SEKDA: Optimalkan Pelayanan Pascalibur Lebaran

0

Kupang, jurnalsumatra.com – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Frans Salem mengingatkan seluruh aparat sipil negara di lingkup pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pascalibur Lebaran 1437 Hijriyah.
“Setelah libur dan cuti bersama selama sembian hari harus semakin memberi motivasi dan daya dorong untuk tambah semangat melayani lebih baik dan lebih sungguh kepada sekitar 5,3 juta jiwa penduduk di daerah ini agar lebih maju dan sejahtera,” katanya di Kupang, Selasa.
Sebab pada prinsipnya masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang dilakukan dengan lebih cepat, mudah, murah dan serta ramah tamah dalam kinerja dan kerja aparat sipil negara dalam berbagai tingkatan.
Menurut Frans Salem, ASN yang bekerja lebih sungguh, cepat, mudah dan murah itu bukan karena takut disoroti pimpinan tetapi sesungguhnya sudah harus timbul dari kesadaran diri masing-masing bahwa memang perlu kerja dengan sebaik-baiknya.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelumnya telah mengimbau pegawai negeri, TNI dan Polri serta BUMN, Perum dan perusahan negara lainnya agar tidak membolos di hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran 1437 Hijriyah.
“Kalau oknum-oknum aparat sipil itu membolos tanpa keterangan, akan ada sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” katanya.
Pemerintah telah memutuskan hari libur nasional dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah sejak pada 6-7 Juli 2016 sedangkan cuti bersamanya pada 4, 5, dan 8 Juli 2016.
Selain itu, sebelum cuti bersama juga ada dua hari libur bekerja, yakni 2-3 Juli 2016 serta setelah cuti bersama juga ada dua hari libur, yakni 9-10 Juli 2016.
Dengan demikian, total libur yang dijalani aparatur negara selama Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah sebanyak sembilan hari.
Menurut aturan itu katanya, ASN setempat yang libur nasional dan cuti bersama diluar atau melebihi tanggal yang telah ditetapkan itu dianggap lalai dengan tahu dan mau sehingga akan dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 itu.
“Berdasarkan ketentuan itu maka saya imbau agar seluruh ASN di lingkup Setprov NTT dari berbagai tingkatan dan golongan, agar memanfaatkan hari libur Lebaran ini sebaiknya mungkin dengan beristirahat, sehingga setelah kembali memaksimalkan kinerjanya,” katanya.
Sebab kata dia selama libur panjang tersebut, pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah tidak berjalan optimal sehingga berakibat pada terganggunya penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan warga seperti pelayanan surat izin mengemudi, berbagai perizinan, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, sertifikat, dan sebagainya.
“Mengingat selama sembilan hari berbagai pelayanan publik dari pemerintah tidak optimal, kami berharap pascalebaran nanti ada optimalisasi pelayanan publik dengan dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur yang mencukupi di berbagai sentra pelayanan umum,” katanya.
Ia sudah minta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menugaskan staf di kantornya agar dilakukan pendataan yang menyeluruh pada saat usai libur Lebaran.
Karena pengalaman selama ini nambah libur usai hari raya besar keagamaan sudah menjadi kebiasaan bahwa banyak ASN bolos kerja dengan menambah libur lagi.(anjas)