kajian teknis tersebut hingga kini masih menjadi dasar BPMPT menunda permohonan izin pendirian minimarket baru. BPMPT akan memroses izin sesuai dengan kebijakan Wali Kota.(anjas)