Bukittinggi Ambil Alih Pengelolaan Parkir Mulai Agustus

0

     Bukittinggi, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), akan mengambil alih pengelolaan semua titik parkir yang ada di daerah itu pada 1 Agustus 2016.
Wali kota setempat, M Ramlan Nurmatias di Bukittinggi, Kamis, mengatakan, langkah tersebut telah dibicarakan dengan berbagai pihak atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pengambilalihan tersebut.
“Pengambilalihan parkir dilakukan karena hal itu menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa pemerintah tidak boleh melakukan kontrak dengan pihak tiga, yang boleh hanya berupa kerja sama misal memakai jasa juru parkir,” katanya.
Ia menyebutkan, mulai 1 Agustus 2016 titik parkir yang dikelola pihak ke tiga akan ditarik dan diselesaikan secara bertahap.
“Yang pertama akan ditarik lokasi parkir di daerah Aur Kuning awal Agustus nanti. Secara bertahap, 23 titik parkir di Bukittinggi semua akan dikelola pemerintah dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

     Ramlan mengharapkan, semua pihak dapat memahami keputusan tersebut, sebab bila temuan BPK tidak diikuti akan menjadi persoalan baru nantinya.
“Kami akan siapkan petugas parkir yang akan bertugas dan tetap memberi peluang bagi juru parkir yang telah ada, namun wajib ikut aturan pemerintah. Setiap parkir akan dilengkapi karcis,” tambahnya.
Sementara, anggota DPRD Bukittinggi, Ibnu Asis menilai pengambilalihan parkir tersebut merupakan langkah maju yang diambil pemerintah dan harus didukung semua pihak.
“DPRD tentu sangat mendukung dan masyarakat juga harus mendukung karena kebijakan tanpa ada dukungan tidak akan menghasilkan apa-apa,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah dapat meningkatkan kedisiplinan petugas parkir yang akan bertugas agar disiplin mengarahkan pengendara untuk parkir di lokasi resmi dan disiplin memungut retribusi sesuai tarif yang ditetapkan.
“Kami harap ada pengawasan dan sanksi tegas bila kemudian masih ada yang melanggar. Langkah penarikan parkir ini diharapkan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi,” ujarnya.(anjas)

Share.

About Author